DailyFX.ID — Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang diresmikan oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan berpotensi berkembang menjadi aliansi keamanan yang lebih luas bagi negara-negara Islam. Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmus, menyatakan bahwa naskah perjanjian tersebut dijadwalkan masuk ke meja parlemen untuk diratifikasi mulai bulan depan.

Kesepakatan ini lahir pada Agustus 2026, beberapa pekan sebelum kelompok Houthi Yaman yang disokong Iran melancarkan serangan ke Arab Saudi di tengah eskalasi perang yang lebih luas di kawasan tersebut. Pakta keamanan ini mengadopsi klausul pertahanan kolektif serupa Pasal 5 NATO, di mana serangan terhadap satu negara sekutu dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Saat ini, para pejabat tinggi ketiga negara telah bertemu untuk merumuskan parameter teknis perjanjian serta menginventarisasi kebutuhan pertahanan Riyadh. “Agar perjanjian internasional dapat berlaku efektif, diperlukan persetujuan dari parlemen. Pertemuan yang berlangsung saat ini masih bersifat persiapan teknis,” ujar Numan Kurtulmus kepada awak media di Ankara. Ia memperkirakan isu ini akan resmi masuk dalam agenda pembahasan parlemen dalam waktu dekat, seiring berakhirnya masa reses parlemen pada Oktober mendatang.

Klarifikasi Posisi Iran dan Kebijakan Israel

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai apakah pakta pertahanan ini dirancang untuk membendung pengaruh Iran, Kurtulmus menegaskan kembali posisi resmi Ankara. Ia menyatakan, aliansi ini sama sekali tidak ditujukan untuk memusuhi negara tertentu. Sebaliknya, pakta ini berfokus menjaga stabilitas kawasan dari gejolak konflik serta merespons “kebijakan bermusuhan dari Israel”.

“Kami tidak pernah memandang Perjanjian Makkah sebagai pakta yang menentang Iran, dan hal itu memang tidak boleh terjadi. Bahkan, kami berharap Perjanjian Makkah dapat bertransformasi menjadi kesepakatan yang lebih luas bagi seluruh dunia Islam. Iran dapat bergabung dalam pakta ini, dan kami berharap aliansi ini menjadi makin kuat dengan partisipasi negara-negara regional lainnya,” tegas Kurtulmus.

Dukungan Militer dan Pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata

Pemerintah Turki sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk membantu memenuhi kebutuhan militer Arab Saudi, khususnya di bidang alih teknologi dan dukungan teknis pertahanan. Namun, para pejabat menekankan bahwa bentuk bantuan saat ini masih bersifat bilateral dan berlandaskan semangat kemitraan, mengingat kesepakatan kolektif tersebut masih menunggu proses ratifikasi resmi dari parlemen masing-masing negara.

Sebagai langkah konkret lanjutan, para Panglima Angkatan Bersenjata dari Arab Saudi, Turki, dan Pakistan dijadwalkan menggelar pertemuan khusus guna merumuskan skema taktis dan mekanisme pertahanan dalam mendukung keamanan nasional Riyadh.

Inisiatif pembentukan Pakta Pertahanan Makkah menandai pergeseran arsitektur keamanan yang sangat signifikan di Timur Tengah dan Asia Selatan. Selama bertahun-tahun, lanskap geopolitik kawasan ini diwarnai oleh rivalitas ketat antara kelompok kekuatan Sunni yang diwakili Arab Saudi dan poros Syiah yang dipimpin Iran, serta ketergantungan historis negara-negara Teluk terhadap jaminan keamanan dari negara-negara Barat.

Namun, dinamika tersebut berubah drastis seiring meningkatnya intensitas konflik regional, eskalasi militer dengan Israel, serta munculnya persepsi ketidakpastian atas komitmen keamanan jangka panjang dari sekutu tradisional Barat. Kondisi ini mendorong lahirnya kebutuhan akan pilar pertahanan mandiri di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Penggabungan kapabilitas ketiga negara pendiri menawarkan kombinasi strategis yang solid. Pakistan memiliki kekuatan militer dengan kapasitas nuklir resmi serta personel tempur berpengalaman. Turki, sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), memiliki industri manufaktur pertahanan mutakhir termasuk teknologi drone dan sistem rudal. Arab Saudi merupakan kekuatan finansial utama dunia Islam dengan anggaran pertahanan yang besar.

Gagasan untuk meluaskan pakta ini hingga mencakup Iran mencerminkan diplomasi pragmatis pemerintah Turki untuk mencegah terbelahnya dunia Islam ke dalam kubu-kubu yang saling berseteru, sekaligus membangun front keamanan bersama dalam menghadapi ancaman luar dan menjaga stabilitas kawasan.