DailyFX.ID — Pemerintah menggalang partisipasi sekitar 300 unit usaha di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk secara aktif terlibat dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil menyusul belum tuntasnya penanganan kebakaran di kawasan gambut Kalsel yang telah berlangsung hampir dua bulan.

Wakil Menko Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa pelibatan sektor swasta ini merupakan bagian dari konsolidasi seluruh kekuatan ekonomi dan pemerintahan di Kalsel guna menuntaskan karhutla. “Kita hari ini mengundang tidak kurang dari 300 unit usaha di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama berkontribusi dalam penanganan Karhutla,” kata Hanif dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Pemerintah telah membagi wilayah rawan karhutla ke dalam beberapa zona. Setiap perusahaan akan mendapatkan mandat untuk melakukan penanggulangan di zona tertentu hingga api benar-benar padam. Penanganan ini akan dilaksanakan secara serentak dengan melibatkan seluruh unsur kekuatan ekonomi dan pemerintahan di Kalimantan Selatan.

“Kita akan mulai dalam waktu segera dan dilakukan serentak dalam satu kesatuan waktu yang melibatkan semua unsur kekuatan ekonomi, kekuatan pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Hanif.

Target pemerintah adalah memadamkan api di kawasan utama atau Ring 1 Karhutla Kalsel dalam satu hingga dua pekan ke depan. Kawasan prioritas ini memiliki luas sekitar 3.000 hektare dan berada di lahan gambut yang terdegradasi, sehingga penanganannya cenderung sulit.

Hanif menekankan pentingnya percepatan pemadaman mengingat ketersediaan air yang semakin terbatas. Jika kebakaran berlanjut lebih lama, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin mempersulit upaya pemadaman. “Harapan besar kita, maka api di Ring 1 atau di daerah utama Provinsi Kalimantan Selatan kita bisa benar-benar padamkan dalam waktu 1-2 minggu ke depan, karena tidak ada cara lain. Kalau ini lebih lama, maka kita akan kekurangan air di kemudian hari,” jelasnya.

Saat ini, pemerintah telah mengerahkan sekitar 3.500 personel setiap hari untuk menangani karhutla di Kalsel. Lebih dari 300 pompa air dan 30 unit alat berat juga telah dikerahkan.

Namun, upaya pemadaman menghadapi tantangan karena api cenderung muncul kembali di lokasi lain setelah satu titik berhasil dipadamkan. Situasi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik. “Evaluasi satu bulan lebih, ternyata begitu kita padamkan satu lokasi, satu lokasi lagi terjadi, karena memang keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik,” ungkap Hanif.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengubah pola penanganan dengan mengerahkan seluruh kekuatan secara bersamaan. Setiap titik api yang muncul akan ditangani secara serentak untuk mencegah penyebarannya. “Kita kemudian merencanakan ke depan bahwa ini api harus kita keroyok habis. Jadi semua potensi yang muncul api harus dilakukan pemadaman serentak sehingga api tidak sempat lagi menjalar,” katanya.

Strategi Jangka Menengah dan Panjang

Setelah tahap pemadaman selesai, pemerintah juga merancang strategi jangka menengah untuk mencegah kebakaran berulang. Sekitar 300 unit usaha yang dilibatkan akan dikonsolidasikan dalam pembentukan pos pemantauan karhutla atau Masyarakat Peduli Api (MPA). Pos pemantauan ini akan ditempatkan di titik-titik rawan kebakaran untuk mendeteksi dan mencegah api sejak dini, termasuk api yang sengaja dinyalakan.

Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan langkah permanen berupa pembangunan blocking canal dan sumur bor di wilayah yang rawan krisis air. Kementerian Pekerjaan Umum dilaporkan telah mendukung pembangunan sekat kanal di sejumlah kawasan Kalsel. Kanal tersebut akan ditutup untuk menjaga kondisi lanskap, namun dilengkapi pintu keluar saat curah hujan meningkat. Pembangunan sumur bor juga akan dilakukan di daerah kritis air untuk memperkuat kesiapan lanskap menghadapi ancaman karhutla.

Pemerintah tidak ingin penanganan karhutla hanya bergantung pada operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dinilai memiliki keterbatasan saat ketersediaan uap air tidak mencukupi. “Penanganan permanen adalah menyiapkan kesiapan lanskap yang tahan kebakaran hutan dan lahan,” tegas Hanif.

Seluruh unit usaha akan diberi waktu beberapa hari untuk konsolidasi sebelum turun ke lapangan, dilanjutkan dengan apel bersama sebagai tanda dimulainya aksi penanganan serentak. “Bukan deklarasi, tapi deklarasi aksi. Begitu sudah apel, langsung kita turun ke lapangan. Selama 1-2 minggu zona yang diberikan harus padam,” pungkas Hanif.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara hybrid di Istana Merdeka pada Rabu (23/9/2026) terkait penanggulangan karhutla. Turut mendampingi Presiden adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB dan Kepala BMKG melaporkan perkembangan penanganan karhutla di beberapa wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Terdapat penurunan signifikan luas lahan yang belum padam di enam provinsi prioritas tersebut, dari 1.000 hektare menjadi 209 hektare.

Kondisi asap masih cukup tebal di beberapa wilayah, terutama Kalimantan Barat dan Tengah, yang berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Tjilik Riwut, Kalimantan Tengah, yang belum normal. Presiden menekankan penguatan penanganan melalui operasi darat yang diperbesar, optimalisasi operasi udara, dan keberlanjutan Operasi Modifikasi Cuaca. Opsi penggunaan pesawat dengan kapasitas water bombing yang lebih besar juga diminta disiapkan untuk mempercepat pemadaman.