DailyFX.ID — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipicu oleh ancaman El Niño tidak hanya menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi menekan perekonomian Indonesia. Dampak negatifnya dapat merambat luas ke berbagai sektor, termasuk produktivitas masyarakat, kelancaran transportasi, distribusi barang, hingga produksi pangan.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menjelaskan bahwa dampak ekonomi karhutla bisa jauh melampaui nilai lahan atau hutan yang terbakar. Ia mengibaratkan kebakaran yang meluas sebagai sebuah guncangan ekonomi atau shock yang mampu mengganggu berbagai aktivitas vital masyarakat.

“Karhutla dapat menjadi shock ekonomi. Awalnya mungkin kebakaran lahan, tetapi setelah itu muncul masalah kesehatan, aktivitas kerja terganggu, sekolah terganggu, transportasi terganggu dan pada akhirnya kegiatan ekonomi dan daya hidup masyarakat ikut melemah,” ujar Fakhrul dalam catatannya, dikutip Selasa (25/8/2026).

Menurut Fakhrul, kabut asap yang timbul akibat karhutla dapat meningkatkan beban kesehatan masyarakat sekaligus menambah biaya yang harus ditanggung. Kualitas udara yang memburuk juga berpotensi menurunkan produktivitas pekerja serta menghambat aktivitas belajar mengajar dan kegiatan sosial lainnya.

Selanjutnya, dampak karhutla dapat menjalar ke sektor transportasi. Gangguan pada penerbangan dan distribusi barang berpotensi menghambat aktivitas perdagangan. Sementara itu, pembatasan aktivitas masyarakat dapat menekan kegiatan ekonomi di wilayah yang terdampak bencana.

Risiko ini akan semakin besar apabila karhutla terjadi bersamaan dengan periode kekeringan yang berkepanjangan, yang secara langsung memengaruhi ketersediaan air dan aktivitas pertanian.

“Gangguan terhadap produksi pertanian berpotensi menekan pendapatan masyarakat di daerah yang bergantung pada sektor tersebut. Dalam kondisi yang lebih luas, penurunan produksi pangan juga dapat memberikan tekanan terhadap harga,” tuturnya lebih lanjut.

Dengan demikian, kerugian akibat karhutla tidak berhenti pada kerusakan fisik langsung terhadap hutan dan lahan. Bencana ini juga dapat menimbulkan biaya tidak langsung yang signifikan melalui sektor kesehatan, produktivitas, transportasi, perdagangan, hingga ketahanan pangan.

Fakhrul menilai kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya ketahanan lingkungan bagi perekonomian. Semakin tinggi risiko bencana dan potensi kerugiannya, semakin krusial bagi pemerintah untuk memastikan kapasitas pencegahan dan respons bencana tersedia sebelum kejadian.

Di sisi lain, Fakhrul berpendapat bahwa anggaran kebencanaan seharusnya dipandang sebagai bagian integral dari upaya menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, bukan sekadar pos pengeluaran pemerintah untuk menangani dampak bencana.

“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dalam kebencanaan, kita tidak bisa baru membangun kesiapan ketika bencana sudah datang. Ketahanan justru harus tersedia sebelum kita membutuhkannya,” tegasnya.

Menurutnya, kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, sistem pemantauan risiko, peringatan dini, personel, logistik, hingga peralatan perlu terus dijaga pada tingkat yang memadai.

Penguatan anggaran BNPB, lanjut Fakhrul, mungkin diperlukan apabila peningkatan risiko bencana menuntut kesiapan yang lebih besar. Namun, yang terpenting bukan hanya besaran anggaran, melainkan ketersediaan kapasitas pencegahan dan respons yang efektif ketika dibutuhkan.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan pencegahan bencana seringkali tidak terlihat secara kasat mata karena kerugian yang berhasil dihindari tidak tercatat sebagai penghematan atau keuntungan ekonomi.

Oleh karena itu, meningkatnya risiko El Niño dan karhutla perlu menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kapasitas penanggulangan bencana mampu berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi guncangan ekonomi.

“Ketahanan nasional pada akhirnya adalah kemampuan masyarakat untuk tetap menjalankan kehidupan ketika shock terjadi. Anak-anak tetap dapat bersekolah, masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan, barang tetap dapat didistribusikan, pekerja tetap dapat bekerja dan kegiatan ekonomi dapat kembali normal secepat mungkin,” tutup Fakhrul.