DailyFX.ID — Inggris menduga keputusan Amerika Serikat (AS) mencabut status Suriah sebagai negara sponsor terorisme didorong oleh kepentingan bisnis industri militer dan politik regional. Mantan Duta Besar Inggris untuk Suriah, Peter Ford, menilai langkah ini membuka peluang bagi perusahaan pertahanan AS untuk menjual persenjataan ke Damaskus.

“Penghapusan Suriah dari daftar negara sponsor terorisme membuka ruang bagi ekspor peralatan pertahanan AS yang sebelumnya ilegal. Hal ini kemungkinan besar menjadi pertimbangan utama pemerintah AS,” ujar Ford kepada kantor berita RIA Novosti, Rabu (26/8/2026). Ford menambahkan bahwa perusahaan pertahanan AS menyambut antusias peluang ini, memprediksi Suriah akan memborong senjata AS dalam jumlah besar, bahkan sebagian dana investasi di sektor minyak akan dialihkan untuk pembelian senjata.

Selain motif ekonomi, Ford menyatakan ada kepentingan politik di balik kebijakan tersebut. AS ingin memastikan Suriah tetap berada di bawah pengaruh kawasan, terutama terkait dengan Israel. Indikasi ini terlihat dari sikap pasif Suriah terhadap aksi pengeboman pangkalan militer dan pendudukan wilayah Dataran Tinggi Golan oleh Israel, serta keinginan Suriah untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Sebelumnya, Kantor Pengawasan Aset Asing (Office of Foreign Assets Control/OFAC) Departemen Keuangan AS secara resmi mengumumkan pencabutan status Suriah sebagai “Negara Sponsor Terorisme”. Status ini merupakan label resmi dari pemerintah AS untuk negara yang dinilai mendukung aksi terorisme internasional, yang membawa sanksi berat seperti larangan ekspor persenjataan, pembatasan bantuan luar negeri, dan embargo keuangan.

Suriah telah masuk dalam daftar ini sejak 1979. Konflik bersenjata dan perang saudara yang pecah sejak 2011 semakin memperparah pengisolasian ekonomi Damaskus dari sistem keuangan global. Pencabutan status ini menjadi titik balik penting di Timur Tengah, menghapus pembatasan perdagangan dan finansial, serta membuka peluang normalisasi hubungan diplomatik, investasi asing langsung di sektor energi, hingga potensi keterlibatan industri pertahanan AS.

Namun, kebijakan ini juga memicu sorotan global mengenai pergeseran perimbangan kekuatan dan dinamika hubungan Suriah dengan negara-negara tetangga, khususnya Israel.