DailyFX.ID — JAKARTA – Pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai lebih dari 13% tahun ini belum menunjukkan pemerataan di seluruh kelompok bank. Calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menyoroti bahwa laju pertumbuhan kredit saat ini masih didominasi oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Oleh karena itu, bank swasta perlu didorong untuk mulai menciptakan pertumbuhan kredit baru.

Pernyataan ini disampaikan Destry dalam agenda uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Gubernur BI di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Ia mengungkapkan, “Dan kalau kita lihat Pak, sekarang growth kita ini kan juga memang masih di-drive oleh bank-bank Himbara. Nah inilah yang kita ingin dorong supaya bank swasta juga mulai bisa menciptakan pertumbuhan kredit baru.”

Data BI menunjukkan bahwa kredit perbankan tumbuh 13,58% secara year on year (yoy) pada Juli 2026, naik dari 12,67% yoy di Juni 2026. Destry menambahkan bahwa Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang digulirkan BI telah menjadi salah satu sumber likuiditas bagi perbankan guna mendorong penyaluran kredit.

“Paling tidak dengan pertumbuhan bulan Juli kemarin, kredit tumbuh 13% lebih Pak, dan majority itu adalah Bank Himbara, sehingga kalau kita lihat, berarti ada dana KLM kita yang sebenarnya menjadi sumber juga untuk pertumbuhan kredit dari Bank Himbara tersebut,” jelas Destry.

BI telah mengembalikan insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan melalui kebijakan KLM. Per Agustus 2026, dana yang kembali ke perbankan diperkirakan mencapai sekitar Rp 450 triliun. “KLM ini, jadi kalau kita lihat, dengan kebijakan likuiditas makroprudensial kita yang totalnya adalah 6% dari DPK itu kita kembalikan kepada perbankan, per Agustus itu sudah ada 450-an triliun kembali dananya ke pemerintah, ke perbankan,” ujar Destry.

Sebelumnya, data BI mencatat hingga minggu pertama Agustus 2026, insentif KLM yang diterima perbankan mencapai Rp 446,5 triliun. Alokasi dana tersebut terbagi ke dalam financing channel sebesar Rp 368,4 triliun, interest rate channel Rp 73,2 triliun, dan financing to funding channel Rp 4,9 triliun. Dengan demikian, KLM menjadi salah satu instrumen vital BI untuk mendorong perbankan meningkatkan penyaluran kredit, terutama ke sektor-sektor prioritas.

Meskipun demikian, Destry menilai pertumbuhan kredit yang kuat masih menyisakan pekerjaan rumah. Tantangan utamanya adalah memastikan ekspansi kredit tidak hanya bertumpu pada bank-bank Himbara. Ia berpendapat, bank swasta harus mulai aktif menciptakan pertumbuhan kredit baru agar penyaluran pembiayaan menjadi lebih merata di seluruh industri perbankan.

Pernyataan Destry ini menarik perhatian Anggota Komisi XI DPR RI, mengingat pertumbuhan kredit nasional telah melampaui proyeksi BI untuk tahun 2026 yang sebelumnya berada di kisaran 8%-12%. Dengan demikian, tantangan BI kini bukan hanya soal mendorong kredit tumbuh lebih cepat, tetapi juga memastikan likuiditas dan insentif yang diberikan benar-benar tersalurkan menjadi kredit baru oleh lebih banyak kelompok bank.

Destry juga menyoroti rendahnya pertumbuhan penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Termasuk kalau untuk yang UMKM. UMKM memang tumbuh sangat kecil, 1,6% (per Juli 2026), tapi dia dari negatif, sebelumnya negatif,” katanya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit secara agregat belum serta-merta berarti seluruh segmen perekonomian mendapatkan tambahan pembiayaan dengan kecepatan yang sama.

Untuk mengatasi hal ini, BI memberikan insentif makroprudensial bagi bank yang meningkatkan penyaluran kredit UMKM melalui keringanan Giro Wajib Minimum (GWM). Destry menjelaskan, BI juga membuka peluang bagi bank dengan portofolio pembiayaan UMKM besar untuk membantu bank lain memenuhi kewajiban rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. “Nah ini tentunya kami membuka satu ruang di mana mereka kemudian bisa semacam memberikan sertifikat, surat berharga yang kemudian bisa dibeli oleh bank lain, sehingga bank lain itu sudah memenuhi kewajiban mereka terkait dengan pemenuhan untuk rasio pembiayaan inklusif makroprudensial,” papar Destry.

Skema ini mengindikasikan bahwa BI tidak hanya mengandalkan penurunan biaya dana atau penyediaan likuiditas untuk mendorong kredit, tetapi juga berupaya menciptakan mekanisme yang lebih fleksibel untuk pemenuhan target pembiayaan inklusif. Pertumbuhan kredit 13,58% pada Juli 2026 terjadi saat kebijakan makroprudensial BI masih longgar, didukung optimalisasi KLM untuk mendorong peningkatan kredit ke sektor prioritas.

Di sisi lain, Destry sebelumnya menyebutkan masih terdapat undisbursed loan atau plafon kredit yang belum ditarik senilai Rp 2.548 triliun, sekitar 21,8% dari total plafon. Ini berarti tantangan selanjutnya bukan hanya menyediakan likuiditas, melainkan mendorong perbankan mengubah kapasitas pembiayaan tersebut menjadi kredit yang benar-benar tersalurkan ke dunia usaha. Dorongan Destry kepada bank swasta menjadi krusial. Jika pertumbuhan kredit masih terpusat pada Himbara, efektivitas bauran kebijakan BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada kemampuan bank swasta dalam meningkatkan penyaluran kredit baru.