DailyFX.ID — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan tiga prioritas utama untuk memperkuat perdagangan dan jasa antarnegara anggota BRICS. Langkah-langkah ini meliputi kemudahan mobilitas bagi perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antarnegara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa.

Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie saat berpidato dalam BRICS Business Forum 2026 di New Delhi, India, pada Jumat (11/9/2026). Anindya Bakrie menekankan bahwa sektor industri dan jasa saling terkait erat. Ia menjelaskan bahwa sebuah pabrik membutuhkan teknologi, pembiayaan, perangkat lunak, logistik, dan tenaga terampil. Oleh karena itu, pengembangan sektor jasa akan memperkuat industrialisasi, sementara pertumbuhan industri akan menciptakan permintaan baru terhadap berbagai layanan.

“Bagi Indonesia, kerja sama tersebut sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi di sektor jasa juga dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik,” ujar Anindya dalam keterangan tertulisnya.

Anindya Bakrie, yang akrab disapa Anin, kemudian memaparkan tiga prioritas untuk memperkuat perdagangan dan jasa intra-BRICS. Pertama, BRICS perlu mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. “BRICS Business Council perlu mengidentifikasi hambatan konkret yang dihadapi dunia usaha, kemudian menyampaikan usulan penyelesaian yang spesifik kepada pemerintah masing-masing negara,” katanya.

Pengakuan bersama terhadap kualifikasi profesi tertentu dan kemudahan perjalanan bisnis, lanjut Anin, akan mempercepat transaksi dan investasi. Ia mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS atau BRICS Business Travel Card untuk mendukung mobilitas para pelaku usaha.

Kedua, BRICS perlu menghubungkan dan memperkuat sistem pembayaran antarnegara, terutama pembayaran digital. Anin menilai India, Brasil, dan Tiongkok telah menunjukkan potensi besar dalam pembayaran waktu nyata atau real-time payment. Tantangan utamanya adalah membuat sistem-sistem tersebut dapat terhubung dan digunakan secara efisien untuk transaksi lintas batas.

BRICS, menurut Anin, juga perlu memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan yang sesuai, dengan tetap menjaga keamanan data dan stabilitas sistem keuangan. “Kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial,” tegas Anin.

Usulan ini sejalan dengan pembahasan di BRICS Business Forum mengenai konektivitas sistem pembayaran, peningkatan transaksi menggunakan mata uang lokal, dan pembangunan mekanisme pembayaran lintas batas yang cepat, murah, serta aman.

Ketiga, negara-negara BRICS harus meningkatkan investasi pada manusia dan infrastruktur yang menopang perdagangan jasa. Dunia usaha didorong untuk melatih pekerja, membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan membantu perusahaan, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).

Ia mengusulkan agar setiap chapter BRICS Business Council memiliki target terukur mengenai jumlah tenaga kerja yang dilatih setiap tahun. New Development Bank (NDB) juga dapat berperan dalam membiayai jaringan digital, pelatihan, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Anin menjelaskan bahwa negara anggota baru seperti Indonesia harus ikut menentukan agenda BRICS, bukan sekadar menjadi pasar bagi produk dan perusahaan dari negara-negara yang lebih dahulu bergabung. “Setiap kemitraan harus membangun kemampuan domestik sehingga masyarakat di semua negara anggota dapat menjadi penyedia sekaligus pengguna jasa,” ucapnya.

Anin menggambarkan integrasi BRICS yang nyata sebagai sebuah ekosistem di mana pelaku usaha mikro dan kecil di Surabaya, Sao Paulo, Durban, hingga Alexandria dapat menemukan pelanggan, menawarkan jasa, serta menerima pembayaran melalui jaringan ekonomi BRICS. “Itulah ujian bagi integrasi BRICS yang benar-benar bermakna,” ujar Anin yang juga menjabat sebagai Ketua BRICS Business Council Indonesia.

Tidak Bertentangan dengan OECD

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai kerja sama Indonesia dengan kelompok negara BRICS tidak bertentangan dengan proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

“Saya lihat antara OECD dan BRICS tidak ada kontradiksi karena punya timeline yang berbeda. Aksesi Indonesia ke OECD masih lama, bisa 10 tahun, sementara BRICS bisa kerja sama jangka pendek,” kata Bhima seperti dikutip dari Antara.

Menurut Bhima, kerja sama dengan BRICS dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperoleh peluang kerja sama ekonomi dalam jangka pendek, sementara proses aksesi OECD dapat terus berjalan sebagai agenda jangka panjang. Ia menilai pemerintah tidak perlu memberikan preferensi khusus terhadap investasi yang berasal dari negara-negara BRICS maupun negara-negara barat. Peningkatan kualitas regulasi dan kepastian hukum menjadi faktor yang lebih penting untuk menciptakan iklim investasi yang menarik, terlepas dari asal negara investor.

Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan proses aksesi OECD bisa dilakukan secara bersamaan tanpa harus dipandang sebagai pilihan yang saling bertentangan. “Yang terpenting ada misi meningkatkan kualitas dan kepastian regulasi. Jadi tidak ada preferensi khusus antara investasi negara BRICS dan negara barat,” ujar dia.

Kembangkan Energi Baru dan Terbarukan

Bhima Yudhistira menambahkan, Indonesia perlu memanfaatkan momentum KTT BRICS 2026 untuk menggalang investasi dari negara-negara anggota dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Ia menyarankan agar agenda konkret yang dapat dibawa Indonesia adalah mendorong New Development Bank (NDB) untuk berinvestasi pada proyek EBT Indonesia, bukan sekadar memberikan utang.

“Indonesia perlu membawa agenda kerja sama bank pembangunan BRICS atau New Development Bank untuk memberikan penanaman saham, bukan utang, ke proyek energi terbarukan,” ujar Bhima.

Ia mencontohkan, pertemuan KTT BRICS bisa diarahkan untuk mendukung tahap pertama pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW), dengan sekitar 17 GW di antaranya berpotensi dikerjasamakan dengan NDB. Indonesia juga dapat menggandeng Tiongkok dalam kerja sama tersebut, mengingat negara itu memiliki keahlian dalam teknologi komponen panel surya dan baterai.

“Di dalamnya (BRICS) ada China yang punya keahlian teknologi komponen panel surya dan baterai, maka ajak China dan NDB berinvestasi di industri komponen domestik panel surya,” ujar Bhima.

Selain pengembangan industri komponen panel surya, Bhima menyebut Indonesia juga berpotensi mendorong investasi pada industri midstream dalam rantai hilirisasi nikel, khususnya produksi precursor baterai. Produk tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan penyimpanan energi (energy storage) bagi pembangkit energi terbarukan. “Opsi lain adalah memperbesar investasi di mid-stream industry dari hilirisasi nikel yakni precursor baterai untuk storage pembangkit energi terbarukan,” kata Bhima.

Lebih lanjut, Bhima menilai kerja sama di sektor energi dapat menjadi salah satu agenda yang memperoleh titik temu di antara negara-negara BRICS karena hampir seluruh negara dalam kelompok tersebut memiliki kepentingan yang sama dalam pengembangan energi.