DailyFX.ID — Lima raksasa minyak dunia atau supermajors, yakni ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, dan TotalEnergies, mencatatkan lonjakan laba bersih yang signifikan pada kuartal II-2026, dengan total keuntungan mencapai US$ 48 miliar atau sekitar Rp 853,8 triliun. Keuntungan melimpah ini memicu perdebatan sengit mengenai alokasi penggunaannya, di tengah kritik politik yang kian memanas.

Kenaikan harga bahan bakar fosil, yang dipicu oleh eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, menjadi faktor utama penggerak keuntungan tersebut. Arus kas kelima perusahaan ini bahkan menyentuh angka hampir US$ 90 miliar (kurang lebih Rp 1.600,4 triliun) pada periode yang sama, memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, melampaui capaian awal 2022 saat konflik Rusia-Ukraina baru pecah.

Kondisi ini menuai kritik keras dari para aktivis lingkungan dan Presiden AS Donald Trump. Pekan lalu, Trump secara terbuka mengecam Exxon dan Chevron karena dinilai meraup keuntungan berlebih dari tingginya harga bahan bakar akibat perang Iran. Trump pun kembali menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) di tingkat konsumen.

“Para supermajors menikmati lonjakan arus kas yang belum pernah terjadi sebelumnya kuartal lalu,” ujar Clark Williams-Derry, analis keuangan energi IEEFA. Ia mencatat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak serta-merta menggunakan dana tersebut untuk memperluas produksi, melainkan menahan belanja modal (capital expenditure/ capex), dividen, dan buyback saham pada tingkat yang stabil.

Ke Mana Keuntungan Migas Dialokasikan?

Menurut Williams-Derry, mayoritas perusahaan minyak memilih untuk menimbun cadangan kas dan melunasi utang demi memperkuat neraca keuangan mereka. Cadangan kas kelima raksasa minyak tersebut melonjak lebih dari US$ 17 miliar hanya dalam kurun waktu satu kuartal.

“Secara sinis, taktik keuangan industri minyak dapat digambarkan sebagai: ‘berdoa agar terjadi perang’. Raksasa minyak membutuhkan lonjakan harga berkala, seperti krisis di Ukraina dan Iran, hanya untuk memperkuat keuangan mereka,” ungkap Williams-Derry.

Para petinggi raksasa migas menyatakan, fokus utama mereka saat ini adalah memperkuat area bisnis yang dapat dikendalikan langsung, seperti keandalan operasional dan perdagangan. CEO BP Meg O’Neill menyebutkan, pihaknya berfokus memastikan keandalan aset hulu hingga kilang guna memaksimalkan pasokan produk yang paling dibutuhkan pasar, seperti bahan bakar jet dan diesel.

Sementara itu, CEO Shell Wael Sawan menggambarkan volatilitas pasar sebagai kelaziman baru (the new normal) dan menilai tingginya harga komoditas menjadi pendorong utama kinerja keuangan mereka.

Direktur Investasi AJ Bell Russ Mould menjelaskan, pemanfaatan dana melimpah ini bervariasi di tiap perusahaan. BP lebih fokus mengurangi utang, sedangkan Shell melakukan akuisisi ekspansif di Kanada.

Namun, perusahaan migas cenderung sangat berhati-hati dalam menambah anggaran investasi pada lapangan minyak dan gas baru. Terdapat kekhawatiran lonjakan laba saat ini tidak akan bertahan lama, terutama jika konflik AS-Iran mencapai kesepakatan damai, atau adanya ancaman pajak baru dan tekanan politik terkait isu lingkungan.

Tuntutan Pajak Keuntungan Berlebih Menguat

Seiring meningkatnya kritik, tuntutan penerapan windfall tax atau pajak atas keuntungan berlebih industri migas makin menguat di beberapa negara. Pemerintah Portugal, contohnya, telah menyetujui penerapan pajak khusus atas keuntungan luar biasa perusahaan minyak pada 2026.

Di sisi lain, American Petroleum Institute (API), asosiasi yang mewakili sekitar 600 perusahaan pengeboran dan kilang di AS, menolak keras wacana tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa industri migas bersifat siklikal dan tidak bisa diukur hanya dalam hitungan kuartal.

“Pajak windfall tidak menurunkan harga bagi konsumen. Kebijakan ini justru menghambat investasi jangka panjang yang dibutuhkan untuk memperkuat pasokan, infrastruktur, dan ketahanan sistem energi,” tegas juru bicara API.

Industri minyak dan gas bumi global sangat sensitif terhadap dinamika geopolitik, khususnya di wilayah Timur Tengah yang menjadi pusat produksi dan jalur distribusi energi dunia. Ketegangan militer antara AS dan Iran kerap mengganggu rantai pasok global dan memicu kekhawatiran atas terhambatnya jalur distribusi vital seperti Selat Hormuz. Ketidakpastian pasokan inilah yang mendorong lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional secara mendadak.

Di sisi lain, tren keuntungan fantastis yang diraih perusahaan migas saat krisis geopolitik kerap memicu perdebatan etis dan ekonomi. Di satu sisi, pemerintah dan konsumen menanggung beban kenaikan harga BBM yang memicu inflasi tinggi. Di sisi lain, pelaku industri berargumen bahwa siklus keuntungan tinggi dibutuhkan untuk menutup kerugian saat harga minyak jatuh, sekaligus membiayai investasi jangka panjang yang padat modal demi menjaga ketahanan energi global.