DailyFX.ID — JAKARTA – Penyakit demam berdarah dengue (DBD) bukan lagi sekadar masalah kesehatan, melainkan telah menjadi beban ekonomi berskala nasional yang menekan sistem pembiayaan kesehatan, produktivitas, dan keuangan keluarga di Indonesia. Sebuah studi terbaru yang dipresentasikan pada Asia Dengue Summit ke-9 di Singapura pada Juni 2026 memperkirakan beban ekonomi dengue di Indonesia mencapai USD 550,9 juta atau hampir Rp9 triliun pada tahun 2024. Angka ini diperkirakan melibatkan lebih dari 2 juta kunjungan rawat inap.

Temuan ini menggarisbawahi bahwa beban penyakit ini tidak hanya besar dari sisi biaya, tetapi juga memberikan tekanan signifikan terhadap layanan kesehatan. Jika tidak ada upaya pengendalian yang tepat dan sistematis, kasus dengue yang terus meningkat dapat berdampak negatif pada kinerja pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menyikapi realitas ini, Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue mendesak agar pencegahan dengue yang terintegrasi dijadikan prioritas nasional. Langkah ini sejalan dengan agenda pemerintah yang berfokus pada penguatan kesehatan dan ketahanan bangsa.

Dengue merupakan salah satu penyakit menular melalui vektor yang mengalami pertumbuhan tercepat di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat tahun 2024 sebagai tahun dengan jumlah kasus dengue tertinggi yang pernah tercatat secara global. Sebagai negara tropis dengan status hiperendemis, Indonesia menghadapi risiko penularan sepanjang tahun. Siapa pun berisiko terinfeksi, tanpa memandang tempat tinggal, usia, maupun gaya hidup. Infeksi dengue dapat mengancam jiwa, dan seseorang dapat terinfeksi virus dengue lebih dari satu kali, dengan potensi infeksi berikutnya berisiko lebih berat.

Studi beban penyakit yang dilakukan oleh Center for Health Financing Policy and Insurance Management (Pusat KPMAK) Universitas Gadjah Mada, menunjukkan bahwa pada 2024, sebagian besar beban ekonomi dengue terletak pada pasien yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Meskipun BPJS Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menanggung biaya medis pasien dengue, namun JKN tidak sepenuhnya menghapus beban finansial rumah tangga yang disebabkan oleh dengue.

Pada pasien dengue yang tercakup JKN, estimasi biaya medis langsung mencapai sekitar Rp3 triliun. Angka ini hanya merupakan sebagian dari keseluruhan beban ekonomi pasien. Pasien dan keluarga masih harus menanggung biaya tambahan di luar tagihan medis, seperti biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi pendamping, serta kehilangan pendapatan akibat tidak dapat bekerja selama masa perawatan. Total biaya di luar tanggungan JKN ini diperkirakan mencapai Rp 3,5 triliun.

Di luar sistem JKN, beban finansial dapat menjadi lebih berat, terutama bagi pasien yang tidak memiliki perlindungan asuransi yang memadai. Yang paling perlu menjadi perhatian adalah beban ekonomi ini tidak berdampak secara merata untuk semua kelompok masyarakat. Bagi keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah, satu episode dengue dapat membebani sebagian besar pengeluaran rumah tangga dalam sebulan. Hal ini tentu berkontribusi negatif dan menjadi ancaman nyata bagi target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029.

Peneliti senior Universitas Gadjah Mada, Dr. Diah Ayu Puspandari, S.Psi., MBA., M.Kes., menilai temuan ini menuntut perhatian lintas sektor. “Temuan kami menegaskan bahwa dengue menimbulkan beban ekonomi nasional yang besar, menyentuh sistem pembiayaan kesehatan sekaligus keuangan keluarga Indonesia. Yang penting dicermati, JKN belum menghapus beban ekonomi di tingkat rumah tangga. Pasien yang tercakup JKN tetap akan mengeluarkan biaya mandiri (out-of-pocket) rata-rata Rp1,09 juta hingga Rp1,33 juta per episode, dan pada pasien tanpa asuransi angkanya jauh lebih tinggi, yakni Rp4,27 juta hingga Rp5,60 juta per episode,” ujar Dr. Diah.

“Beban ekonomi ini akan berdampak lebih berat bagi keluarga yang berpenghasilan rendah, sehingga pencegahan dengue menjadi cara nyata untuk meringankan tekanan ekonomi pada keluarga Indonesia sekaligus menjaga keberlanjutan dan efektifitas sistem pembiayaan kesehatan nasional,” lanjut Dr. Diah.

Intervensi Memutus Rantai Penularan

Beban ekonomi dan kesehatan yang signifikan ini menegaskan perlunya berbagai intervensi preventif untuk memutus rantai penularan dengue. Selain pengendalian vektor konvensional seperti Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dan peran juru pemantau jentik (Jumantik), serta sistem surveilans dan peringatan dini berbasis data epidemiologi, vaksinasi merupakan salah satu instrumen tambahan yang dapat memperkuat upaya pencegahan tersebut.

Studi analisis efektivitas biaya dari Center for Child Health (CCH-PRO) Universitas Gadjah Mada, menunjukkan bahwa program vaksinasi dengue pada anak usia sekolah berpotensi menjadi intervensi yang hemat biaya, bahkan memberikan penghematan dari perspektif masyarakat.

Studi tersebut memproyeksikan bahwa program vaksinasi dapat mencegah 1,1–1,3 juta tahun hidup sehat yang hilang (DALY) akibat dengue selama periode 20 tahun. Dari sudut pandang BPJS Kesehatan, setiap DALY yang berhasil dicegah membutuhkan tambahan biaya sekitar USD 1.489–1.854, jauh di bawah ambang batas kewajaran ekonomi yang berlaku di Indonesia, sehingga program ini dinilai layak secara ekonomi (cost-effective).

Sementara itu, dari perspektif masyarakat yang lebih luas, program ini justru menghasilkan penghematan bersih sebesar USD 329,3–731,5 juta. Penghematan ini terutama berasal dari berkurangnya kerugian produktivitas kerja dan biaya ketidakhadiran sekolah akibat sakit dengue.

Artinya, ketika dilihat dari perspektif masyarakat yang mencakup biaya medis, biaya nonmedis, kehilangan produktivitas, dan absensi sekolah, investasi pencegahan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih positif dibandingkan pendekatan yang hanya bertumpu pada penanganan kasus. Temuan ini memperkuat pentingnya mempertimbangkan vaksinasi dengue sebagai bagian dari strategi pencegahan nasional yang lebih terintegrasi.

Vaksinasi menjadi bagian dari pendekatan pencegahan yang lebih luas, bersama dengan pengendalian vektor melalui inovasi seperti teknologi Wolbachia, penguatan surveilans, deteksi dini, dan tata laksana klinis.

Ketua KOBAR Lawan Dengue, dr. H. Suir Syam, M.Kes., M.M.R., menegaskan bahwa dengue dapat dikendalikan bila ditangani bersama. “Dengue masih menjadi persoalan kesehatan yang serius karena setiap tahun masih merenggut nyawa, tetapi ini bukan penyakit yang tidak dapat dikendalikan. Melalui momentum ASEAN Dengue Day 2026, kami mengajak pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh masyarakat untuk membangun gerakan nasional melawan dengue melalui pencegahan, deteksi dini, pengendalian vektor, inovasi kesehatan, dan edukasi yang berkelanjutan,” kata dr. Suir Syam.

“Kabar baiknya, upaya pencegahan dengue kini semakin kuat. Selain edukasi, deteksi dini, dan pengendalian vektor, Indonesia juga memiliki berbagai inovasi kesehatan, termasuk Wolbachia dan vaksinasi dengue, yang dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pencegahan yang lebih luas,” lanjut dr. Suir.

“Studi terbaru juga menunjukkan bahwa vaksinasi dengue pada anak usia sekolah berpotensi memberikan nilai ekonomi yang baik bagi Indonesia. Ini saatnya kita melihat pencegahan sebagai investasi, bukan sekadar biaya,” kata dr. Suir.

KOBAR Lawan Dengue menyambut baik langkah Kementerian Kesehatan dalam mendorong penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue 2026–2029. Temuan ekonomi dan klinis terbaru memperkuat urgensi peta jalan ini sebagai kerangka bersama untuk menggeser pendekatan pengendalian dengue dari penanganan kasus menjadi pencegahan yang proaktif dan terintegrasi.

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR., menyampaikan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dengue. “Pemerintah berkomitmen penuh mencapai Zero Dengue Deaths 2030 melalui penguatan upaya pengendalian dengue yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kementerian Kesehatan tengah menyusun Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dengue 2026–2029, sebagai pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat surveilans, pencegahan, deteksi dini, tata laksana klinis dengue serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga dan sektor guna menurunkan beban dengue di Indonesia,” ujar dr. Benjamin.

Dari perspektif ekonomi dan dunia usaha, pengendalian dengue juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga produktivitas tenaga kerja, keberlangsungan usaha, daya saing, dan ketahanan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan agenda KADIN yang menempatkan kesehatan bukan hanya sebagai isu sosial, tetapi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia.