DailyFX.ID — Pemerintah menargetkan penarikan utang sebesar Rp 876,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 0,94% dibandingkan dengan outlook utang tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp 876,3 triliun.

Rincian utang senilai Rp 876,9 triliun tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 779,9 triliun dan pinjaman senilai Rp 96,3 triliun. Penerbitan SBN akan mencakup Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

“Pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 876,3 triliun yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman. Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan SUN (Surat Utang Negara) dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)/Sukuk Negara,” demikian mengutip dari buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2027.

Pemerintah memandang pembiayaan utang memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Dengan pengelolaan utang yang berkelanjutan, pendanaan program pemerintah dapat ditopang tanpa menimbulkan beban berlebih atau mempersempit ruang fiskal, sembari menjaga debt service yang optimal.

Pengelolaan pembiayaan utang yang berkelanjutan juga didukung oleh sinergi antara otoritas fiskal dan moneter. Tujuannya adalah membangun sektor keuangan yang inklusif, dalam, likuid, dan stabil, sehingga dapat menyediakan sumber pembiayaan dengan cost of fund yang efisien.

Pemerintah berkomitmen menjaga pengelolaan pembiayaan utang secara prudent dan sustainable melalui beberapa strategi. Pertama adalah akseleratif, di mana utang dimanfaatkan sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan. Kedua, efisien, dengan meminimalkan biaya penerbitan utang melalui pengembangan pasar keuangan, pendalaman pasar, dan diversifikasi instrumen utang. Ketiga, seimbang, dengan menjaga portofolio utang pada keseimbangan optimal antara biaya minimal dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi guna mendukung keberlanjutan fiskal.

Melalui strategi tersebut, pengelolaan utang diharapkan mampu menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu, strategi ini juga bertujuan memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi dinamika perekonomian global serta tantangan struktural domestik.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga pengelolaan utang yang penuh kehati-hatian, inovatif, prudent, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2027, yang diwujudkan melalui pengelolaan risiko portofolio utang yang terkendali.

Kebijakan pembiayaan utang diarahkan untuk mengendalikan utang dalam batas aman dan manageable, menjadi bagian dari kebijakan fiskal kolaboratif untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan terukur, serta mendorong pembiayaan inovatif yang sustainable dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penerbitan SBN juga dilakukan dengan biaya yang optimal dan risiko yang dapat ditoleransi, serta menjaga prinsip transparansi dan integritas pasar serta disiplin fiskal.