DailyFX.ID — JAKARTA – Pemulihan daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja menjadi dua pekerjaan rumah utama yang harus dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun terakhir. Hal ini diungkapkan oleh Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal.

Faisal menjelaskan bahwa penguatan kelas menengah harus diiringi dengan penciptaan lapangan kerja formal yang memadai dan peningkatan upah riil. Namun, ia mengamati bahwa pertumbuhan lapangan kerja formal masih menghadapi tantangan, sementara kenaikan upah riil cenderung terbatas. Kondisi ini berdampak pada belum pulihnya daya beli masyarakat, terutama di kalangan pekerja, kelas menengah, dan masyarakat berpenghasilan rendah sejak awal pandemi.

Menurut Faisal, daya beli masyarakat sangat berkaitan erat dengan kondisi pasar tenaga kerja. Kesulitan dalam penciptaan lapangan kerja formal dan terbatasnya peningkatan upah riil secara langsung menahan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi. Ia menekankan pentingnya mengatasi persoalan ini segera, mengingat konsumsi masyarakat, khususnya dari kelompok buruh, kelas menengah, dan masyarakat bawah, memegang kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau ini tidak segera diatasi maka akan ada implikasinya nanti dalam jangka menengah, yang kaitannya semakin tertahan pertumbuhan ekonomi dan melebarnya kesenjangan,” tandas Faisal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan jumlah orang bekerja sekitar 1,90 juta orang pada Februari 2026 dibandingkan Februari 2025, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,68%. Namun, penurunan TPT hanya sekitar 0,08 poin persentase, sementara rata-rata upah buruh masih berada di kisaran Rp 3,29 juta per bulan.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti target penciptaan 19 juta lapangan kerja yang pernah disampaikan pasangan Prabowo-Gibran saat kampanye. Ia mengusulkan agar pemerintah menerbitkan sebuah dashboard resmi yang dapat diakses publik untuk memantau realisasi janji penciptaan lapangan kerja.

“Pemerintah perlu menerbitkan dashboard resmi yang menjelaskan berapa pekerjaan baru yang benar-benar tercipta, berapa yang formal, berapa yang berupah layak, dan sektor mana yang menciptakannya,” ujar Achmad.

Achmad menambahkan bahwa transparansi ini penting agar masyarakat dapat melihat korelasi antara besarnya investasi yang masuk dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Ia mencatat bahwa realisasi investasi selama pemerintahan Prabowo-Gibran tumbuh baik, mencapai sekitar Rp 1.931 triliun pada 2025 dan Rp 1.010,6 triliun pada semester I-2026, menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung.

Investasi hilirisasi juga menunjukkan perkembangan positif, mencapai Rp 300,1 triliun pada semester I-2026, yang menurut Achmad merupakan langkah baik bagi Indonesia untuk tidak terus-menerus mengekspor bahan mentah. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah modal yang masuk. Pemerintah juga perlu memperhatikan seberapa besar investasi tersebut mampu menciptakan pekerjaan berkualitas dan meningkatkan pendapatan para pekerja.