DailyFX.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyampaikan peringatan keras kepada Iran. Dalam pidatonya, Trump menyatakan bahwa dirinya dapat “memusnahkan Republik Islam Iran” jika kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik tidak tercapai. Ia mengklaim pemerintahannya telah berhasil mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

Trump memprediksi pemerintahannya akan mencapai kesepakatan damai dengan Iran setelah pemilihan umum sela AS pada 3 November 2026. Namun, ia juga menyerukan kepada negara-negara lain untuk bergabung dengan AS dalam mengisolasi Iran secara ekonomi demi memaksa negara tersebut bernegosiasi. “Saya memiliki keputusan besar yang harus dibuat. Apakah kesepakatan akan dibuat dengan Iran yang memungkinkan mereka bangkit dan membangun negara yang jauh lebih besar dari sebelumnya? Atau apakah saya akan memusnahkan Republik Islam tersebut secara cepat, tanpa pernah memberi mereka kesempatan lagi untuk membunuh dan menghancurkan masyarakat serta negara lain?” ujar Trump, seperti dikutip dari Reuters.

Di luar mimbar PBB, Trump menyebutkan para pejabat AS telah melakukan pertemuan yang baik dengan delegasi Iran pada hari yang sama. Sejak kembali menjabat untuk periode kedua, kebijakan luar negeri Trump telah mengguncang tatanan global, termasuk serangan terhadap Iran bersama Israel, operasi militer di Venezuela, dan ancaman untuk menguasai Greenland.

Dalam pidatonya yang berdurasi 37 menit, Trump memaparkan visi politik luar negerinya. Ia menegaskan bahwa perang melawan Iran telah menyelamatkan dunia dari ancaman negara bersenjata nuklir. Trump juga menyatakan dominasi AS di Belahan Bumi Barat sangat esensial untuk mencegah munculnya krisis baru. “Tindakan kami di Venezuela adalah bukti bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi membiarkan ancaman terhadap Amerika mendapat pijakan di mana pun di Belahan Bumi Barat,” tegasnya. Ia menambahkan, “Ketika pihak lain berbicara tentang perdamaian, saya telah mewujudkan perdamaian.”

Di luar Markas Besar PBB, puluhan demonstran penentang pemerintah Iran berkumpul menyerukan demokrasi dan mengecam kediktatoran.

Trump menepis anggapan bahwa pemilu sela AS yang berisiko mengikis kendali Partai Republik di Kongres dapat membatasi langkahnya dalam menangani perang. Ia menyatakan, “Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa saya tidak sedang mencalonkan diri. Saya sudah melakukannya dan menang mutlak. Kami menang secara telak, dan saya akan berada di sini selama dua setengah tahun ke depan.”

Lincoln Mitchell, peneliti senior dari Arnold A. Saltzman Institute of War and Peace Studies di Columbia University, menilai prediksi Trump mengenai kesepakatan dengan Iran pascapemilu sela mencerminkan tingginya tingkat kesulitan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Mitchell menjelaskan bahwa Iran tidak berada di bawah tekanan waktu untuk segera menandatangani perjanjian. Ia menambahkan, mengamankan kesepakatan sebelum pemilu akan sangat menguntungkan bagi Trump, terutama jika berakhirnya konflik dapat membantu menurunkan harga energi global. Menurutnya, satu-satunya amunisi tersisa yang dimiliki Trump saat ini adalah mengancam dengan kehancuran berskala masif terhadap Iran.

Dinamika Diplomasi Global

Selain fokus pada Iran, Trump juga mengarahkan kritiknya ke negara-negara tetangga AS. Ia menyebut Meksiko sebagai “pusat kekerasan kartel” dan mendesak pemerintah setempat untuk merebut kembali kendali atas wilayahnya. Trump turut menyatakan pemerintahannya sedang mengupayakan perubahan mendasar atas situasi politik di Kuba.

Langkah tekanan terhadap Kuba membuat anggota delegasi negara tersebut memilih keluar dari ruangan saat Trump berpidato. Trump menyebut Kuba sebagai negara yang gagal dan memprediksi rezim di sana akan segera runtuh.

Penampilan Trump tahun ini dinilai relatif lebih terkendali dibandingkan kehadirannya pada 2025, saat ia melontarkan pidato konfrontatif yang mengkritik keras para pemimpin dunia serta mengeluhkan fasilitas PBB. Meskipun kembali mengkritik PBB dan menyoroti upayanya dalam memangkas birokrasi organisasi tersebut, Trump tidak melontarkan ancaman baru mengenai penarikan diri AS dari lembaga-lembaga PBB lainnya.

Pidato Trump disampaikan kurang dari sepekan setelah tim pencari fakta PBB menyatakan memiliki alasan yang cukup untuk mempercayai bahwa pasukan AS melakukan kejahatan perang dalam dua serangan udara di Iran, termasuk serangan yang menghantam sebuah sekolah dasar di kota Minab, Iran selatan.

Trump secara terbuka kembali mengecam lembaga-lembaga internasional yang dinilai berpotensi membatasi kekuasaan AS. Ia secara khusus menyoroti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan menegaskan personel militer AS tidak akan pernah tunduk pada kewenangan lembaga tersebut. “Kami tidak akan pernah membiarkan personel militer AS atau siapa pun diinvestigasi atau diadili dalam persidangan rekayasa oleh tribunal anti-Amerika yang tidak memiliki yurisdiksi atas kami,” ujar Trump.

Menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai kecerdasan buatan dan keamanan internasional, Trump mengakui tantangan yang dibawa oleh teknologi baru tersebut. Namun, ia menegaskan tidak akan menghambat pertumbuhan inovasi yang dinilainya akan memiliki dampak lebih besar daripada Revolusi Industri.

Rangkaian pidato ini menjadi pembuka agenda diplomasi tingkat tinggi di PBB, di mana Trump dijadwalkan bertemu dengan belasan pemimpin dunia di tengah berlanjutnya konflik di Timur Tengah dan Ukraina. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan telah membangun hubungan yang baik dengan Trump dalam pertemuan perdana mereka untuk membahas perdagangan, Ukraina, serta status Kepulauan Falkland. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan pertemuannya dengan Trump menunjukkan kekuatan aliansi AS-Jepang di tengah lingkungan keamanan yang dinamis di Asia. Trump juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membahas jalan keluar dari perang Rusia-Ukraina.

Ketegangan antara AS dan Iran telah mencapai titik krusial seiring dengan meningkatnya eskalasi militer dan ekonomi di kawasan Timur Tengah. Sejak masa jabatan pertamanya hingga kembali memimpin Gedung Putih untuk periode kedua, Trump konsisten menerapkan pendekatan “tekanan maksimum” terhadap Iran. Langkah ini melibatkan sanksi ekonomi yang berat, tindakan militer langsung, serta upaya pengisolasian diplomasi internasional untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistik Iran.

Eskalasi konflik meningkat secara signifikan setelah AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan udara ke fasilitas strategis Iran, yang memicu aksi balasan serta gangguan terhadap jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Situasi ini berdampak langsung pada lonjakan harga energi dunia dan memicu kekhawatiran global akan terjadinya perang terbuka berskala penuh.

Di dalam negeri, kebijakan luar negeri Trump yang agresif berhadapan dengan dinamika politik menjelang Pemilihan Umum Sela AS pada November 2026. Persaingan ketat antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres menciptakan ketidakpastian mengenai keberlanjutan dukungan politik dan anggaran bagi operasi militer AS di luar negeri.

Di sisi lain, tekanan internasional juga semakin menguat seiring munculnya laporan lembaga pencari fakta PBB mengenai dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik tersebut, yang mempertegas kompleksitas upaya penyelesaian damai di tingkat global.