DailyFX.ID — Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya persoalan dalam pengelolaan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Ia menemukan bahwa sejumlah dana yang telah ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan maupun pelayanan publik.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat harus memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan transfer ke daerah (TKD).

Ia mencontohkan masih ditemukannya anggaran pemerintah daerah yang justru tersimpan di bank atau tidak dapat digunakan karena adanya permasalahan internal di tingkat daerah. “Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Gak dipakai,” ujar Prabowo dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (16/9/2026).

Kondisi ini, menurut Prabowo, memerlukan perhatian serius karena tujuan utama transfer anggaran ke daerah adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan prioritas masing-masing, penggunaannya harus tetap efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Presiden juga menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang dinilai masih belum memadai jika dibandingkan dengan besaran anggaran yang telah dialokasikan ke daerah. “Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp 400 juta,” terang Prabowo.

Menyikapi hal tersebut, Presiden mempertanyakan efektivitas pemanfaatan anggaran yang selama ini telah disalurkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Prabowo menekankan bahwa kebijakan anggaran di masa mendatang harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah pusat perlu memastikan setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN maupun yang ditransfer ke daerah benar-benar menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.