DailyFX.ID — JAKARTA – Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) diperkirakan memasuki babak baru, dengan pergeseran fokus dari menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan kepercayaan pasar, menuju upaya menggerakkan likuiditas ke sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, berpendapat bahwa keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur Agustus 2026 menandakan pergeseran prioritas tersebut.

Menurut Fakhrul, periode Mei hingga Juli 2026 menjadi fase krusial bagi BI untuk memulihkan kredibilitas kebijakan, mengamankan stabilitas nilai tukar, memperkuat posisi eksternal, dan menarik kembali aliran modal asing ke pasar keuangan domestik.

“Kalau kita membaca perjalanan kebijakan BI sejak Mei hingga Juli, fokus utamanya adalah stabilisasi. Menurut saya, fase tersebut sebagian besar sudah berhasil dicapai,” ujar Fakhrul dalam catatannya, Rabu (19/8/2026).

Ia melihat bahwa BI kini merasa lebih nyaman dengan kondisi nilai tukar dan stabilitas pasar keuangan yang telah tercapai. Situasi ini dinilai menjadi landasan yang kuat untuk mengarahkan kebijakan guna memperkuat perekonomian domestik.

“Kalau beberapa bulan lalu fokus komunikasi BI adalah bagaimana menarik modal masuk dan memperkuat stabilitas rupiah, sekarang saya melihat fokusnya mulai bergeser pada bagaimana stabilitas yang sudah terbentuk dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian domestik,” katanya.

Dari Price of Money ke Flow of Money

Fakhrul menjelaskan bahwa perubahan fokus ini mencerminkan transisi penting dalam siklus kebijakan moneter. Jika sebelumnya perhatian pasar lebih tertuju pada ‘price of money’ yang tercermin dari BI-Rate, imbal hasil, dan spread suku bunga, kini perhatian akan bergeser ke ‘flow of money’, yaitu bagaimana likuiditas dapat mengalir ke perekonomian.

“Pertanyaannya bukan lagi berapa tinggi suku bunga yang dibutuhkan untuk menarik modal asing, tetapi bagaimana likuiditas yang sudah berhasil dikumpulkan dapat ditransmisikan kembali ke perekonomian,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa stabilisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah fondasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat melalui peningkatan kredit, investasi, dan aktivitas di sektor produktif.

Peran Sektor Swasta dalam Pertumbuhan

Fakhrul juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada dorongan pemerintah (government-driven), terutama melalui konsumsi dan investasi pemerintah. Oleh karena itu, sektor swasta perlu kembali mengambil peran sebagai motor penggerak pertumbuhan agar ekspansi ekonomi menjadi lebih berkelanjutan.

“Pemerintah berhasil menjadi penyangga ekonomi, tetapi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sektor swasta harus kembali menjadi motor pertumbuhan,” katanya.

Ia menambahkan, pelemahan aktivitas manufaktur dalam beberapa bulan terakhir mengindikasikan perlunya penguatan kembali investasi dan sektor riil.

Lebih lanjut, Fakhrul menilai perhatian BI terhadap pendalaman pasar dan pengelolaan likuiditas, termasuk melalui instrumen seperti Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM PPU) serta penguatan instrumen pasar uang, menjadi sinyal kesiapan BI dalam memasuki fase pascastabilisasi.

Menurutnya, fokus kebijakan ke depan tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan bahwa likuiditas yang tersedia dapat tersalurkan efektif ke sektor-sektor produktif.

Oleh karena itu, pasar dinilai perlu mulai mencermati kondisi likuiditas secara keseluruhan, termasuk perkembangan kredit, kurva imbal hasil, serta bagaimana dunia usaha merespons berbagai kebijakan yang dikeluarkan BI.

“Fase stabilisasi membutuhkan kebijakan yang tegas. Namun, ketika kita bergerak, fase pertumbuhan membutuhkan transmisi kebijakan yang baik,” ujar Fakhrul.

Ia berpendapat bahwa keberhasilan fase pertumbuhan ekonomi berikutnya tidak lagi cukup diukur hanya dari stabilitas rupiah, melainkan dari kemampuan mengubah stabilitas tersebut menjadi investasi, ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan yang lebih seimbang antara kontribusi pemerintah dan sektor swasta.