DailyFX.ID — Pemerintah telah menetapkan target produksi minyak mentah atau lifting minyak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2027 sebesar 610 ribu barel per hari (bph). Target ini dinilai menjadi upaya pemerintahan Prabowo Subianto untuk menahan laju penurunan produksi minyak nasional, mengingat mayoritas lapangan migas di Indonesia telah memasuki fase mature dan mengalami penurunan produksi secara alamiah.

Data realisasi lifting minyak menunjukkan tren penurunan signifikan. Produksi nasional turun dari 801 ribu bph pada tahun 2017 menjadi sekitar 580 ribu bph pada tahun 2024, menandai penurunan sekitar 28% dalam periode tersebut. Upaya untuk menahan penurunan ini mulai terlihat sejak 2025, dengan realisasi lifting minyak sekitar 605 ribu bph, diikuti target 610 ribu bph pada 2026, dan kembali 610 ribu bph untuk tahun 2027.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal, mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas lifting minyak. Menurutnya, mempertahankan tingkat produksi yang sama bukanlah tugas yang mudah mengingat kondisi lapangan minyak Indonesia yang mayoritas sudah tua. “Sejak 2025 target lifting stabil. Ini tidak mudah mengerem penurunan produksi karena lapangan kita sudah mature. Itu kita apresiasi,” ujar Moshe.

Salah satu strategi yang diterapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas lifting adalah dengan meningkatkan penyerapan produksi dari sumur-sumur minyak masyarakat. Produksi ini kemudian diserap oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan dicatat sebagai bagian dari lifting minyak nasional. Skema ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang mewajibkan KKKS memberikan imbalan sebesar 80% dari Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) kepada BUMD, koperasi, atau UMKM atas penyerahan seluruh hasil produksi minyak dari sumur masyarakat.

Namun, implementasi skema tersebut masih menghadapi tantangan. Moshe menyebutkan bahwa masyarakat di Musi Banyuasin tidak hanya meminta legalitas sumur minyak rakyat, tetapi juga fasilitas penyulingan atau kilang rakyat. “Logikanya benar, ketika sumur masyarakat dilegalkan, kenapa kilang mereka tidak dilegalkan juga. Tapi ini yang kami sayangkan,” katanya.

Aspirasi ini juga mengindikasikan adanya persoalan keekonomian dalam skema penyerapan minyak oleh KKKS. Harga pembelian sebesar 80% dari ICP dinilai belum tentu menarik bagi masyarakat jika mereka memiliki opsi lain untuk menjual minyak dengan harga lebih tinggi atau mengolahnya sendiri melalui kilang rakyat. “Kalau mereka produksi tidak menentu dan bisa jual ke tempat lain lebih tinggi harganya,” ungkap Moshe.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan target lifting minyak bumi sebesar 610 ribu bph pada tahun ini dapat tercapai. Hingga Mei 2026, realisasi lifting minyak bumi tercatat mencapai 576,2 ribu bph, atau sekitar 94,46% dari target lifting.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan sejumlah gangguan produksi pada awal tahun 2026 sempat menghambat pencapaian target lifting minyak bumi. Pada Januari, produksi tercatat 528.099 bph akibat insiden kebocoran pipa PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) yang berdampak pada tujuh KKKS di Terminal Dumai dan dua pemasok gas. “[Produksi minyak] Januari sangat rendah karena terjadi pipa putus, sehingga tujuh KKKS produksinya sempat berhenti,” kata Djoko.

Produksi minyak menunjukkan tren kenaikan pada Februari dan Maret 2026, masing-masing mencapai 590.315 bph dan 599.422 bph. Namun, produksi terkoreksi menjadi 586.665 bph pada April dan melemah ke 577.874 bph pada Mei. Djoko menambahkan bahwa pada kuartal kedua, terjadi kendala kelistrikan di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan penurunan produksi di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu yang dioperasikan ExxonMobil Cepu Ltd. “Dua blok migas ini merupakan penopang terbesar produksi nasional kita,” ujarnya.

Untuk mencapai target lifting minyak 610 ribu bph, SKK Migas menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya adalah pengeboran sumur pengembangan yang dilakukan PHR hingga Mei 2026, yang memberikan kontribusi produksi awal sekitar 10 ribu bph. Selain itu, produksi dari sumur masyarakat turut berkontribusi, di mana sembilan BUMD dan UKM yang bekerja sama dengan KKKS menghasilkan sekitar 1.500 bph. Produksi dari sumur masyarakat ini diproyeksikan akan terus meningkat, dengan potensi mencapai 20 ribu bph. “Saat ini [lifting minyak] realisasinya 576 ribu bph, outlook-nya sampai dengan akhir tahun sekitar 600-610 ribu bph,” ungkap Djoko.