DailyFX.ID — Iran dilaporkan tengah menunggu respons resmi dari Amerika Serikat (AS) terkait proposal untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menghentikan pertempuran di kawasan Timur Tengah. Langkah diplomatik ini muncul menyusul laporan dari Wall Street Journal yang menyebutkan Presiden AS Donald Trump menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Teheran.

Inisiatif diplomatik Iran disampaikan di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Pemerintah Iran mengklaim proposal tersebut telah diteruskan kepada pihak AS melalui perantaraan mediator dari Qatar. Menurut Teheran, kesepakatan ini tidak hanya dapat membuka kembali Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran strategis terpenting di dunia, tetapi juga menghentikan permusuhan di kawasan dalam kurun waktu tujuh hari.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menyatakan bahwa jika AS menunjukkan keseriusan untuk mencapai kesepakatan, seluruh persiapan untuk membuka kembali selat tersebut telah siap. “Jika pihak AS serius untuk mencapai kesepakatan dan membuka kembali Selat Hormuz, semuanya sekarang sudah siap,” ujar Araqchi kepada wartawan di PBB pada Jumat (25/09/2026).

Araqchi menjelaskan, kesepakatan tersebut akan memulai hitung mundur selama tujuh hari menuju pembukaan kembali Selat Hormuz dan penghentian sementara pertempuran di kawasan. Apabila proposal ini disetujui oleh Washington, pihak-pihak yang bertikai kemudian dapat memulai perundingan yang lebih luas mengenai berbagai isu yang disepakati bersama, termasuk potensi pembahasan program nuklir Iran.

Meskipun demikian, seorang pejabat senior Iran yang berbicara kepada Reuters menyatakan bahwa negaranya tidak akan menunjukkan fleksibilitas terkait program nuklir, bahkan jika Amerika Serikat menerima proposal perdamaian tersebut. Pejabat tersebut menegaskan bahwa Iran tidak akan memberikan konsesi atas hak-haknya, termasuk dalam hal pengayaan uranium maupun pengiriman uranium yang telah diperkaya pada tingkat tinggi ke luar negeri. Teheran mengajukan rencana yang lebih luas untuk menghentikan permusuhan di berbagai medan konflik, termasuk Lebanon.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Iran meminta Amerika Serikat untuk mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, mencairkan dana Iran yang dibekukan, serta memberikan pengecualian terhadap sanksi minyak. Seorang pejabat AS yang berbicara secara anonim sebelumnya menggambarkan pembicaraan melalui mediator sebagai “positif dan konstruktif”. Namun, laporan Wall Street Journal menyebutkan keraguan pribadi Trump terhadap kesiapan Iran memenuhi tuntutan Washington, dan Presiden AS itu disebut telah memberitahu stafnya mengenai kemungkinan dimulainya kembali kampanye pengeboman.

Upaya diplomasi sebelumnya dilaporkan belum berhasil mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari 2026 melalui serangan AS dan Israel terhadap Iran. Konflik ini telah berlangsung dalam pola serangan dan jeda sementara, dilaporkan menewaskan ribuan orang, melemahkan kekuatan militer konvensional Iran, dan semakin menekan perekonomian negara tersebut. Perang juga mengganggu arus minyak melalui Selat Hormuz, yang berdampak pada perekonomian global.

Iran dan kelompok-kelompok sekutunya telah memperluas serangan ke berbagai wilayah Timur Tengah. Iran, bersama Oman, yang berbatasan dengan Selat Hormuz, telah melancarkan serangan menggunakan pesawat nirawak dan rudal terhadap sejumlah negara sekutu AS di kawasan Teluk. Kelompok Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Iran juga dilaporkan menyerang kepentingan Arab Saudi, sementara milisi yang terafiliasi dengan Iran di Irak dituduh melakukan serangan terhadap jaringan pipa yang mengurangi pasokan minyak Arab Saudi.

Di Lebanon, Hizbullah yang didukung Iran terus terlibat dalam bentrokan dengan pasukan Israel. Di tengah upaya diplomasi ini, Iran juga menjalin komunikasi dengan Arab Saudi terkait keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa Araqchi telah memberikan penjelasan kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengenai kesepahaman antara Iran dan Oman terkait jalur pelayaran aman di kawasan tersebut.

Langkah ini menyoroti pentingnya Selat Hormuz bagi negara-negara Teluk, terutama di tengah konflik yang telah berlangsung selama tujuh bulan dan mengganggu pasokan energi global. Negara-negara sekutu Arab Saudi dilaporkan meningkatkan koordinasi pertahanan mereka. Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan didukung Arab Saudi terus menghadapi serangan kelompok Houthi. Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan telah mencegat dua pesawat nirawak yang diluncurkan Houthi menuju Riyadh pada Sabtu dini hari, serta sebuah rudal balistik yang diluncurkan menuju Khamis Mushait.

Houthi dilaporkan menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman dan kawasan dengan jumlah penduduk terbesar di negara tersebut. Kelompok ini telah meningkatkan serangan terhadap Arab Saudi sejak mengumumkan blokade laut terhadap Riyadh pada Juli, menargetkan kapal-kapal Saudi di Laut Merah, kota-kota, serta infrastruktur energi. Situasi ini semakin menekan pasokan minyak dunia di tengah terganggunya lalu lintas melalui Selat Hormuz.

Di tengah meningkatnya ketegangan regional, pejabat pertahanan Turki dan Pakistan bertemu di Riyadh pada Jumat, membahas perkembangan situasi keamanan, kerja sama intelijen, koordinasi militer, serta integrasi kekuatan pertahanan. Pertemuan ini berlangsung sehari setelah para menteri luar negeri Arab Saudi, Pakistan, dan Turki mengadakan pembicaraan dalam kerangka Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah. Sementara itu, konflik di Yaman terus menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, dengan Badan PBB untuk anak-anak (UNICEF) memperingatkan munculnya krisis kemanusiaan baru akibat meningkatnya kekerasan dan kenaikan kasus malnutrisi akut pada anak-anak Yaman.