DailyFX.ID — JAKARTA – Pergantian menteri keuangan di Indonesia menjadi sorotan tajam media asing menyusul perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Suahasil Nazara ditunjuk sebagai menteri keuangan baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Penunjukan ini dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Indonesia telah mencatat tiga kali pergantian menteri keuangan dalam dua tahun terakhir. Peristiwa ini, ditambah dengan mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo secara mendadak, semakin memperkuat sorotan global terhadap kendali pemerintah atas kebijakan fiskal dan moneter.

Sosok Teknokrat di Tengah Ketidakpastian Pasar

Presiden Prabowo mempromosikan Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri keuangan selama tujuh tahun dan memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Latar belakang Suahasil yang erat dengan era kepemimpinan Sri Mulyani dinilai oleh Senior Analyst Economist Intelligence Unit (EIU) Qi Hang Tay dapat menekan risiko transisi. Ia dinilai memahami secara mendalam mekanisme anggaran negara.

Optimisme serupa disampaikan Senior Asia Economist Capital Economics, Gareth Leather. Menurutnya, masuknya teknokrat berpengalaman menjadi kabar baik bagi pasar setelah periode kepemimpinan sebelumnya diwarnai penurunan prospek pemeringkatan kredit oleh Fitch dan Moody’s, serta kemerosotan nilai tukar rupiah.

Rupiah yang sempat tertekan kini mulai bergerak stabil di kisaran Rp 17.680 per dolar AS. Dalam pernyataan pertamanya, Suahasil berjanji akan menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berkomitmen mempertahankan defisit anggaran di bawah ambang batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Tantangan Anggaran dan Independensi Bank Sentral

Meskipun penunjukan Suahasil dinilai memberikan angin segar, analis asing menekankan tantangan besar menanti. Suahasil harus mampu membiayai berbagai agenda pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo yang membutuhkan dana besar di tengah ruang fiskal yang menyempit. Defisit diproyeksikan melebar hingga 2,85% pada 2026.

Pengamat dari Council on Foreign Relations, Joshua Kurlantzick, menyuarakan kekhawatiran terkait potensi konsolidasi kekuasaan ekonomi di lingkaran eksekutif, yang berdampak pada otonomi bank sentral. Sorotan ini mengemuka seiring penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI sebelum penunjukan Destry Damayanti sebagai gubernur perempuan pertama Bank Indonesia (BI).

Para ekonom internasional menegaskan, ujian nyata bagi Suahasil akan terlihat pada penyusunan APBN 2027. Keberhasilannya akan diukur dari keberanian menata ulang atau menunda program yang kurang efisien, sembari tetap menjaga independensi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral.

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun ini menghadapi tekanan eksternal dan domestik yang berat. Gejolak krisis energi akibat perang di Iran mendorong lonjakan harga komoditas global, yang membengkakkan beban subsidi energi dalam APBN. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan penyesuaian anggaran serta pemangkasan pada sejumlah program prioritas.

Tekanan tersebut berdampak langsung pada pasar keuangan domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi lebih dari 25% sejak awal tahun, sementara nilai tukar rupiah terperosok ke level terendah pada pertengahan tahun. Di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi yang mencapai level tertinggi dalam tiga tahun terakhir, ketidakpastian arah kebijakan fiskal sempat memicu penurunan prospek kredit oleh lembaga pemeringkat internasional.

Dalam situasi tersebut, keberadaan sosok menteri keuangan yang kredibel dan berpengalaman menjadi vital. Pasar keuangan global membutuhkan kepastian bahwa Indonesia tetap memegang teguh disiplin fiskal, mampu mengendalikan defisit anggaran, serta menjaga pemisahan yang jelas antara kebijakan fiskal pemerintah dan otonomi bank sentral.