— Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memastikan bahwa hingga saat ini belum ada nota diplomatik atau protes resmi yang diterima dari negara-negara tetangga terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Sumatera dan Kalimantan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan bahwa hubungan diplomatik dengan negara-negara anggota ASEAN tetap terjaga dengan baik. “Sejauh informasi yang saya terima, belum ada konfirmasi mengenai adanya nota protes resmi dari Malaysia maupun Singapura kepada Indonesia,” kata Dave Laksono di Jakarta pada Sabtu (22/8/2026).

Meskipun belum ada protes resmi, Dave menekankan pentingnya respons cepat dalam penanganan di lapangan agar masalah asap tidak berkembang menjadi isu diplomatik lintas batas atau cross-border issue. Ia menyoroti beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat, termasuk penanganan terpadu yang mencakup deteksi dini, pemadaman api di darat dan operasi udara, pengawasan pembersihan lahan, hingga penegakan hukum yang tegas.

Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial, terutama di provinsi-provinsi yang memiliki titik panas (hotspot) tinggi. Komunikasi yang transparan dengan Pemerintah Malaysia dan Singapura mengenai perkembangan penanganan juga penting, serta membuka peluang kerja sama teknis.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani telah mengingatkan pemerintah untuk bertindak cepat. Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan sempat menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan, sementara Singapura telah mengeluarkan imbauan kewaspadaan bagi warganya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, mengonfirmasi bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan negara tetangga melalui optimalisasi mekanisme regional ASEAN.

Fenomena kabut asap lintas batas (transboundary haze) memang telah menjadi isu sensitif dalam hubungan bilateral Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura selama beberapa dekade. Setiap musim kemarau, pembukaan lahan dengan cara dibakar dan kebakaran di lahan gambut yang sulit dipadamkan sering kali menghasilkan asap tebal yang melintasi Selat Malaka. Kondisi ini kerap memicu ketegangan diplomatik, menimbulkan kerugian ekonomi pada sektor penerbangan dan pariwisata, serta menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat di tingkat regional.