DailyFX.ID — Indonesia perlu mengupayakan terwujudnya ekosistem perberasan yang resilien, yang tidak hanya berdaya saing dan tangguh terhadap perubahan iklim, tetapi juga berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan target untuk kembali mencapai swasembada beras seperti yang pernah diraih sebelumnya. Untuk mewujudkan resiliensi ekosistem perberasan nasional, pemerintah dapat menempuh delapan agenda strategis, termasuk mengubah orientasi dari sekadar kenaikan produksi menjadi peningkatan resiliensi dan kesejahteraan petani, serta membangun neraca beras yang terintegrasi dengan neraca air, iklim, stok, konsumsi, dan logistik.

Menteri Pertanian periode 2000-2004, Bungaran Saragih, mengapresiasi pencapaian swasembada beras Indonesia di masa lalu. Namun, ia menekankan bahwa capaian tersebut belum cukup mengingat tantangan yang ada di depan mata, seperti kekeringan, banjir, serangan hama, gangguan logistik, gejolak harga, perubahan konsumsi, hingga krisis global. Oleh karena itu, selain kembali berswasembada, Indonesia juga harus mampu mewujudkan ekosistem perberasan yang resilien.

Bungaran menjelaskan bahwa swasembada beras merupakan fondasi penting, namun resiliensi pangan sejati hanya dapat tercapai apabila seluruh sistem produksi, pengolahan, perdagangan, logistik, konsumsi, gizi, dan ekologi juga memiliki ketangguhan. “Dengan semangat itulah kita membangun perberasan Indonesia, berdaya saing, menyejahterakan petani, terjangkau bagi rakyat, tangguh menghadapi perubahan iklim, serta berkelanjutan bagi generasi yang akan datang,” ungkapnya.

Paparan tersebut disampaikan Bungaran saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Rice Resilience Forum 2026: Membangun Ekosistem Perberasan Indonesia yang Berdaya Saing, Tangguh terhadap Perubahan Iklim, dan Berkelanjutan dari Hulu hingga Hilir, yang diselenggarakan oleh Majalah Agrina di Tangerang, Banten, pada 17 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bungaran mengusulkan delapan agenda untuk mewujudkan ekosistem perberasan yang resilien.

Delapan Agenda Mewujudkan Ekosistem Perberasan Resilien

Pertama, mengubah orientasi kebijakan dari sekadar peningkatan produksi menjadi fokus pada peningkatan resiliensi dan kesejahteraan petani.

Kedua, membangun neraca beras yang terintegrasi dengan neraca air, iklim, stok, konsumsi, dan logistik di setiap wilayah. Bungaran menekankan pentingnya data yang mutakhir, menyatakan, “Saya tidak tahu di mana tempatnya ini, apakah di Perum Bulog atau di BPS (Badan Pusat Statistik). Dan itu (neraca beras) harus on time, tidak bisa kita tunggu data satu tahun yang lalu.”

Ketiga, mempercepat modernisasi infrastruktur pascapanen, termasuk pengeringan, penggilingan, pergudangan, serta industri pengolahan hasil beras.

Keempat, memperkuat kelembagaan ekonomi petani agar mampu mencapai skala pelayanan yang efisien dan memperoleh pembagian nilai tambah yang adil.

Kelima, menata sistem logistik antarpulau dan cadangan pangan agar terdistribusi secara merata sesuai pusat produksi dan wilayah yang rentan.

Keenam, memperkuat Perum Bulog sebagai institusi penstabil harga yang profesional, transparan, dan terukur, tanpa mengesampingkan peran pasar yang sehat.

Ketujuh, mengembangkan diversifikasi pangan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, teknologi pangan, industri, dan pemahaman budaya konsumsi. Bungaran menegaskan, “Jadi, menjalankan diversifikasi pangan beras bukan hanya kampanye.”

Kedelapan, menghidupkan kembali koordinasi ketahanan pangan yang berjenjang, mulai dari tingkat presiden hingga kepala daerah, dengan pembagian kewenangan, data, dan target keberhasilan yang jelas.

Seluruh agenda ini perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sistem agroindustri nasional untuk negara kepulauan tropis. Perberasan harus terhubung dengan industri input, riset dan inovasi, budi daya, pembiayaan, energi, pengolahan, perdagangan, logistik, konsumsi, gizi, dan pengelolaan lingkungan. “Dengan demikian, kita tidak hanya membangun sawah yang produktif, tetapi juga membangun bangsa yang tangguh,” ujar pakar agribisnis tersebut.

Bungaran menegaskan bahwa resiliensi perberasan berarti kemampuan seluruh sistem untuk tetap berfungsi ketika menghadapi tantangan seperti kekeringan, banjir, serangan hama, gangguan logistik, gejolak harga, perubahan konsumsi, atau krisis global. Oleh karena itu, ketangguhan tidak hanya dituntut dari tanaman padi, tetapi juga mencakup benih, pupuk, pembiayaan, penggilingan, pergudangan, transportasi, perdagangan, cadangan pemerintah, industri pengolahan, dan daya beli konsumen.

“Saya ingin memulai dengan satu penegasan. Ketahanan beras tidak cukup dibangun dengan menaikkan produksi pada satu musim atau mencapai surplus pada satu tahun. Tapi ketahanan pangan beras juga harus resilien, petaninya harus tangguh, irigasinya harus tangguh. Inilah makna sesungguhnya dari ekosistem perberasan,” kata Bungaran.

Penguatan Produksi dan Tantangan Iklim

Dalam sesi diskusi panel, Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Tiurmauli Silalahi, menjelaskan bahwa sektor perberasan memang menghadapi sejumlah tantangan, meliputi produksi (produktivitas), efisiensi usaha tani, perubahan iklim, dan kapasitas petani. “Swasembada memang bukan titik akhir, melainkan fondasi untuk membangun perberasan yang lebih tangguh dan berdaya saing,” jelasnya.

Kementan berupaya memperkuat produksi beras yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi usaha tani, serta menyejahterakan petani. “Produksi berkelanjutan ditempuh dengan menjaga peningkatan produksi melalui produktivitas, inovasi, dan pengelolaan risiko,” ujar Tiurmauli.

CEO Edufarmers, Amri Ilmma, menambahkan bahwa prediksi kuatnya fenomena El Nino hingga Februari 2027, dan berlanjut moderat hingga April 2027, menjadi tantangan tersendiri. Kenaikan hasil panen harus diimbangi dengan resiliensi produksi beras dan kapabilitas petani. Edufarmers fokus mendampingi petani dalam praktik budi daya yang baik agar mereka tetap resilien menghadapi berbagai tantangan.

Dari sisi hilir, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, menyampaikan bahwa salah satu tugas utama Bulog adalah pengadaan beras dari petani domestik untuk menjaga stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) beras dan menyalurkannya. Saat ini, Bulog menguasai stok CPP beras sebanyak 4,64 juta ton.

“Dua bulan lalu, stok pangan kita ada 5,3-5,4 juta ton, tapi ada perintah penyaluran bantuan pangan dari pemerintah, kita sudah intensif salurkan ke seluruh Indonesia, sehingga posisi stok kita ada di 4,64 juta ton. Kalau lihat sepanjang sejarah, dari 1969-2026, kita tidak pernah punya CPP sebanyak ini. Stok 4,64 juta ton itu beras dari dalam negeri semua, tidak ada beras impor. Artinya, betul-betul produk dari petani yang diserap Bulog,” kata Prihasto.

Sementara itu, pengamat pertanian Khudori menyoroti setidaknya empat area pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan di sektor perberasan: hulu (petani dan lahan), penggilingan dan hilirisasi, pasar, logistik, penyimpanan, transportasi, serta konsumen dan perubahan preferensi. “Yang menjadi PR kita setidaknya ada di empat area. Pertama, hulu dalam hal ini petani dan lahan. Kedua, penggilingan dan hilirisasi. Ketiga, pasar, logistik, transportasi, dan seterusnya. Terakhir, konsumen dan preferensi beras yang berubah. Penyelesaian PR itu sejalan dengan delapan agenda yang ditawarkan oleh Profesor Bungaran Saragih, itu harus jadi agenda bersama,” pungkas Khudori.