DailyFX.ID — Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan pentingnya pemerintah menjawab empat pertanyaan krusial sebelum memutuskan bentuk bantuan saat harga pangan melonjak. Rekomendasi ini bertujuan agar pemerintah tidak terperangkap dalam kebijakan yang membebani anggaran dan tidak efektif.

Empat pertanyaan mendasar tersebut dirumuskan oleh David Amaglobeli, Wakil Kepala Unit dan Kepala Misi untuk Kosovo dan Bosnia dan Herzegovina di IMF, bersama timnya. Imbauan ini muncul di tengah kekhawatiran ganda yang mengancam ketahanan pangan jutaan orang, khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah.

Tekanan pertama berasal dari potensi fenomena El Nino yang lebih kuat, bahkan hingga level “super”. Tekanan kedua adalah eskalasi konflik di Timur Tengah yang dapat mengganggu pasokan pupuk dan energi. Gangguan ini berpotensi menaikkan biaya produksi bagi petani dan pada akhirnya mendorong harga pangan naik.

IMF mencatat bahwa kenaikan harga pupuk sempat mencapai hampir 50% saat konflik Timur Tengah pecah di awal tahun ini. Meskipun harga kini telah kembali normal, dampak dari lonjakan tersebut pada hasil panen, pendapatan petani, dan harga pangan diperkirakan masih akan terasa pada panen saat ini.

Sebagai perbandingan, El Nino pada periode 2015-2016 berdampak pada ketahanan pangan sekitar 60 juta orang di seluruh dunia. Lonjakan harga pangan pada tahun 2022 akibat perang Rusia di Ukraina menyebabkan sekitar 71 juta orang jatuh miskin hanya dalam tiga bulan. Di banyak negara, pengeluaran untuk makanan bahkan dapat melebihi separuh total pengeluaran keluarga.

Dalam publikasi terbarunya, IMF menguraikan empat pertanyaan yang harus diajukan oleh para pembuat kebijakan untuk menentukan jenis bantuan yang paling tepat:

  • Apakah pangan tersedia?
  • Apakah keterjangkauan harga menjadi masalah?
  • Apakah pasar berfungsi dengan baik?
  • Apakah penerima manfaat dapat ditargetkan?

Menurut IMF, keempat pertanyaan ini membentuk alur pengambilan keputusan yang sederhana. Alur tersebut bertujuan untuk menilai ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, fungsi pasar, dan kapasitas administratif pemerintah. Kombinasi dari isu-isu ini sering kali terabaikan dalam praktik, terutama saat krisis di mana kecepatan respons lebih diutamakan daripada ketelitian dalam merancang kebijakan. Akibatnya, pemerintah terkadang menerapkan langkah-langkah yang mahal dan tidak tepat sasaran dalam jangka waktu yang lebih lama dari seharusnya.

“Ketika krisis terjadi, subsidi harga sering kali menjadi respons pertama. Subsidi dapat diterapkan dengan cepat dan membutuhkan kapasitas penargetan administratif yang terbatas, sehingga menarik ketika kecepatan sangat penting. Namun, subsidi juga merupakan instrumen yang mahal, sering kali menguntungkan rumah tangga yang lebih kaya yang mengonsumsi lebih banyak dan kurang sensitif terhadap harga,” ungkap Amaglobeli dalam laporan tersebut.

IMF merekomendasikan agar subsidi harga sebaiknya dihindari. Apabila terpaksa digunakan, subsidi harus bersifat luar biasa, sementara, transparan, dan dibatasi secara ketat. Negara-negara juga diminta untuk membiarkan harga domestik mencerminkan biaya internasional, sambil tetap melindungi rumah tangga rentan dan usaha kecil yang layak melalui langkah-langkah fiskal yang bersifat sementara, terarah, dan sesuai kebutuhan.

Alternatif lain yang dinilai efektif adalah voucher pangan. Voucher ini dinilai dapat menyasar penerima manfaat dengan lebih baik, asalkan pemerintah memiliki kapasitas administratif yang memadai untuk mengidentifikasi siapa yang paling membutuhkan, dengan memanfaatkan data registrasi sosial dan infrastruktur pembayaran digital.

Namun, baik subsidi maupun voucher tidak akan efektif jika pasokan pangan yang tersedia tidak mencukupi. Gangguan pasar dapat terjadi akibat konflik yang menghambat ekspor, impor, atau logistik, maupun bencana alam yang merusak tanaman. Sebagai contoh, pada periode El Nino 2015-2016, produksi beras di Vietnam dilaporkan turun signifikan akibat kekeringan dan intrusi air asin, menyebabkan sebagian petani kehilangan hingga 90% hasil panen mereka. Di kawasan Afrika bagian selatan, 40 juta orang terdampak akibat penurunan hasil panen jagung.

Ketika pangan secara fisik tidak tersedia, transfer pangan langsung dalam bentuk barang menjadi sangat penting dan dapat menyelamatkan nyawa. Meskipun demikian, pelaksanaannya membutuhkan biaya yang besar. Jika berlangsung terlalu lama, transfer ini dapat menekan permintaan pangan produksi lokal, menurunkan harga, dan melemahkan insentif bagi petani serta produsen pangan domestik untuk meningkatkan produksi.

IMF juga menyoroti kendala fiskal yang dihadapi pemerintah. Program bantuan yang dirancang dengan buruk dapat menyerap sumber daya fiskal yang signifikan dan membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam ketahanan pangan jangka panjang melalui riset dan infrastruktur pertanian, serta layanan publik esensial seperti kesehatan dan pendidikan. Pemerintah di negara-negara berpenghasilan rendah bahkan sudah mengalokasikan sebagian besar sumber daya mereka untuk subsidi pangan umum, dengan belanja yang kerap meningkat tajam selama periode krisis.

Oleh karena itu, IMF menilai bahwa strategi keluar (exit strategy) yang jelas sangat penting. Langkah-langkah krisis yang bersifat sementara berisiko menjadi permanen, terutama ketika dianggap sebagai sebuah hak dan sulit dihentikan meskipun tidak efisien atau tidak adil. Pemerintah diminta untuk merencanakan transisi ke bantuan yang lebih tepat sasaran dan efisien, yang didukung oleh sistem administrasi yang lebih kuat, seiring dengan meredanya keadaan darurat.

IMF menegaskan bahwa tidak ada cetak biru universal untuk bantuan pangan. Pemerintah didorong untuk mengevaluasi sistem dukungan pangan mereka sebelum lonjakan harga terjadi, berpedoman pada empat pertanyaan kunci tersebut, dan merencanakan dukungan yang terikat waktu.

Lonjakan Harga Pangan di Indonesia

Di dalam negeri, harga pangan juga turut menekan inflasi pada bulan Agustus 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,21% secara bulanan (month to month/mtm), yang menandakan Indonesia kembali mengalami inflasi setelah deflasi pada bulan Juli 2026.

Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat meningkat dari 111,73 pada Juli menjadi 111,97 pada Agustus 2026. Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi pada Agustus 2026 mencapai 3,19%, sementara inflasi tahun kalender dari Januari hingga Agustus 2026 tercatat sebesar 1,86%.

BPS menyebutkan bahwa peningkatan permintaan daging ayam ras menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi pangan. Permintaan ayam meningkat, antara lain, setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berjalan pasca libur sekolah. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyatakan bahwa peningkatan permintaan juga dipengaruhi oleh momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Terjadi peningkatan permintaan daging ayam ras pada kondisi Agustus tahun 2026. Beberapa penyebabnya di antaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, dan juga program MBG setelah periode libur sekolah berakhir,” kata Ateng dalam konferensi pers di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Daging ayam ras menjadi komoditas utama yang memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak sepanjang Agustus 2026. Komponen ini mencatat inflasi sebesar 0,88% dan memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi bulanan, yaitu sebesar 0,15%.

“Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak terutama daging ayam ras, cabai rawit, dan juga beras,” ujar Ateng.

Peningkatan permintaan ayam turut mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,57%, dengan andil 0,17% terhadap inflasi Agustus 2026. Komoditas lain seperti cabai rawit, ikan segar, dan beras juga berkontribusi pada inflasi kelompok tersebut, masing-masing dengan andil 0,02%.

Berdasarkan dokumen APBN KiTa, pemerintah telah menyalurkan belanja barang untuk stabilisasi pangan sebesar Rp 3,3 triliun hingga Agustus 2026.

Selain itu, pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menggunakan dana investasi non-permanen tahun anggaran 2026 telah terealisasi 100% atau senilai Rp 22,7 triliun untuk Perum Bulog. Dana tersebut menyerap 3,5 juta ton gabah dan 13,9 ribu ton beras. Pengadaan ini bertujuan untuk menyejahterakan petani, menstabilkan harga pasar, serta menjamin ketersediaan beras nasional.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 104,5 triliun hingga Agustus 2026. Nilai ini setara dengan 64,3% dari target APBN 2026 sebesar Rp 162,5 triliun. Bansos tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, PBI JKN, hingga asistensi dan rehabilitasi sosial penanggulangan bencana.