DailyFX.ID — Sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 berpotensi meleset dari sasaran jika tekanan global dan konflik geopolitik terus berlanjut. Risiko ini mencakup target pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, hingga harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah di angka Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, harga ICP diasumsikan US$ 75 per barel dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9%.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa sejumlah asumsi tersebut berpotensi sulit tercapai secara bersamaan apabila kondisi global tidak membaik. Tekanan utama diperkirakan berasal dari harga minyak yang masih tinggi, pelemahan rupiah, inflasi, serta kebijakan suku bunga global.

“Dengan kondisi seperti itu, saya rasa asumsi makro tidak akan tercapai untuk Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar, dan ICP,” kata Nailul saat dihubungi, Selasa (18/8/2026).

Salah satu asumsi yang disoroti adalah ICP sebesar US$ 75 per barel. Nailul menilai angka tersebut cukup optimistis mengingat harga minyak global yang masih tinggi akibat konflik geopolitik, terutama di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak dapat memberikan tekanan berlapis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain meningkatkan biaya impor energi, harga minyak yang lebih tinggi juga berpotensi memperbesar kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi.

Tekanan tersebut akan semakin besar apabila rupiah melemah dari asumsi Rp 17.500 per dolar AS. Rupiah yang lebih lemah membuat biaya impor dalam denominasi dolar AS menjadi lebih mahal, termasuk untuk minyak dan sejumlah bahan baku yang didatangkan dari luar negeri. Pada saat yang sama, kenaikan harga energi dan barang impor dapat mendorong imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang dari luar negeri. Risiko inflasi juga dapat bertambah apabila harga pangan meningkat sehingga daya beli masyarakat ikut tertekan.

Berbagai risiko tersebut akan merambat terhadap pelemahan konsumsi rumah tangga, sehingga target pertumbuhan ekonomi 6% juga bakal semakin menantang. Konsumsi selama ini menjadi komponen terbesar pembentuk produk domestik bruto (PDB), sehingga tekanan terhadap belanja masyarakat dapat langsung menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Yield SBN Bisa Mencapai 7,5%

Selain empat asumsi tersebut, Nailul juga menyoroti risiko kenaikan imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun. Ia memperkirakan yield SBN pada 2027 dapat meningkat hingga 7,5%, lebih tinggi dari asumsi pemerintah sebesar 6,9%.

“Untuk SBN 10 tahun saya rasa tahun depan bisa menyentuh 7,5% akibat rally kenaikan suku bunga acuan bank sentral,” ujar Nailul. Kenaikan yield SBN berarti pemerintah harus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik investor membeli surat utang negara. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan biaya pembiayaan utang dan menambah tekanan terhadap belanja bunga dalam APBN.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai kondisi ekonomi global pada 2027 masih mungkin relatif terkendali. Namun, faktor geopolitik membuat ketidakpastian tetap tinggi dan sulit diprediksi. “Nah kalau dari kacamata sekarang ya mestinya di 2027 bisa relatif bisa terkendali. Nah ini bisa dilihat juga dengan bagaimana proyeksi badan-badan dunia terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah tapi kalau namanya geopolitik ya kalau ketidakpastiannya tinggi ya bisa saja kemudian memanas kembali dan bertampak juga nanti terhadap kondisi subsidi energi,” kata Faisal.

Faisal juga mengingatkan gejolak global dapat memengaruhi arus modal. Ketika risiko meningkat dan kepercayaan investor melemah, arus modal keluar dapat memberi tekanan tambahan terhadap rupiah dan pasar surat utang. Kombinasi minyak mahal, rupiah melemah, inflasi meningkat, pertumbuhan melambat, serta yield SBN yang lebih tinggi menjadi ujian bagi ketahanan APBN 2027. Namun di saat sama, APBN dituntut tetap berfungsi sebagai shock absorber tanpa membuat ruang fiskal semakin sempit.