— Bank Indonesia (BI) mendorong pembiayaan syariah menjadi salah satu pilihan strategis bagi korporasi untuk membiayai investasi dan ekspansi usaha. Penguatan pembiayaan syariah dinilai penting untuk memperbesar kontribusi industri halal dan sektor keuangan syariah terhadap perekonomian nasional.

Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan, upaya tersebut perlu ditopang oleh konektivitas yang makin kuat antara industri halal dan industri keuangan syariah. Dengan begitu, kebutuhan pembiayaan dunia usaha dapat makin banyak dipenuhi melalui instrumen keuangan syariah.

“Pembiayaan syariah perlu menjadi pilihan strategis dan kompetitif bagi investasi dan ekspansi korporasi,” ujar Destry dalam Forum Strategis Pembiayaan Syariah untuk Ekspansi Korporasi bertema Unlocking Corporate Growth Through Sharia Finance di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Menurut Destry, salah satu pekerjaan penting adalah membangun pipeline pembiayaan korporasi yang layak dibiayai (bankable), terukur, dan berkelanjutan. Upaya tersebut perlu dibarengi dengan pendalaman pasar keuangan syariah dan penguatan fungsi intermediasi.

“Perlu dibangun pipeline pembiayaan yang bankable, terukur, dan berkelanjutan, diperkuat pendalaman pasar keuangan syariah dan intermediasi, serta kolaborasi antara korporasi, industri keuangan syariah, regulator, kementerian/lembaga, dan asosiasi,” kata dia.

BI juga memandang kapasitas dan inovasi instrumen pembiayaan perlu terus diperluas. Pada saat bersamaan, tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pemantauan harus diperkuat agar ekspansi pembiayaan korporasi tetap berlangsung secara sehat.

Momentum untuk memperbesar pembiayaan syariah didukung oleh kinerja industri yang terus tumbuh. Hingga Juni 2026, pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp720 triliun, meningkat 11,43% secara tahunan (yoy). Dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 13,13% menjadi Rp816 triliun.

Di sektor riil, rantai pasok halal tumbuh 5,5% pada periode yang sama. Sementara itu, nilai outstanding sukuk korporasi telah mencapai sekitar Rp95 triliun. Perkembangan tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang bagi pembiayaan syariah untuk masuk lebih jauh ke investasi produktif dan ekspansi perusahaan.

Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah mengatakan, korporasi membutuhkan pembiayaan berjangka panjang dengan struktur yang sesuai dengan kebutuhan ekspansi.

Pendekatan Berbasis Ekosistem

Ketua Hubungan Bisnis Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) sekaligus Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Bob Tyasika Ananta menekankan pentingnya pendekatan berbasis ekosistem. Perbankan syariah tidak cukup hanya membiayai korporasi, tetapi perlu menghubungkannya dengan pelaku usaha di sepanjang rantai pasok.

Pendekatan tersebut memungkinkan bank syariah memperluas pembiayaan modal kerja sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan dunia usaha.

Untuk mempertemukan kebutuhan korporasi dengan sumber pembiayaan, BI dalam forum tersebut juga menggelar business matching yang mempertemukan 20 Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 51 korporasi.

BI bersama pemangku kepentingan juga menjalankan program Bulan Pembiayaan Syariah dan Percepatan Intermediasi Indonesia. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mempercepat penyaluran dana syariah ke sektor riil.

Sinergi tersebut diharapkan membuat pembiayaan syariah tidak berhenti sebagai alternatif pendanaan, tetapi makin kompetitif sebagai sumber pembiayaan investasi dan ekspansi korporasi serta mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.