DailyFX.ID — Serangkaian bencana alam yang terjadi belakangan ini, mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk memperkuat anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menekankan pentingnya penguatan anggaran BNPB seiring dengan peningkatan risiko bencana. Pencegahan bencana, menurutnya, merupakan elemen krusial dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional.

“Saya melihat ada alasan kuat untuk menjaga, dan ketika dibutuhkan memperkuat, anggaran BNPB. Bukan untuk memperbesar institusinya, tetapi untuk memastikan kapasitas pencegahan dan respons kita sebanding dengan risiko yang sedang dihadapi,” ujar Fakhrul dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (23/7/2026).

Fakhrul menjelaskan bahwa ukuran terpenting dalam penanggulangan bencana bukan hanya besaran anggaran, melainkan ketersediaan kapasitas pencegahan dan respons yang memadai. Prioritas utama harus diberikan pada kesiapsiagaan, pemantauan risiko, sistem peringatan dini, ketersediaan personel, logistik, perawatan peralatan, serta koordinasi yang baik dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk respons cepat ketika titik api atau bencana mulai muncul.

Data menunjukkan anggaran BNPB dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 adalah Rp491 miliar, lebih rendah dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp1,42 triliun. Sementara itu, realisasi anggaran BNPB pada APBN 2024 adalah Rp4,91 triliun.

Ia menambahkan bahwa prinsip sederhana dalam pengelolaan risiko adalah semakin besar probabilitas suatu kejadian dan potensi kerugiannya, semakin penting pula kesiapan untuk menghadapinya. Oleh karena itu, peningkatan risiko El Niño dan karhutla seharusnya tidak dibarengi dengan pelemahan kapasitas penanggulangan bencana.

Keberhasilan pengelolaan anggaran kebencanaan seringkali tidak terlihat secara statistik ketika bencana berhasil dicegah. Ketika kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas, tidak ada aktivitas ekonomi yang terhenti. Sistem peringatan dini yang efektif memungkinkan masyarakat mengantisipasi risiko lebih awal. Ketersediaan logistik dan peralatan memungkinkan respons cepat tanpa menunggu keadaan memburuk. Kerugian yang berhasil dicegah ini, meskipun jarang terekam dalam statistik ekonomi, memiliki nilai nyata bagi masyarakat.

“Kita sering dapat menghitung biaya sebuah bencana setelah terjadi. Yang jauh lebih sulit dihitung adalah kerugian yang tidak jadi terjadi karena pencegahan bekerja. Padahal secara ekonomi nilainya bisa sangat besar,” ungkap Fakhrul.

Prinsip “lebih baik mencegah daripada mengobati” bukan hanya relevan secara sosial dan kesehatan, tetapi juga memiliki logika ekonomi yang kuat. Biaya kesiapsiagaan dapat direncanakan, sementara biaya ketika bencana sudah membesar jauh lebih sulit dikendalikan. Bencana yang meluas dapat menimbulkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan dan kesiapsiagaan.

Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dibangun dan dipelihara sebelum bencana terjadi. Kapasitas BNPB, BPBD, serta sistem pencegahan dan penanggulangan bencana perlu dijaga pada tingkat yang memadai. “Prinsipnya sederhana: lebih baik mencegah daripada mengobati. Dalam kebencanaan, kita tidak bisa baru membangun kesiapan ketika bencana sudah datang. Ketahanan justru harus tersedia sebelum kita membutuhkannya,” tegas Fakhrul.

Hal ini penting untuk diatasi karena akan memengaruhi prospek ekonomi dan investasi di Indonesia, terutama saat menghadapi periode cuaca kering dan ancaman karhutla. Kebakaran yang meluas tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan, aktivitas masyarakat, dan perekonomian secara cepat. Pembahasan mengenai kapasitas BNPB seharusnya tidak hanya muncul setelah bencana besar terjadi.

“Ketika keadaan normal, kapasitas penanggulangan bencana memang sering tidak terlihat kegunaannya. Tetapi justru itulah fungsi ketahanan. Kita menyiapkannya bukan karena berharap terjadi bencana, tetapi karena kita tahu bahwa ketika bencana datang, konsekuensinya dapat sangat besar,” tutur Fakhrul.

Dampak ekonomi karhutla lebih luas dari sekadar nilai lahan atau hutan yang terbakar. Kabut asap meningkatkan gangguan pernapasan dan biaya kesehatan. Aktivitas sekolah dan produktivitas pekerja dapat terganggu akibat memburuknya kualitas udara. Gangguan juga meluas ke sektor penerbangan, transportasi, perdagangan lokal, hingga aktivitas masyarakat sehari-hari.

Di wilayah pertanian, kekeringan berkepanjangan dapat memengaruhi ketersediaan air dan produksi pangan, yang jika berlangsung lama dapat memicu tekanan harga pangan dan penurunan pendapatan masyarakat.

“Bencana mempunyai multiplier effect yang sering tidak terlihat pada hari pertama. Awalnya mungkin kebakaran lahan. Setelah itu muncul masalah kesehatan, aktivitas kerja terganggu, sekolah terganggu, transportasi terganggu dan pada akhirnya kegiatan ekonomi dan daya hidup masyarakat ikut melemah,” pungkas Fakhrul.