DailyFX.ID — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil. Namun, ia menekankan bahwa penguatan industri tekstil nasional harus sejalan dengan upaya serius untuk membendung masuknya produk impor ilegal yang dinilai merusak pasar domestik.

Menurut Maman, pengendalian peredaran produk impor ilegal merupakan kunci utama untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional, termasuk para pelaku UMKM yang beroperasi di sektor tekstil dan garmen. Ia mengamati bahwa derasnya arus produk impor ilegal telah menyebabkan produk lokal kehilangan pangsa pasar yang signifikan, menjadi salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan industri tekstil dalam negeri.

“Kata kuncinya adalah membatasi produk-produk ilegal yang masuk dari luar, yang akhirnya meluluhlantakkan pasar domestik kita. Kata kuncinya itu,” ujar Maman di Surabaya, Kamis (24/9/2026).

Ia menegaskan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat industri tekstil, seperti pemberian stimulus, insentif, hingga rencana pembentukan BUMN baru, tidak akan memberikan hasil yang optimal jika pasar domestik terus dibanjiri oleh produk impor ilegal. Dukungan pemerintah terhadap perusahaan tekstil dan UMKM di sektor garmen akan sulit memberikan dampak signifikan apabila produk asing terus membanjiri dan menguasai pasar dalam negeri.

“Jadi, kalau kita bantu, kita stimulus, kita kasih insentif perusahaan-perusahaan tekstil, usaha-usaha mikro yang bergerak di sektor tekstil dan garmen, tapi kalau produk yang dari luar ini masuk terus pun pasti sulit,” ungkapnya.

Maman menekankan bahwa keberhasilan intervensi pemerintah, baik melalui pembentukan BUMN maupun stimulus fiskal, sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menjaga pasar domestik dari serbuan produk impor ilegal. Kebijakan yang disiapkan pemerintah, lanjutnya, bukanlah larangan impor secara menyeluruh, melainkan pembatasan yang bertujuan menciptakan persaingan yang lebih sehat bagi produk lokal.

“Kita tidak menutup sama sekali, tapi membatasi agar sterilisasi pasar domestik kita bisa menjadi lebih baik dan barang-barang lokal kita bisa laku di pasaran,” tandasnya.

Rencana pembentukan BUMN baru di sektor tekstil ini muncul setelah adanya rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (22/9/2026). Pembentukan badan usaha tersebut dipersiapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk membenahi ekosistem industri tekstil nasional secara terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Tujuannya adalah agar produk lokal mampu bersaing dan pelaku UMKM di sektor tekstil dan garmen mendapatkan ruang yang lebih luas untuk berkembang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas langkah-langkah pengendalian impor, khususnya yang berkaitan dengan komoditas tekstil, garmen, dan produk sandang lainnya.