DailyFX.ID — JAKARTA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) akan merevitalisasi konsep pembangunan kawasan transmigrasi. Pendekatan baru ini berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan kegiatan ekonomi yang mapan terlebih dahulu, sebelum mendorong masyarakat untuk pindah.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menjelaskan bahwa skema sebelumnya kerap identik dengan pemindahan penduduk tanpa disertai kepastian ekonomi yang memadai. “Masa depan transmigrasi bukan hanya memindahkan orang terlebih dahulu lalu berharap peluang ekonomi menyusul,” ujar Iftitah dalam Transmigration Executive Dialogue (TED) di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Pendekatan yang diusung Kementrans kini adalah membangun peluang ekonomi, menyiapkan infrastruktur, dan fasilitas pendukung lainnya di kawasan transmigrasi. Setelah aspek-aspek vital ini tersedia, barulah masyarakat diharapkan datang dan menetap secara sukarela.

“Kita harus menciptakan peluang ekonomi, menyiapkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, baru mobilitas penduduk mengikuti secara sukarela, aman, dan dengan kepastian masa depan,” tegasnya.

Untuk mewujudkan lapangan kerja, pemerintah akan berupaya menarik investasi dan industri ke wilayah transmigrasi. Selain itu, kegiatan ekonomi akan didukung oleh akses jalan, energi, pembiayaan, teknologi, serta pasar untuk produk-produk lokal.

Lebih lanjut, pemerintah menargetkan agar kegiatan usaha di kawasan transmigrasi tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah. Pengembangan akan diarahkan hingga tahap pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

Dalam skema baru ini, masyarakat lokal akan didorong menjadi pelaku utama dan penerima manfaat langsung dari pembangunan kawasan. Investasi yang masuk diharapkan mampu meningkatkan pendapatan warga, memperluas usaha lokal, dan menciptakan kesempatan kerja baru.

Iftitah menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. “Transmigrasi hari ini tidak bisa berjalan sendirian. Kepastian lahan, infrastruktur, konektivitas, energi, investasi, pasar, tata kelola, dan sumber daya manusia harus dibangun bersama dalam satu ekosistem,” paparnya.

Dengan konsep yang direvisi ini, Kementrans tidak lagi mengukur keberhasilan program hanya dari jumlah penduduk yang dipindahkan atau luas lahan yang disiapkan. Pengukuran keberhasilan akan bergeser pada jumlah pekerjaan yang tercipta, peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan usaha lokal, serta perkembangan ekonomi kawasan secara keseluruhan.