DailyFX.ID — JAKARTA – Pertumbuhan kredit bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melampaui laju industri nasional menimbulkan kekhawatiran akan risiko di masa depan. S&P Global Ratings memberikan peringatan mengenai aktivitas ekspansi yang dinilai terlalu agresif, yang berpotensi memicu pemburukan kualitas aset dan penyusutan laba bersih bunga (net interest margin/NIM).

Dalam laporannya, S&P mencatat bahwa bank-bank pelat merah, atau Himpunan Bank Negara (Himbara), menghadapi peningkatan risiko kredit dan penurunan NIM. Penyaluran kredit yang didorong oleh program pemerintah memacu pertumbuhan hingga dua kali lipat laju industri, dengan rata-rata mencapai 26% secara tahunan. Lonjakan pinjaman dengan imbal hasil lebih rendah ini terjadi bersamaan dengan kenaikan biaya dana, sehingga menjadikan kualitas aset sebagai taruhan utama.

S&P memperkirakan NIM Himbara akan mengalami penurunan sekitar 10 hingga 20 basis poin dalam kurun waktu 12 hingga 18 bulan ke depan. Peringatan ini muncul di tengah upaya pemerintah membenahi keuangan perusahaan-perusahaan BUMN yang sedang tertekan, sembari menjalankan agenda pembangunan yang ambisius.

Hingga Juni 2026, penyaluran kredit tiga bank BUMN utama—PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)—melonjak rata-rata 26% (year-on-year). Angka ini tumbuh dua kali lipat dari laju industri perbankan nasional yang sebesar 12%.

Menurut lembaga pemeringkat tersebut, pertumbuhan kredit ini sebagian besar didorong oleh penyaluran kepada BUMN dan program prioritas pemerintah, serta telah melampaui perkiraan S&P maupun target internal bank. “Mengingat besarnya nilai pinjaman BUMN, gagal bayar dapat memicu lonjakan biaya kredit serta penurunan laba dan permodalan,” tulis Analis S&P, Nikita Anand.

Uji ketahanan kualitas kredit perbankan akan terlihat pada pinjaman kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), yang akhir bulan ini dijadwalkan melakukan pembayaran kembali pertamanya. Agrinas merupakan entitas di bawah Danantara yang mengelola program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

S&P mencatat, pinjaman kepada Agrinas mencakup sekitar 2% hingga 6% dari total penyaluran kredit masing-masing di ketiga bank tersebut. Meskipun pinjaman tidak dijamin secara langsung, bank dapat menagih kekurangan pembayaran kepada pemerintah.

Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menyalurkan kredit sekitar Rp55 triliun ke Agrinas dengan bunga 6% dan tenor enam tahun. Pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit pertama dijadwalkan jatuh pada 25 September 2026, dengan total sekitar Rp37,7 triliun.

Secara rinci, porsi kredit yang diberikan BMRI kepada Agrinas sekitar 3,45% dari total kredit individual per Juni 2026. BRI menyalurkan kredit ke Agrinas sekitar 3,82% dari total penyaluran kredit individualnya. Sementara itu, porsi kredit BNI ke Agrinas lebih besar, yakni 5,77% dari total kredit bank only per Juni 2026.

Dari sisi kualitas kredit, NPL (Non-Performing Loan) gross BBRI secara bank only berada di level 3,15% pada Juni 2026. NPL Bank Mandiri tercatat sebesar 0,98%, dan NPL BBNI di posisi 1,9% pada akhir Juni 2026.

Peringatan Makroprudensial dan Rekomendasi

Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, mengungkapkan bahwa peringatan S&P Global Ratings terkait ekspansi kredit Himbara merupakan sinyal makroprudensial yang perlu dicermati. Bank BUMN dihadapkan pada tantangan untuk menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan sekaligus menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

“Pertumbuhan kredit yang melesat jauh di atas rata-rata industri nasional sebagian besar ditopang oleh pembiayaan proyek strategis pemerintah dan korporasi BUMN, termasuk ekspansi pembiayaan ke entitas seperti Agrinas,” ujar Rahma.

Menurutnya, besarnya pembiayaan kepada entitas yang berkaitan dengan program pemerintah membuat bank perlu memperhatikan risiko konsentrasi kredit. Semakin besar porsi pembiayaan penugasan pemerintah dalam portofolio bank, semakin besar pula ketergantungan kualitas kredit terhadap kelancaran arus kas proyek di sektor riil. “Jika terjadi hambatan operasional pada eksekusi program, misalnya rantai pasok atau serapan pasar di tingkat bawah, risiko gagal bayar akan langsung berdampak pada neraca bank BUMN,” kata Rahma.

Rahma menilai, risiko kualitas kredit dari ekspansi yang cepat tidak selalu langsung terlihat saat kredit disalurkan. Terdapat jeda waktu antara pertumbuhan kredit dan munculnya risiko pemburukan kualitas aset. Oleh karena itu, bank BUMN perlu mewaspadai potensi kenaikan NPL maupun loan at risk (LaR) seiring dengan jatuh tempo dan perkembangan pembayaran pinjaman program pemerintah dalam 12 hingga 18 bulan ke depan.

“Ekspansi kredit yang agresif dalam tempo cepat sering kali memiliki jeda (lag) dalam hal pengawasan kualitas kredit,” ujarnya.

Ia menyarankan beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan Himbara untuk mencegah pemburukan kualitas kredit dan meredam penyusutan NIM. Pertama, memperketat asesmen risiko dan tata kelola kredit program pemerintah atau korporasi BUMN. Kedua, penguatan pencadangan dan manajemen risiko yang proaktif, bank bisa meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) secara konservatif untuk antisipasi.

Ketiga, Himbara harus mengoptimalisasi struktur pendanaan dan efisiensi biaya, dengan menjaga dana murah (Current Account, Savings Account/CASA) untuk menekan biaya dana. Keempat, penguatan tata kelola penagihan dan restrukturisasi dini.

“Mengaktifkan sistem peringatan dini pada portofolio kredit komersial dan program untuk mendeteksi gejala penurunan arus kas debitur sebelum bergeser menjadi NPL. Melakukan pendampingan teknis atau koordinasi erat dengan pemangku kepentingan terkait jika ditemukan kendala eksekusi di tingkat lapangan pada proyek-proyek penugasan pemerintah,” jelas Rahma.

Risiko ekspansi kredit juga tidak hanya berasal dari kualitas aset. Proyeksi S&P mengenai penurunan pertumbuhan kredit menjadi 8-10% pada 2027 dan NIM juga perlu diperhatikan. Tekanan ini muncul ketika bank menghadapi biaya pendanaan yang lebih tinggi, sementara sebagian kredit penugasan pemerintah memiliki imbal hasil yang relatif rendah.

“Biaya penyesuaian dari struktur pendanaan yang ketat di tengah suku bunga tinggi berpadu dengan imbal hasil kredit penugasan yang biasanya dipatok lebih rendah demi mendukung program pemerintah,” ujar Rahma.

Kondisi tersebut dapat mempersempit ruang bank dalam menjaga profitabilitas. Margin yang menyusut harus berhadapan dengan potensi peningkatan biaya pencadangan apabila kualitas aset memburuk. Untuk itu, bank BUMN dinilai perlu memperkuat struktur pendanaan, terutama dengan meningkatkan dana murah. Digitalisasi ekosistem nasabah juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga dana murah sekaligus menekan cost of fund.