DailyFX.ID — JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menekankan pentingnya pendekatan politis yang damai untuk menyelesaikan persoalan keamanan dan mendukung pembangunan di Papua. Ia berpendapat bahwa masyarakat perlu diberi pemahaman yang baik mengenai pembangunan di wilayah tersebut yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama.

Pernyataan ini disampaikan Jusuf Kalla seusai menghadiri pelantikan Pengurus PMI DIY periode 2026–2031 di Yogyakarta, Minggu (13/9/2026). Ia merespons insiden penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yang terjadi beberapa waktu lalu.

Menurut Jusuf Kalla, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pembangunan Papua. Ia membandingkan kemajuan di Papua dengan Papua Nugini, menyatakan bahwa kondisi di Indonesia jauh lebih baik dan hal ini perlu dipahami oleh masyarakat, termasuk mereka yang tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Kalau dibandingkan, katakanlah Papua dengan Papua Nugini, ya jauh lebih baik kita. Seperti itu, sehingga perlu diberikan suatu pengertian yang betul kepada mereka yang KKB itu,” ujar Ketua Umum PMI Pusat tersebut. Ia menegaskan bahwa pendekatan politis dan damai harus diutamakan sebelum mempertimbangkan langkah keamanan lebih lanjut, apabila kelompok bersenjata terus melakukan kekerasan.

“Dan apabila mereka masih begitu, tentu balasannya operasi daripada aparat kita, TNI, Kepolisian. Tapi dua pihak perlu ada upaya pengertian politis secara baik, secara damai. Di mana-mana kita bisa menyelesaikan itu,” tambahnya.

Percepat Rekonsiliasi Pascakonflik

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian berupaya mempercepat proses rekonsiliasi pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Fokus utama adalah kecepatan dan akurasi data.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djamari Chaniago, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (13/9/2026), menyatakan bahwa pengumpulan data yang cepat sangat krusial agar proses rekonsiliasi dapat segera dilaksanakan. “Kecepatan mengumpulkan data dan jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama lagi untuk proses rekonsiliasi. Semua instansi kementerian berfokus pada isu dan satu data, yakni sesuai surat masuk Bupati Jayawijaya,” jelasnya.

Langkah-langkah penanganan ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat. Djamari Chaniago menambahkan bahwa kementerian terkait telah menyatakan kesiapan mereka untuk berkontribusi sesuai bidang masing-masing, termasuk dalam penanganan fasilitas umum yang rusak seperti gedung pendidikan, tempat ibadah, dan jembatan.