DailyFX.ID — JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dinilai tidak harus dikurangi demi mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Kunci utamanya adalah memastikan efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah agar mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar.

Ekonom CORE Indonesia, Hendri Saparini, menekankan pentingnya pemerintah memastikan setiap alokasi APBN memberikan efek berganda (multiplier effect) yang optimal. Ia berpendapat program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat tetap dijalankan, namun implementasinya perlu diperbaiki agar anggaran besar sekaligus mendorong aktivitas ekonomi baru.

“Jadi, menurut saya silakan dikerjakan, tapi koreksinya tidak hanya mengurangi anggaran, tidak hanya mengurangi jumlah, tetapi juga melakukan koreksi terhadap sumber pendanaan,” ujar Hendri dalam acara The Forum di kantor B-Universe, PIK 2, Selasa (18/8/2026).

Hendri menjelaskan, MBG merupakan program prioritas yang memiliki sandaran politik karena menjadi bagian dari janji kampanye Presiden terpilih. Oleh karena itu, koreksi terhadap program ini tidak harus berarti menghentikan pelaksanaannya, melainkan melalui perbaikan pendekatan implementasi.

“Program yang memang menjadi prioritas dan itu memiliki privilege bagi Presiden, maka yang harus dilakukan adalah di dalam implementasinya menggunakan pendekatan yang lebih inklusif,” katanya.

Berdasarkan konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, anggaran MBG sementara dipatok sebesar Rp 240 triliun. Alokasi ini masih berasal dari anggaran pendidikan yang mencakup 20% dari APBN, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran MBG dengan anggaran pendidikan paling lambat pada tahun 2028.

Hendri menambahkan, besarnya anggaran MBG seharusnya sekaligus diarahkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru yang berkaitan langsung dengan program tersebut. Hal ini bisa dilakukan melalui penciptaan wirausaha, pengembangan sektor pertanian, hingga pembangunan industri yang menjadi pemasok kebutuhan MBG.

“Apakah itu menciptakan entrepreneur, ataukah membangun pertanian, ataukah membangun industri, tapi itu yang related, yang terkait dengan bagaimana memberikan market yang offtaker-nya itu adalah MBG,” ujarnya.

Target Pertumbuhan 6% Menantang

Hendri mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun depan bukanlah hal yang mudah dicapai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 tercatat sebesar 5,45% dan diperkirakan masih akan menghadapi tantangan eksternal.

“Dalam kondisi global yang seperti ini, dan yang paling penting adalah kondisi dalam negeri yang kita mengalami beberapa permasalahan yang perlu di-fixing, perlu dilakukan koreksi,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah perlu menerjemahkan secara konkret dari mana sumber pertumbuhan ekonomi 6% tersebut akan berasal. Hal ini krusial mengingat struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada aktivitas ekonomi domestik.

“Karena sebenarnya ekonomi Indonesia ini termasuk ekonomi tradisional, 75% ekonomi itu akan di-drive oleh ekonomi dalam negeri. Bagaimana akan memanfaatkan domestic market ini untuk menuju kepada 6%?” kata Hendri.

APBN Harus Efektif

Senada dengan Hendri, peneliti CSIS Yose Rizal Damuri menilai persoalan utama penggunaan APBN saat ini bukan semata-mata mengenai besarnya anggaran, melainkan bagaimana pemerintah mengalokasikannya.

Yose menjelaskan, APBN memang dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama ketika kondisi perekonomian global masih belum sepenuhnya mendukung.

“APBN bisa menjadi salah satu alat untuk mendorong perekonomian Indonesia. Tetapi bagaimana caranya harus dilakukan dengan alokasi yang tepat,” ujar Yose dalam kesempatan yang sama.

Ia mempertanyakan apakah alokasi anggaran untuk MBG maupun berbagai program pemerintah lainnya telah memberikan dampak yang optimal terhadap perekonomian. “Pertanyaannya adalah apakah alokasi untuk MBG dan alokasi untuk program-program yang lain itu sudah tepat atau belum?” katanya.

Yose menyoroti besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program MBG. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan skala program sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran.

“Memang ada, tetapi sampai seberapa besar? Apakah seluruh anak-anak Indonesia memang sehingga harus mengeluarkan ratusan triliun, sehingga harus mengalokasikan begitu besar untuk menangani permasalahan ini?” ujarnya.

Berdasarkan data SUSENAS yang dirujuknya, Yose mengatakan proporsi keluarga maupun individu yang mengalami persoalan terkait makanan relatif kecil.

“Kalau menurut data SUSENAS misalnya, ya, keluarga ataupun juga individu yang pernah mengalami permasalahan dengan makanan mereka itu kecil sekali sifatnya. Tidak mencapai 10%, bahkan dengan berbagai ukuran-ukuran yang sifatnya fleksibel,” kata Yose.

Karena itu, ia menilai program seperti MBG sebaiknya tidak selalu dijalankan dengan skala besar dan menyeluruh, melainkan menggunakan pendekatan yang lebih tepat sasaran.

“Jadi tidak perlu seluruhnya dijalankan dengan skala yang besar. Itu lebih baik secara targeted, secara targeted dengan skema-skema yang juga lebih baik,” katanya.

Yose menegaskan, penggunaan APBN yang besar untuk satu program harus mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan program lain yang juga penting. Jika tidak dilakukan secara tepat, alokasi anggaran yang terlalu besar berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan lainnya.

“Jadi masalahnya itu adalah misalokasinya itu, karena kondisi pada saat ini itu memerlukan alokasi yang lebih tepat,” pungkasnya.