DailyFX.ID — JAKARTA – Indonesia telah menutup rapat keran impor beras konsumsi sejak tahun 2025. Langkah ini diambil demi menghindari demotivasi para petani di Tanah Air, seiring dengan tingginya produksi dan melimpahnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Tahun ini, Indonesia juga tidak memberikan penugasan impor beras umum kepada Perum Bulog.

Keputusan untuk tidak melakukan impor beras ini tentu menimbulkan reaksi dari produsen beras dunia. Namun, pemerintah menegaskan bahwa melindungi petani domestik jauh lebih penting demi terwujudnya kemandirian pangan nasional.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Mentan/Kepala Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Indonesia merupakan produsen beras nomor empat dunia. Meskipun demikian, Indonesia pernah menjadi importir beras terbesar global dengan volume mencapai 7 juta ton pada periode 2023-2024. Dengan kenaikan signifikan produksi beras nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berhasil tidak mengimpor beras pada tahun 2025. Presiden Prabowo menargetkan Indonesia swasembada beras paling lambat dalam empat tahun, namun target tersebut terealisasi hanya dalam satu tahun.

“Alhamdulillah, di 2025 tidak ada impor. Karena tidak ada impor, pasti negara-negara eksportir beras dunia, Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan lain-lain, petaninya tertekan, bahkan demo. Boleh Anda baca, itu petani negara lain demo. Kenapa? Karena kita importir beras terbesar dunia,” jelas Mentan.

Keputusan Indonesia yang tidak mengimpor beras juga telah mengguncang pasar beras global. Harga beras dunia yang sempat mencapai US$600 per ton, tiba-tiba turun menjadi US$368 per ton. Penurunan ini setara dengan anjloknya harga dari Rp11 ribu per kilogram (kg) menjadi Rp5.000 per kg.

“Dampaknya apa? Harga beras turun. Ada yang mengatakan, yang tidak paham beras, negara lain harga beras Rp5.000 per kg. Ya, itu karena Indonesia tidak impor, dulu impor harganya Rp11-12 ribu per kg, sekarang turun,” tutur Mentan. Akibatnya, sejumlah pemimpin negara seperti dari Thailand, Vietnam, dan India sempat meminta Presiden Prabowo untuk mengimpor beras dari negara mereka.

“Saat kami dampingi Bapak Presiden, beberapa pemimpin negara meminta Bapak Presiden mengimpor, bahkan hanya 200 ribu ton pun diminta. Kami sampaikan, tidak mungkin, karena ini akan melukai 115 juta petani Indonesia. Petani demotivasi kalau kita impor beras,” jelas dia saat Konferensi Pers Penindakan Impor Ilegal Beras, Garam, dan Balpres, di Jakarta, Selasa (22/09/2026). Tingginya produksi beras Indonesia bahkan telah diakui oleh lembaga internasional, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Untuk menjaga capaian swasembada dan mencegah demotivasi petani, praktik-praktik curang di sektor pangan, termasuk beras impor ilegal, terus diperangi. Mentan menyatakan bahwa meskipun temuan beras impor ilegal masih kecil, hal tersebut dapat mendemotivasi petani. Hal ini karena masuknya beras impor ilegal terjadi di saat Indonesia telah mencapai swasembada dan bahkan sudah melakukan ekspor.

“Selundupan ini, bukan dampak nilainya, tapi bisa demotivasi petani,” tutur dia. Bea Cukai Tanjung Perak telah mengamankan 15 kontainer berisi beras dan garam senilai Rp7,8 miliar. Selain itu, 15 kontainer lainnya ditemukan di wilayah Bogor senilai Rp8 miliar.

Penyelundupan atau beras impor ilegal ini dilakukan karena saat ini tidak ada lagi jalur masuk resmi (keran impor ditutup) dan pasar beras Indonesia dinilai sangat menggiurkan. “Ini karena tidak ada jalan dan harga beras menggiurkan. Kalau selundupkan 1 juta ton, di negara lain beras Rp5.700 per kg, itu Rp5-6 triliun. Indonesia ini incaran karena pasar terbesar, tetapi tiba-tiba swasembada, banyak yang tidak senang,” kata dia.

Hanya Beras Khusus

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan menjelaskan bahwa merujuk pada Proyeksi Neraca Pangan Nasional (PNPN) Tahun 2026 yang diperbarui pada 3 September 2026, secara umum seluruh ketersediaan pangan nasional masih terjaga. Untuk beras, total ketersediaan mencapai 47,26 juta ton dengan kebutuhan tahunan 31,21 juta ton, sehingga proyeksi stok akhir Desember diperkirakan sekitar 16,06 juta ton.

“Yang perlu kami tegaskan, 2026 ini tidak ada impor beras penugasan (umum/konsumsi), ini karena masih ada data impor di tampilan. Realisasi impor yang tercatat itu beras industri, sisa perizinan 2025, dan beras khusus,” papar dia. Hermawan menambahkan bahwa tantangan utama pemerintah saat ini bukan semata-mata ketersediaan beras nasional, karena semuanya tercukupi hingga akhir tahun, tetapi lebih pada keharusan menjaga distribusi dan keseimbangan antarwilayah.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono melaporkan, berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area (KSA) amatan Juli 2026, potensi produksi beras nasional pada Januari-Oktober tahun ini mencapai 31,41 juta ton. Angka ini turun tipis 0,03 juta ton (0,08%) dari periode yang sama tahun 2025 yang sekitar 31,44 juta ton. Penurunan ini sejalan dengan melorotnya produksi gabah kering giling (GKG) Januari-Oktober 2026 sekitar 0,05 juta ton (0,08%) menjadi 54,52 juta ton dari periode sama 2025 sekitar 54,57 juta ton, akibat menyusutnya luas panen sebesar 0,01% menjadi 10,31 juta hektare (ha).

Sementara itu, potensi produksi beras pada periode Agustus-Oktober 2026 diperkirakan mencapai 9,33 juta ton atau turun 0,9% dibandingkan Agustus-Oktober 2025. “Produksi beras di Juli juga diperkirakan 2,74 juta ton atau turun 0,99% dibandingkan Juli 2025,” tutur Ateng. Indonesia diproyeksikan telah memasuki musim kemarau sejak Juli 2026, dan pada bulan Agustus bahkan disebut telah berada di fase El Nino kuat.