DailyFX.ID — JAKARTA – Perum Bulog memastikan akan terus melanjutkan pengadaan beras dari pasar domestik, meskipun target penugasan penyerapan sebanyak 4 juta ton hingga akhir tahun 2026 akan tercapai dalam waktu dekat, tepatnya pada akhir September ini. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa volume penyerapan Bulog masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total produksi beras nasional.

Selain itu, para petani justru meminta Bulog untuk terus melanjutkan program pengadaan. Di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan stok beras yang besar sebagai upaya untuk memperkuat posisi tawar di mata negara lain. Hingga 16 September 2026, realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog telah mencapai 3,94 juta ton, atau 98,44% dari target tahunan 4 juta ton.

Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, menjelaskan bahwa sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 04 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2026-2029, Bulog ditugaskan untuk melakukan pengadaan beras domestik sebesar 4 juta ton setiap tahunnya hingga 2029. Angka 4 juta ton per tahun ini merupakan penugasan tertinggi yang pernah diberikan kepada Bulog sepanjang sejarah.

“Tugas dari Inpres No 04 Tahun 2026 sebesar 4 juta ton, minggu depan sudah tercapai, sekarang sudah 98,44% dari target, kurang 1,6% lagi kita capai 4 juta ton,” ungkap Prihasto dalam Seminar Nasional Rice Resilience Forum 2026 di Tangerang, Banten, Kamis (17/09/2026).

Meskipun target tersebut akan segera terpenuhi, Bulog tidak akan menghentikan aktivitas pengadaan. “Pertanyaannya, kalau minggu depan tercapai, apakah Bulog berhenti menyerap? Tidak, sesuai arahan Kepala Bapanas (Badan Pangan Nasional), Bulog jangan berhenti menyerap, terus menyerap dari petani, jangan sampai mengecewakan petani yang sedang panen, selama harganya maksimal atau di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Rp6.500 per kilogram (kg),” ujar Prihasto.

Ada tiga alasan utama yang mendasari keputusan Bulog untuk tidak menghentikan pengadaan beras domestik meskipun target telah terpenuhi. Pertama, prognosa produksi beras nasional tahun ini mencapai 34,77 juta ton. Dengan pengadaan Bulog yang hanya 4 juta ton, jumlah tersebut dinilai masih relatif kecil dan tidak akan mengganggu pasar atau menyebabkan kenaikan harga.

Kedua, hasil diskusi dengan para petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani menunjukkan bahwa mereka justru meminta Bulog melanjutkan pengadaan. Ketidakhadiran Bulog sebagai pembeli berpotensi menurunkan harga gabah mereka. Alasan ketiga adalah kebutuhan Indonesia akan stok beras yang besar untuk memperkuat posisi tawar di kancah internasional. “Indonesia membutuhkan cadangan pangan yang kuat agar tidak mudah digonjang-ganjingkan oleh siapa pun terkait pangan,” tegas Prihasto.

Kapasitas gudang Bulog juga masih sangat memadai. Total kapasitas gudang beras Bulog mencapai 6.642.379 ton, dengan stok yang terisi sebanyak 4.639.973 ton, menyisakan ruang kosong sebesar 2.002.406 ton. Selain itu, terdapat potensi penambahan kapasitas dari gudang yang sedang dalam proses sewa (666.317 ton) dan gudang yang sedang dalam proses pembangunan (250 ribu ton).

Dalam seminar yang sama, pengamat pertanian Khudori sempat menyarankan agar Bulog menghentikan pengadaan beras domestik. Menurutnya, penyerapan besar-besaran oleh Bulog telah menyebabkan stok beras di penggilingan dan pedagang bermigrasi ke BUMN tersebut. Sementara itu, aliran hasil pengadaan ke pasar cenderung lambat, sehingga terkesan menumpuk dan memengaruhi ekosistem perberasan.

“Menurut saya, membuat kebijakan Bulog sebagai pembeli awal dalam jumlah besar itulah awal petaka ini, jadi meski sudah sangat-sangat terlambat, hentikan penyerapan Bulog saat ini. Kalau Bulog terus menyerap meski target sudah tercapai, menurut saya, itu salah besar karena akan memperumit problem di pasar dan menyulitkan pelaku usaha bekerja,” ujar Khudori.

Penarikan Beras Fortifikasi Culas dari Pasaran

Di sisi lain, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar telah dihentikan produksinya dan ditarik dari peredaran demi melindungi konsumen. Pemerintah menindak tegas produsen beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan klaim gizi dan label kemasan.

“Mungkin ini agak kasar sedikit, (tapi) itu penipuan. Ini menyusahkan konsumen kita, karena tujuan pemerintah ingin supaya konsumen menikmati harga beras yang baik, tapi petaninya masih bisa untung,” tandas Amran Sulaiman.

Sebanyak 11 pelaku usaha yang memiliki 25 izin edar merek beras fortifikasi bermasalah tersebut telah menerima surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang berkoordinasi dengan Bapanas. OKKPD yang terlibat berasal dari berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Sumatra Utara.

Hingga minggu pertama September 2026, seluruh merek beras fortifikasi bermasalah tersebut terpantau telah menghentikan produksi. Sebanyak 12 merek juga telah melakukan penarikan stok dari peredaran, sementara sisanya masih dalam proses penarikan.

Ke-25 merek tersebut tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi. Bapanas mengungkap dugaan praktik curang dalam peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar mutu dan kandungan gizi sesuai klaim pada label kemasan. Dari hasil pengawasan dan pengujian sampel, potensi kerugian konsumen dari selisih harga produk diperkirakan mencapai Rp89 triliun.