DailyFX.ID — JAKARTA – Indonesia menghadapi tantangan unik dalam ketahanan pangan karena terus mengimpor gandum dalam jumlah besar, yaitu 10-12 juta ton per tahun, meskipun ada upaya penguatan produksi beras domestik. Situasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan gandum tidak serta-merta hilang seiring perbaikan pasokan beras.

Gandum telah mengakar kuat dalam sistem konsumsi dan industri di Indonesia. Komoditas ini menjadi bahan baku utama untuk mi instan, roti, biskuit, berbagai produk kuliner, makanan olahan, hingga sebagian pakan ternak. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu segera merancang neraca pangan nasional yang terpadu. Neraca ini tidak hanya mencakup beras, tetapi juga gandum, bahan pakan, dan komoditas pangan lokal lainnya.

Menteri Pertanian periode 2000-2004, Bungaran Saragih, menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem perberasan yang tangguh memerlukan perhatian pada sisi permintaan. Data sejak 2019 menunjukkan pola yang jelas. Produksi beras nasional cenderung stabil di kisaran 31 juta ton. Ketika produksi turun menjadi 30,6 juta ton pada 2024, impor beras melonjak hingga sekitar 4,5 juta ton. Namun, saat produksi pulih ke 34,7 juta ton pada 2025, impor beras turun drastis menjadi hanya 450 ribu ton.

Fakta ini menggarisbawahi bahwa penguatan produksi domestik beras sangat krusial dalam menekan angka impor. Di sisi lain, impor gandum tetap berjalan stabil di angka 10-12 juta ton per tahun, setara dengan sepertiga produksi beras nasional. “Gandum bukan pengganti langsung beras. Tapi, gandum telah membentuk sistem konsumsi dan industrinya sendiri melalui mi, roti, biskuit, usaha kuliner, makanan olahan, dan sebagian pakan,” ujar Bungaran.

Kondisi ini menciptakan ketergantungan ganda pada tahun 2024, di mana penurunan produksi beras dibarengi dengan kenaikan impor beras, sementara impor gandum tetap mencapai sekitar 12 juta ton. Bungaran menegaskan pentingnya membedakan antara swasembada beras dan resiliensi pangan. “Swasembada beras itu fondasi sangat penting, namun resiliensi pangan baru tercapai bila keseluruhan sistem juga tangguh,” katanya.

Beras menghadapi berbagai risiko seperti ketersediaan air, perubahan iklim, produktivitas lahan, dan distribusi antarpulau. Gandum pun tidak luput dari risiko, terutama fluktuasi kurs rupiah, harga dunia yang bergejolak, serta ketegangan geopolitik global. Konflik di Timur Tengah, misalnya, telah mendorong kenaikan harga gandum, ditambah lagi dengan isu pelabuhan dan pelayaran. “Bila kekeringan menekan produksi beras, saat konflik dunia akan menaikan harga gandum. Kedua tekanan itu akan bertemu di satu tempat, daya beli rakyat RI. Untuk itu, kita memerlukan neraca pangan nasional terpadu,” tutur Bungaran.

Saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Rice Resilience Forum 2026 di Tangerang, Banten, pada 17 September 2026, Bungaran mengemukakan bahwa neraca pangan nasional terpadu harus mencakup tidak hanya beras, tetapi juga gandum, jagung, kedelai, gula, bahan pakan, protein hewani, ikan, dan pangan lokal. Neraca ini perlu memuat data produksi, stok pemerintah dan industri, kebutuhan, kontrak impor, distribusi wilayah, serta analisis risiko iklim dan logistik.

Penyusunan neraca yang akurat sangat bergantung pada data yang terbuka dan konsisten. “Tanpa data yang terbuka dan konsisten, kebijakan (pangan) mudah terlambat atau salah arah,” tegas Bungaran. Ia menambahkan bahwa gandum tidak perlu dimusuhi, melainkan dikelola secara cerdas. “Kita tidak perlu memusuhi gandum atau menilainya merusak industri. Gandum juga telah menyediakan pupuk, pekerjaan, dan jaringan usaha. Yang kita perlukan, mengelola ketergantungan itu secara cerdas sambil membangun industri pangan tropis yang kokoh,” tandasnya.

Peran Strategis Beras dalam Ketahanan Pangan

Dalam sesi diskusi panel, Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Tiurmauli Silalahi, menekankan peran strategis beras bagi Indonesia. Beras tidak hanya vital untuk menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga berfungsi sebagai penstabil ekonomi dan pilar kesejahteraan petani.

“Beras bukan hanya menjaga ketahanan pangan, tapi juga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan petani. Makanya, kami akan pastikan swasembada pangan, terutama beras, berkelanjutan. Kami optimistis di 2026 ini kita juga akan swasembada pangan beras,” papar Tiurmauli.

Pencapaian swasembada pangan beras yang diumumkan pada 7 Januari 2026 di Karawang, menjadi bukti keberhasilan program pemerintah. Keberhasilan ini bahkan mendapatkan penghargaan dari FAO, meskipun diingatkan agar tidak menimbulkan euforia berlebihan, karena harapan utamanya adalah keberlanjutan swasembada tersebut.

Pekerjaan Rumah Sektor Perberasan Nasional

Pengamat pertanian, Khudori, menyoroti setidaknya ada empat area krusial yang masih menjadi pekerjaan rumah di sektor perberasan nasional. Keempat area tersebut meliputi sektor hulu yang melibatkan petani dan lahan, proses penggilingan dan hilirisasi atau pengolahan, manajemen pasar, logistik, penyimpanan, serta transportasi, dan yang terakhir adalah konsumen beserta dinamika preferensi yang terus berubah.

“Yang menjadi PR kita setidaknya ada di empat area. Pertama, hulu dalam hal ini petani dan lahan. Kedua, penggilingan dan hilirisasi. Ketiga, pasar, logistik, transportasi, dan seterusnya. Terakhir, konsumen dan preferensi beras yang berubah. Penyelesaian PR itu sejalan dengan sejumlah agenda ditawarkan Profesor Bungaran Saragih terkait membangun resiliensi ekosistem perberasan Indonesia, itu harus jadi agenda bersama,” jelas Khudori.