— Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Pembentukan badan ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap tahun.

Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo mendiskusikan pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran dengan sejumlah akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026). Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa interaksi langsung dengan para ahli sangat krusial untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek permasalahan tersebut.

“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9/2026).

Seskab Teddy menjelaskan lebih lanjut bahwa BPGMN akan melibatkan para ilmuwan dan profesional. Keterlibatan mereka diarahkan untuk memperkuat berbagai lini pencegahan, penelitian, pemetaan, serta sistem deteksi dini dan identifikasi titik panas. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan kawasan gambut yang lebih komprehensif.

Selain pembentukan BPGMN, penguatan operasi darat juga menjadi fokus utama dalam penanganan karhutla. Satuan Tugas Darat akan dioptimalkan agar mampu merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi kejadian. Hal ini diharapkan dapat memastikan penanganan dilakukan sedini mungkin.

Langkah konkret lainnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan berbagai jenis pompa air, termasuk pompa portabel dan teknik pengeboran dangkal. Sarana ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas penanganan kebakaran, khususnya di kawasan gambut yang memiliki karakteristik unik dan memerlukan respons cepat di lapangan.

Seskab Teddy juga menekankan pentingnya pelibatan aktif perangkat desa dan masyarakat sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Masyarakat yang berdomisili paling dekat dengan kawasan gambut dinilai memiliki peran vital dalam upaya pencegahan sekaligus sebagai garda terdepan dalam memberikan respons awal ketika kebakaran terjadi.

Pendekatan terintegrasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyatukan pengetahuan ilmiah, kemajuan teknologi, penguatan operasi lapangan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan gambut dan pencegahan karhutla.

“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” tegas Seskab Teddy.

Melalui serangkaian langkah ini, pemerintah berupaya mendorong pengelolaan gambut yang lebih terintegrasi. Mulai dari tahap pencegahan dan deteksi dini, hingga penguatan respons di lapangan, seluruh elemen mulai dari ilmuwan, profesional, pemerintah daerah, hingga masyarakat di sekitar kawasan gambut akan dilibatkan secara aktif.