DailyFX.ID — YOGYAKARTA – Aliansi Ekonomi Indonesia (AEI) bersama Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menggelar forum diskusi publik 360° di Yogyakarta pada Jumat (25/9/2026). Acara ini menandai satu tahun gerakan “7 Desakan Darurat Ekonomi (7DDE)” yang menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi perekonomian, hukum, dan tata kelola sosial-politik di Indonesia.

Forum tersebut mempertemukan beragam elemen bangsa, termasuk tokoh hukum, akademisi, ekonom, budayawan, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan mahasiswa. Diskusi yang dipandu oleh dosen FEB UGM Rimawan Pradiptyo menghadirkan narasumber ternama seperti Todung Mulya Lubis, Bivitri Susanti, Okky Madasari, Romo Franz Magnis Suseno, dan Matthew Nasry Kwejaori dari BEM FEB UGM. Sejumlah tokoh penting lainnya turut hadir, menunjukkan luasnya perhatian terhadap isu yang dibahas.

Rimawan Pradiptyo dalam pembukaannya menekankan pentingnya kolaborasi antarprofesi dan antargenerasi untuk menjaga arah kepemimpinan negara. “Kita sedang menulis sejarah, dan sejarah tidak hanya milik pemenang. Apa yang kita lakukan hari ini adalah kontribusi bagi generasi mendatang, sebagaimana para pendiri bangsa menunaikan kewajibannya,” ujarnya, menegaskan bahwa diskusi ini merupakan sarana eksplorasi langkah bersama.

Sorotan Hukum: Kemunduran Demokrasi dan Dominasi Oligarki

Pakar hukum tata negara Todung Mulya Lubis menyoroti menguatnya gejala otoritarianisme dan penguasaan lembaga negara oleh kelompok oligarki. Ia menilai pelaksanaan ‘welfare state’ yang diamanatkan UUD 1945 kini sulit dicapai melalui jalur hukum yang ada. Senada, pakar hukum Bivitri Susanti memperingatkan bahaya komodifikasi hukum yang dapat merampas hak warga negara. Ia menekankan bahwa supremasi hukum bergantung pada kepatuhan pemerintah dan DPR terhadap putusan pengadilan, serta mengkritik produk hukum yang melegalkan perampasan tanah rakyat.

Akademisi Elan Satriawan menambahkan keprihatinan atas dugaan pelanggaran hukum oleh penyelenggara negara, termasuk kasus-kasus yang berdampak langsung pada masyarakat seperti insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Pembiaran terhadap pelanggaran hukum oleh penguasa akan memperparah keadaan. Tugas kita adalah memelihara kewarasan publik dan menjaga harapan bahwa perbaikan masih mungkin terjadi,” katanya.

Perekonomian, Trust, dan Konsep Degrowth

Matthew Nasry Kwejaori dari BEM FEB UGM menggarisbawahi pentingnya otonomi daerah dan keberpihakan pada ekonomi akar rumput, serta mengingatkan agar pemerintah pusat tidak menerapkan kebijakan seragam yang mengabaikan kebutuhan lokal. Ekonom Prof. Mohamad Ikhsan menyatakan bahwa kunci utama pembangunan ekonomi adalah kepercayaan (‘trust’). Tanpa ‘trust’, upaya pemerintah dalam memobilisasi dana melalui pajak maupun utang tidak akan efektif. Ia mengusulkan pembentukan kontrak sosial baru dan transparansi rekam jejak pajak pejabat publik.

Prof. Manneke Budiman dari Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) mendorong penerapan konsep ‘degrowth’, yang memasukkan nilai konservasi dan keberlanjutan lingkungan sebagai tolok ukur produktivitas untuk menghentikan praktik ekonomi ekstraktif. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menambahkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) harus menjadi fondasi utama kebijakan ekonomi, terutama di wilayah kaya sumber daya.

Keadilan Sosial, Kebudayaan, dan Gerakan Mahasiswa

Sastrawan Okky Madasari dan budayawan Romo Franz Magnis Suseno menyoroti keterkaitan erat antara kondisi ekonomi, militerisasi sektor sipil, dan kebebasan berekspresi. Okky mendorong pemanfaatan media budaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu ekonomi politik. Romo Magnis menegaskan bahwa keadilan sosial adalah tolok ukur utama keberhasilan bangsa dan mengaku tetap optimistis melihat ruang-ruang kritis yang digerakkan oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.

Perwakilan BEM FEB UI Jundi Al Muhandis dan perwakilan Social Movement Institute (SMI) Achmad Fauzan menegaskan komitmen gerakan mahasiswa dan pemuda untuk terus mengawal kebijakan publik berdasarkan riset (‘evidence-based policy’) serta memperkuat jaringan solidaritas di akar rumput.

Tiga Pokok Pikiran Utama FIAD

FIAD, melalui Prof. Manneke Budiman, menyampaikan tiga maklumat penting kepada pemerintah: menghentikan praktik ekstraktif demi keberlanjutan lingkungan, menolak intervensi aparat dalam sektor sipil, dan mengoreksi gaya komunikasi kepresidenan yang kontraproduktif terhadap kelompok kritis.

Laporan lengkap serta dokumen asesmen kebijakan forum diskusi ini dapat diakses melalui tautan resmi https://bit.ly/Bahan1Tahun7DDE.

Gerakan 7 Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) diinisiasi oleh AEI bersama koalisi akademisi, ekonom, dan organisasi masyarakat sipil sebagai respons kritis terhadap kondisi perekonomian nasional yang dinilai mengalami stagnasi struktural. Inisiatif ini lahir dari keprihatinan atas ketimpangan kesejahteraan, penurunan daya beli, serta melemahnya penegakan hukum yang memanjakan kepentingan oligarki. Tujuh poin desakan mencakup reformasi tata kelola pajak, penghentian proyek ekstraktif, penguatan jaminan sosial dan perlindungan buruh, penegakan supremasi hukum, perbaikan iklim demokrasi, pemberantasan korupsi, serta jaminan otonomi daerah berbasis potensi lokal.