DailyFX.ID — JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memandang pergantian posisi Menteri Keuangan sebagai kesempatan krusial untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor. Organisasi ini juga berharap agar kebijakan fiskal ke depannya dapat lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026, menandai perubahan dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya memegang jabatan tersebut.

Ketua Umum BPP Hipmi, Ade Jona Prasetyo, menekankan bahwa tugas Menteri Keuangan baru tidak hanya sebatas menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga memastikan kekuatan fiskal benar-benar mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru di sektor riil.

“Dunia usaha membutuhkan dua hal berjalan bersamaan: fiskal yang kredibel dan ekonomi yang terus bergerak. APBN yang sehat penting untuk menjaga kepercayaan, tetapi dampaknya juga harus semakin terasa dalam bentuk investasi baru, proyek yang berjalan, usaha yang berkembang, dan lapangan kerja yang tercipta,” ujar Jona dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (15/9/2026).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% secara tahunan pada kuartal II-2026, yang didukung oleh pertumbuhan investasi sebesar 6,87% dan lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 15,97%, menunjukkan adanya ruang strategis bagi pemerintah untuk mempertahankan momentum tersebut. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Setiap rupiah belanja pemerintah harus menghasilkan efek berganda yang semakin besar kepada ekonomi. Pengusaha nasional, UMKM, industri dalam negeri dan tenaga kerja lokal harus semakin banyak menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang diciptakan APBN,” tegas Jona.

Hipmi menilai kesinambungan kebijakan sangat penting di tengah ketidakpastian global. Pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan diharapkan dapat mempercepat proses transisi tanpa mengganggu agenda ekonomi pemerintah. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan sektor riil perlu terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.

“Kami ingin APBN menjadi katalis, bukan satu-satunya mesin. Keberhasilannya justru ketika belanja negara mampu menarik lebih banyak investasi swasta, menggerakkan pengusaha daerah dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Jona.

Ia menambahkan bahwa agenda ini krusial karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih kuat untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan melahirkan lebih banyak pengusaha baru. Hipmi menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra pemerintah dalam mencapai target tersebut.

“Target akhirnya harus sama: menjaga kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia sekaligus membuat dunia usaha semakin berani berekspansi, berinvestasi, dan membuka lapangan kerja,” pungkas Jona.