DailyFX.ID — Pemerintah Indonesia tengah menjajaki berbagai peluang investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memacu pembangunan proyek jaringan rel kereta api di luar Pulau Jawa. Negara-negara seperti China dan Rusia, serta entitas Danantara, diharapkan turut berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur perkeretaapian di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa penjajakan potensi investasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk segera membangun dan mengembangkan jaringan rel kereta api Trans-Sumatra dan Trans-Kalimantan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan KAI yang sudah menyiapkan roadmap-nya. Nanti, kemudian dari situ kami berharap ada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menggarap Trans-Sumatra dan Trans-Kalimantan,” kata Dudy seperti dikutip Antara di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Menurut Dudy, pembangunan Trans-Sumatra dinilai relatif lebih siap karena sebagian besar jalurnya sudah tersedia dan hanya memerlukan penyambungan. Sementara itu, pembangunan Trans-Kalimantan harus dimulai dari nol. Meskipun demikian, pemerintah menyatakan kesiapannya untuk memulai pembangunan jaringan kereta api di pulau tersebut.

Pemerintah telah membuka jalur komunikasi dengan Rusia dan China terkait pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatera dan Trans Kalimantan. Saat ini, kedua negara tersebut masih dalam tahap perhitungan kelayakan bisnis proyek sebelum mengajukan proposal resmi kepada pemerintah Indonesia.

“Kami sudah jajaki dalam negeri maupun dengan luar negeri, di antaranya Rusia dan China,” sambung Dudy.

Dudy belum dapat memastikan proyek mana yang akan diprioritaskan untuk berjalan lebih dahulu, karena hal tersebut akan sangat bergantung pada penilaian kelayakan dari para investor. “Tergantung investor tentunya mana yang menurut mereka lebih visible-nya untuk mereka garap. Saya lihat sepertinya kalau Sumatra logistiknya KAI yang lebih berminat untuk mengembangkannya, kalau di Kalimantan sepertinya dari China sama Rusia yang lebih berminat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa komunikasi dengan investor asing sudah berjalan, dan saat ini mereka tengah melakukan perhitungan untuk kemudian menyampaikan proposal kepada pemerintah.

Secara terpisah, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengonfirmasi keterlibatan Danantara dalam pengembangan jaringan perkeretaapian nasional di luar Pulau Jawa, yang mencakup wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Danantara akan terlibat,” ujar Asisten Deputi Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah Kemenko IPK Djoko Hartoyo kepada Antara di Jakarta, Rabu (5/8).

Djoko menjelaskan bahwa pemerintah telah mencanangkan pengembangan jaringan kereta api di luar Jawa dengan perkiraan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sangat dibutuhkan.

Butuh Studi Kelayakan Mendalam

Pengamat transportasi perkeretapian Aditya Dwi Laksana menyambut baik minat investor asing untuk membangun jaringan perkeretapian di luar Pulau Jawa. Ia menekankan bahwa investasi di sektor perkeretaapian bersifat padat modal, sehingga studi kelayakan harus mengukur secara cermat manfaat yang akan diperoleh investor.

“Saya kira patut diapresiasi, tinggal kita lihat studi kelaikannya seperti apa dan skema investasinya seperti apa dan tentu semoga terwujud, karena ini sifatnya masih minat-minatan artinya investor asing baik China maupun Rusia masih perlu melakukan feasibility study,” kata Aditya, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), kepada Investor Daily.

Menurutnya, investasi kereta api di luar Jawa, seperti di Sumatra dan Kalimantan, akan lebih layak jika jalur rel yang dibangun dimanfaatkan untuk mengangkut sumber daya alam. “Ini lebih pas untuk pengangkutan sumber daya alam seperti pertambangan dan hasil alam. Namun begitu, apapun ketertarikannya yang penting rel bisa terbangun sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk angkutan penumpang,” ungkapnya.

Aditya menambahkan bahwa pendekatan *government to government* dalam investasi sektor perkeretaapian oleh pihak asing diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi. “Yang pasti melalui pendekatan antar negara tentu bisa lebih cepat, tinggal kita tunggu lagi feasibility study-nya seperti apa dan skema investasinya bagaimana,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian revitalisasi Stasiun Semarang Tawang di Jawa Tengah, memerintahkan PT KAI bersama Kemenhub untuk menggarap pembangunan jalur kereta Trans-Sumatra, yang akan dilanjutkan dengan proyek Trans-Kalimantan. “Habis Trans Sumatra, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa pembangunan jalur kereta Trans-Sumatra akan menghubungkan wilayah paling selatan di Sumatra, yaitu Bakauheni di Provinsi Lampung, hingga wilayah paling utara pulau tersebut. Ia menegaskan proyek ini menjadi target yang harus diwujudkan oleh PT KAI dan Kemenhub.

Prabowo kemudian menanyakan kesiapan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mengerjakan proyek tersebut. “Bisa, KAI? Menteri Perhubungan? Kita kasih dia. Tugas harus dikasih yang berat, jangan kasih yang ringan-ringan,” kata Prabowo, yang disambut pernyataan siap dari kedua pejabat.

Target Pembangunan Hingga 2045

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan jaringan perkeretaapian nasional ditargetkan selesai pada 2045. Kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun yang akan dipenuhi secara bertahap.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan baru serta reaktivasi jaringan rel sepanjang sekitar 14.000 kilometer di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Program ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang menuju visi Indonesia 2045, yang memerlukan perencanaan matang dan dukungan pembiayaan berkelanjutan.

AHY memperkirakan kebutuhan anggaran tahunan mencapai Rp60 hingga Rp65 triliun jika investasi tersebut dibagi dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. “Hitungan ini belumlah final. Kita masih akan menyempurnakan karena membangun, mengembangkan infrastruktur itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis dari daerah-daerah yang akan kita kembangkan. Tapi paling tidak, itu hitungan awal yang bisa kita sampaikan sebagai bahan diskusi tadi,” ujarnya.

Kebutuhan pengembangan jaringan rel di luar Jawa masih cukup besar. Di Sumatra, panjang jalur kereta saat ini sekitar 1.871 km, namun masih diperlukan tambahan sekitar 7.837 km. Di Kalimantan, jaringan rel kereta api belum tersedia, dengan perkiraan kebutuhan pembangunan minimal 2.772 km. Sementara itu di Sulawesi, panjang jalur kereta yang tersedia baru sekitar 109 km, sehingga membutuhkan tambahan sekitar 3.284 km.

AHY menegaskan bahwa pembangunan jaringan kereta tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan tahapan jangka menengah dan panjang dengan prioritas program *quick wins* sebagai langkah awal.