DailyFX.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah menyetujui klausul etika yang lebih ketat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kripto yang tengah dibahas di Senat AS. Keputusan ini diambil menyusul desakan selama berminggu-minggu agar regulasi industri aset digital senilai US$ 2,3 triliun itu mencakup aturan konflik kepentingan yang mengikat dirinya sendiri.

Menurut laporan Associated Press pada Senin (14/9/2026), pemungutan suara penentu di Senat yang dijadwalkan pada Selasa (15/9/2026) waktu setempat menjadi momen krusial. Hasilnya akan menentukan apakah otoritas AS akan mengesahkan legitimasi kripto ke dalam undang-undang federasi atau justru menghadapi penolakan dari industri kripto yang siap menggelontorkan dana kampanye besar pada pemilihan sela.

Kompromi Etika dan Pembatasan Aset Digital

Kesepakatan awal mencakup persetujuan Trump untuk aturan yang melarang dirinya dan Melania Trump menerbitkan aset digital sejenis meme coin. Pembatasan ini kemudian diperluas setelah kompromi lanjutan dicapai pada Minggu (13/9/2026) malam bersama para senator kunci dari Partai Republik dan Partai Demokrat.

Usulan etika tersebut memuat beberapa poin penting:

  • Larangan Penerbitan Aset Digital: Pejabat federal hasil pemilu, hakim federal, serta pasangan mereka dilarang menerbitkan atau mensponsori aset digital. Aturan ini menutup ruang bagi Trump dan Melania untuk mempublikasikan koin digital baru.
  • Kewajiban Divestasi dan Blind Trust: Pejabat diwajibkan melepaskan kepemilikan (divestment) atau menempatkan aset digital mereka ke dalam blind trust jika nilai finansialnya signifikan pada entitas penerbit kripto.
  • Peran Jaksa Agung Negara Bagian: Memberikan wewenang kepada Jaksa Agung tingkat negara bagian untuk menegakkan hukum dan mengajukan gugatan terhadap bursa kripto yang mendaftarkan aset terlarang. Ketentuan ini menjadi syarat mutlak (red line) bagi Senator Demokrat yang mengkhawatirkan potensi keterbatasan penegakan hukum oleh Departemen Kehakiman federal.

Ketentuan penegakan ini berpotensi memengaruhi lini bisnis keluarga Trump, seperti World Liberty Financial yang diluncurkan oleh anak-anaknya pada 2024. Dalam laporan keterbukaan keuangan tahunan, Trump mencatatkan pendapatan lebih dari US$ 500 juta dari penjualan produk kripto usaha tersebut, bagian dari total perolehan bisnis kripto miliknya yang mencapai lebih dari US$ 1,4 miliar sepanjang tahun lalu.

Sikap Gedung Putih dan Keraguan Senat AS

Gedung Putih awalnya mengkhawatirkan penyerahan wewenang penegakan hukum kepada Jaksa Agung negara bagian karena dianggap berisiko dijadikan alat politik partisan. Namun, kompromi akhirnya tercapai demi mengamankan dukungan lintas partai yang dibutuhkan dalam pemungutan suara.

Sponsor utama RUU Kripto, Senator Cynthia Lummis, menegaskan persetujuan Trump terhadap aturan etika ini merupakan langkah maju yang signifikan. Menurutnya, penolakan terhadap RUU bertajuk Clarity Act ini bukan lagi bentuk perlawanan terhadap Presiden Trump, melainkan penolakan terhadap penerapan pembatasan etika investasi kripto bagi para politisi.

Kendati demikian, sejumlah anggota Senat Demokrat seperti Angela Alsobrooks (Maryland) menegaskan dukungan mereka tetap bergantung pada efektivitas penegakan aturan etika tersebut secara menyeluruh di lapangan.

Sikap Donald Trump terhadap mata uang kripto mengalami transformasi dinamis. Pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden AS, Trump secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya pada bitcoin dan aset kripto lain yang ia sebut sangat volatil serta tidak berbasis pada nilai riil. Namun, peta politik dan bisnis keluarga mengubah pandangannya.

Terpengaruh oleh ketertarikan anak-anaknya pada teknologi blockchain serta potensi daya tarik pemilih muda dan minoritas, Trump berbalik menjadi salah satu pendukung utama industri kripto. Selain manfaat politik, sektor digital ini memberikan keuntungan finansial langsung bagi Trump, termasuk pendapatan ratusan juta dolar AS dari penjualan koin souvenir berwajah dirinya (meme coin) melalui CIC Digital LLC.

Di sisi lain, hukum etika federal AS secara historis sering kali mengecualikan posisi Presiden dari aturan konflik kepentingan finansial standar dengan alasan cakupan tanggung jawab pemerintahan yang sangat luas. Namun, tingginya akumulasi kekayaan pribadi Trump di sektor kripto saat menjabat menciptakan desakan publik dan parlemen untuk menetapkan standar etika baru agar kebijakan regulasi pasar digital tidak terdistorsi oleh kepentingan pribadi.