DailyFX.ID — Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bagi masyarakat dari kelompok ekonomi atas. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengguna sepeda motor tidak akan termasuk dalam kelompok yang dikenai pembatasan tersebut.

Kepastian ini disampaikan Bahlil setelah pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/8/2026). Diskusi tersebut berfokus pada skema penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah rencana pembatasan Pertalite juga akan berlaku bagi pengguna sepeda motor, Bahlil secara tegas menyatakan bahwa kendaraan roda dua tidak masuk dalam rencana tersebut. “Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok,” ujar Bahlil.

Pembatasan yang sedang dikaji pemerintah lebih difokuskan pada masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 9 dan desil 10. Pemerintah berpendapat bahwa kelompok ekonomi atas seharusnya tidak lagi menerima subsidi BBM karena memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat.

“Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” jelas Bahlil.

Secara umum, desil adalah pembagian masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Desil 1 mewakili kelompok dengan kesejahteraan terendah, sementara desil 10 adalah kelompok dengan kesejahteraan tertinggi. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji pembatasan subsidi bagi dua kelompok teratas tersebut.

Bahlil menambahkan, kebijakan ini bertujuan agar anggaran subsidi energi dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan masih terus membahas sistem yang paling efektif untuk memilah penerima subsidi.

“Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” tuturnya.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok atas akan dilakukan secara bertahap. Namun, pemerintah masih dalam tahap mempelajari sistem pelaksanaannya dan belum menetapkan jadwal pasti kapan kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan.

“Jadi tadi kita ngebahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas. Mungkin yang kuartir 9-10,” kata Purbaya.

“Supaya nanti, bukan sekarang, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya,” lanjutnya.

Purbaya juga menyebutkan bahwa pihaknya telah meninjau sistem yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) yang dinilai dapat mendukung penyaluran Pertalite agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, sistem tersebut sudah cukup memadai untuk diimplementasikan jika pembatasan nantinya mulai diterapkan.

“Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina. Sudah cukup baik sehingga siap bisa dilakukan,” ujarnya.

Meskipun sistem mulai dipersiapkan, pemerintah belum menentukan waktu pasti penerapan pembatasan subsidi Pertalite. Ketika ditanya apakah kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada Januari, Purbaya menyatakan bahwa jadwalnya masih belum diputuskan.

“Belum, belum tahu. Tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahlil tadi,” katanya.

Pemerintah juga belum merinci besaran penghematan anggaran yang dapat dicapai apabila subsidi Pertalite untuk kelompok desil 9 dan desil 10 dibatasi. Bahlil menyatakan bahwa perhitungan tersebut masih terus dilakukan bersamaan dengan penyusunan skema kebijakan.

“Belum, lagi di-exercise aja. Semuanya lagi di-exercise. Kita pingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran,” pungkas Bahlil.