DailyFX.ID — JAKARTA – Pasar keuangan Indonesia menanti arah kebijakan yang akan diuraikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dokumen tersebut akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Nota Keuangan pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyatakan bahwa pelaku pasar tidak hanya terpaku pada angka-angka yang disajikan dalam RAPBN 2027. Investor justru lebih membutuhkan gambaran besar mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah di masa mendatang.

Fakhrul menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, pasar biasanya berfokus pada parameter seperti defisit anggaran, target pertumbuhan ekonomi, atau asumsi makroekonomi. Namun, tahun ini situasinya berbeda. Pasar dinilai tidak kekurangan data, melainkan membutuhkan arah kebijakan yang jelas.

“Yang ditunggu adalah bagaimana pemerintah menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pembiayaan pembangunan, dan strategi eksternal Indonesia dalam satu kerangka yang utuh,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, sebagian besar parameter fiskal untuk tahun 2027 sebenarnya sudah dapat diprediksi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya telah menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi di angka 5,8%-6,5% untuk 2027. Defisit fiskal diproyeksikan berada di kisaran 1,8%-2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta asumsi nilai tukar rupiah pada level Rp 16.800-17.500 per dolar Amerika Serikat.

Oleh karena itu, perhatian investor kemungkinan besar akan tertuju pada narasi kebijakan yang akan disampaikan oleh pemerintah, dibandingkan hanya sekadar perubahan angka dalam RAPBN 2027.

Fakhrul mengidentifikasi setidaknya empat pertanyaan besar yang menjadi fokus perhatian pasar. Pertama, investor ingin mengetahui apakah RAPBN 2027 akan menjadi awal dari fase konsolidasi pasca-gejolak pada 2026, atau justru menjadi fondasi untuk ekspansi pembangunan yang lebih agresif.

“Pasar ingin melihat bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal dalam beberapa tahun mendatang,” papar Fakhrul.

Kedua, pasar membutuhkan kejelasan mengenai pembagian peran antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dana Investasi, dan sektor keuangan dalam membiayai pembangunan nasional. Investor global kini semakin melihat Indonesia melalui pendekatan neraca nasional atau ‘national balance sheet’. Ini berarti penilaian tidak hanya tertuju pada kondisi APBN, tetapi juga pada hubungan antar-entitas yang menopang perekonomian nasional.

“Dulu investor cukup membaca APBN. Hari ini investor membaca neraca negara secara lebih luas. Mereka ingin memahami bagaimana APBN, Bank Indonesia, Dana Investasi, BUMN, dan sektor perbankan bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Ketiga, investor menantikan strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan yang bersumber dari arus portofolio jangka pendek.

Strategi Menghadapi Perubahan Ekonomi Global

Fakhrul menilai bahwa stabilitas pasar keuangan sepanjang tahun ini merupakan pencapaian yang penting. Namun, tantangan berikutnya adalah membangun sumber pembiayaan yang lebih permanen melalui investasi langsung, industrialisasi, dan penguatan neraca pembayaran.

Keempat, pasar ingin mengetahui strategi pemerintah dalam menghadapi perubahan ekonomi global, khususnya terkait dengan meningkatnya biaya modal jangka panjang.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren global menunjukkan pergerakan menuju kondisi suku bunga jangka panjang yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dekade sebelumnya. Situasi ini berpotensi memengaruhi strategi pembiayaan pembangunan, termasuk di Indonesia.

Fakhrul menambahkan bahwa tantangan pemerintah saat ini bukan lagi semata-mata menentukan besaran defisit APBN. Pasar ingin memahami bagaimana Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tengah biaya modal global yang semakin meningkat.

“Pertanyaan yang sedang dicari jawabannya bukan lagi sekadar berapa defisit APBN. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan tinggi dalam dunia yang biaya modalnya semakin mahal. Ini adalah isu strategis yang akan menentukan persepsi investor terhadap Indonesia dalam jangka panjang,” katanya.

Dia menambahkan, pidato kenegaraan Presiden tahun ini menjadi salah satu momen komunikasi kebijakan yang paling dinantikan oleh pasar sepanjang 2026. Menurut Fakhrul, Nota Keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen fiskal, tetapi juga berperan sebagai panduan ekspektasi bagi pasar keuangan.

“Nota Keuangan bukan hanya dokumen fiskal. Dalam kondisi seperti sekarang, Nota Keuangan juga berfungsi sebagai ‘expectation guidance’ bagi pasar keuangan. Investor akan menilai tidak hanya angka yang disampaikan, tetapi juga arah, konsistensi, dan keyakinan yang ditunjukkan pemerintah terhadap strategi ekonomi Indonesia ke depan,” tutup Fakhrul.