— Perkembangan industri pinjaman daring atau pindar di Indonesia dinilai perlu semakin diarahkan untuk menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Perluasan akses pembiayaan digital juga perlu diikuti penguatan literasi dan kolaborasi agar pertumbuhan industri berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi salah satu sorotan dalam penyelenggaraan Fintech Lending Days (FLD) 2026 yang digelar Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Bali. Kegiatan tersebut mempertemukan lebih dari 200 peserta dari ekosistem pindar dan mitra strategis melalui berbagai agenda, mulai dari strategic forum, business matching, networking session, hingga industry showcase.

KrediOne turut berpartisipasi dalam agenda tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dengan regulator, asosiasi, mitra strategis, serta pelaku usaha. Keterlibatan itu juga diarahkan untuk membangun kolaborasi antara industri keuangan digital dengan kebutuhan ekonomi di tingkat daerah.

CEO KrediOne Kuseryansyah mengatakan, perkembangan industri pindar tidak semestinya hanya dilihat dari sisi pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. “Fintech Lending Days menjadi ruang penting untuk melihat perkembangan industri Pindar tidak hanya dari perspektif bisnis, tetapi juga dari bagaimana industri dapat mengambil peran dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya, Minggu (23/8/2026).

Menurut dia, Bali memiliki karakter ekonomi yang kuat dengan potensi UMKM yang besar. Karena itu, forum industri dapat menjadi ruang untuk mempertemukan pelaku industri dengan kebutuhan nyata masyarakat sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Hingga Juli 2026, KrediOne mencatat penyaluran pendanaan mencapai Rp19 triliun secara nasional. Dari jumlah itu, Rp572 miliar di antaranya disalurkan di Provinsi Bali.

Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap akses pendanaan digital di tengah aktivitas ekonomi masyarakat dan UMKM di daerah. Namun, perluasan akses pembiayaan dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan. Kuseryansyah menegaskan, akses pembiayaan dan literasi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam memperkuat inklusi keuangan.

Pihaknya ingin memastikan bahwa ketika akses terhadap pendanaan semakin terbuka, masyarakat dan pelaku UMKM juga memiliki pemahaman yang cukup untuk menentukan kebutuhan pembiayaan, mengelola penggunaannya, dan mengambil keputusan keuangan secara bertanggung jawab. Penguatan pendekatan tersebut diwujudkan KrediOne melalui kegiatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM dan kelompok tani di Bali yang menjadi bagian dari rangkaian FLD 2026.

Selain edukasi, KrediOne juga menindaklanjuti kolaborasi dengan sektor produktif melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) bersama Kelompok Tani Jambu Kristal Tabanan, Bali. Menurut Kuseryansyah, kerja sama tersebut menjadi contoh bahwa forum industri dapat menghasilkan kolaborasi yang memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha di daerah. “Penandatanganan MoU dengan Kelompok Tani Jambu Kristal Tabanan merupakan bentuk konkret dari KrediOne dalam FLD 2026. Kami tidak ingin kolaborasi berhenti pada forum dan diskusi, tetapi dapat diwujudkan menjadi kerja sama yang memiliki manfaat nyata bagi pelaku usaha,” ujarnya.