DailyFX.ID — Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk menyusun rancangan besar atau grand design anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2028. Instruksi ini melampaui sekadar aspirasi pendidikan gratis dari sekolah hingga kuliah, melainkan mencakup perbaikan ekosistem pendidikan Indonesia secara menyeluruh.

“Jadi, arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design,” ujar Suahasil usai pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti di Gedung Thamrin, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026).

Suahasil menjelaskan bahwa grand design tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi cara yang lebih efektif dalam mengoptimalkan anggaran sektor pendidikan di Indonesia. Tujuannya adalah agar setiap dana yang dialokasikan untuk pendidikan setiap tahunnya dapat memberikan dampak yang maksimal.

“Grand design, coba lihat lagi uang Rp 824 triliun, satu tahun, (alokasi) tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ,” tambah Suahasil.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD, sesuai dengan amanat konstitusi, yang pada tahun 2027 mencapai Rp 824 triliun. Namun, pemerintah berencana untuk mengevaluasi efektivitas desain dan hasil dari kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan yang telah diterapkan selama ini.

Evaluasi ini akan mencakup berbagai indikator, seperti angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). APK mengukur perbandingan siswa yang bersekolah pada jenjang tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut, tanpa memandang usia. Sementara itu, APM mengukur persentase siswa yang usianya sesuai dengan kelompok usia resmi jenjang pendidikan yang ditempuh. Selain itu, pemerintah juga akan meninjau dampaknya terhadap skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia.

Menteri Keuangan menyatakan bahwa desain baru alokasi anggaran pendidikan akan bersifat komprehensif, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Ke depan, pemerintah tidak hanya akan memperhatikan jenjang pendidikan formal, tetapi juga mengakomodasi seluruh ekosistem di sektor pendidikan Indonesia.

Oleh karena itu, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Program-program pemerintah seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan program lainnya juga akan masuk dalam kajian.

“Ini tentu arahan untuk melakukan overview terhadap ini semua adalah arahan yang sangat penting dari Bapak Presiden kita. Kita sudah kerjakan dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat,” tegas Suahasil.

Perombakan desain anggaran pendidikan ini juga berkaitan dengan aspirasi Presiden Prabowo untuk mewujudkan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Lebih lanjut, penyesuaian alokasi anggaran pendidikan juga diperlukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan paling lambat mulai tahun 2028. Keputusan MK ini perlu segera dipersiapkan oleh pemerintah, terutama mengingat alokasi anggaran MBG cukup signifikan dalam anggaran pendidikan.