DailyFX.ID — Pemerintah perlu mewaspadai potensi risiko inflasi beras yang dapat dipicu oleh fenomena El Nino yang diprediksi akan berlangsung kuat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan pentingnya upaya stabilisasi harga pangan, terutama beras, mengingat inflasi beras nasional sempat mencapai rekor 5,61% pada September 2023 saat El Nino melanda.

Menurut Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan Indonesia memasuki fase El Nino kuat yang akan disertai Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Fenomena ini berpotensi menyebabkan musim kemarau di Indonesia menjadi lebih kering dan panjang, khususnya pada periode September hingga Desember 2026. BPS menekankan pentingnya kewaspadaan mengingat pengalaman inflasi tinggi beras pada 2023 akibat kondisi serupa.

“Ingat di 2023, saat curah hujan rendah, identik El Nino terutama di September, dan di September itu inflasi beras cukup tinggi 5,61%. Kontribusi beras ke inflasi relatif tinggi, karena itu ketika terjadi kenaikan (harga) di September 2023 akibat musim kering atau curah hujan sangat rendah atau El Nino maka inflasinya 5,61%,” ujar Ateng. Ia menambahkan bahwa inflasi beras tinggi juga sempat tercatat sebesar 5,32% pada Februari 2024. “Dengan begitu, perlu kita waspadai dan cermati (inflasi beras) di bulan-bulan ke depan saat curah hujan relatif minimal seperti perkiraan BMKG,” katanya.

Sinyal potensi kenaikan harga beras sudah mulai terlihat. Data BPS menunjukkan penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras. “Berdasarkan komoditasnya, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras pada minggu kedua Agustus 2026 sudah mengalami penambahan dibandingkan minggu sebelumnya. Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan harga beras dari sebelumnya 106 sekarang menjadi 120,” ungkap Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (18/08/2026).

Laporan BPS juga mencatat rerata harga beras medium secara umum hingga minggu kedua Agustus 2026 mengalami kenaikan 0,23% dari Juli 2026 menjadi Rp14.515 per kilogram (kg). Sementara itu, rerata harga beras premium secara umum naik 0,2% dari Juli 2026 menjadi Rp16.363 per kg. “Harga beras medium maupun premium meningkat harganya walaupun kecil, tipis,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan bahwa kenaikan harga beras memiliki dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat karena beras merupakan komoditas pangan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh lapisan masyarakat. Berbeda dengan komoditas lain seperti cabai yang tidak dikonsumsi semua orang. “Karena itu, kami minta Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar di wilayah yang kenaikan harga berasnya signifikan,” pintanya.

Tomsi menegaskan bahwa dengan stok beras nasional yang melimpah, lebih dari 5 juta ton, seharusnya tidak ada alasan untuk terjadinya kenaikan harga beras. Ia mencontohkan Bone Bolango sebagai salah satu kabupaten dengan kenaikan IPH beras tertinggi mencapai 13,01%, yang dilaporkan dipicu oleh kemarau panjang yang mempengaruhi produktivitas panen dan menyebabkan kelangkaan stok di pasar.

Masifkan Intervensi

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa pengendalian pasokan, harga, dan inflasi beras dilakukan melalui dua instrumen utama: distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan beras program (BPB). “Kita bisa mengerem kenaikan harga beras dengan dua instrumen itu. Makanya, teman-teman Bulog harus segera secara masif mendistribusikan beras SPHP di pasar-pasar, kalau kebanyakan di RPK (Rumah Pangan Kita) dan di pasarnya sedikit tentu IPH akan naik,” jelas Ketut.

Bapanas menginstruksikan Perum Bulog untuk memaksimalkan penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar selama periode Agustus, September, Oktober, dan seterusnya. Penyaluran BPB untuk alokasi tiga bulan juga harus dipercepat. “Kalau keduanya dilakukan tepat waktu, tentu IPH terkendali dengan baik,” ujarnya. Data Bapanas per 16 Agustus 2026 menunjukkan penyaluran beras SPHP telah mencapai 652.600 ton atau 78,83% dari target tahunan sebesar 828 ribu ton, sementara penyaluran BPB untuk Juli-September 2026 baru mulai diproses.

Bapanas juga meminta pemerintah daerah (pemda) untuk aktif memantau kenaikan IPH beras dan segera berkoordinasi dengan Bulog guna memastikan kelancaran distribusi SPHP. Bapanas menegaskan bahwa biaya distribusi beras SPHP, baik melalui kereta, kendaraan umum, feri, kontainer, maupun pesawat, akan diganti oleh pemerintah. “Sehingga tidak ada alasan tidak melakukan intervensi harga. Bahkan kalau (terkendala) kondisi keamanan, kalau bekerja sama dengan TNI-Polri mestinya bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Bapanas kembali mengingatkan Bulog bahwa penguasaan stok beras yang besar merupakan alat intervensi harga yang efektif di seluruh wilayah Indonesia. “Kalau setiap minggu kita melihat IPH beras terus (yang naik), mestinya kita agak malu karena kita menguasai beras banyak. Harusnya (dengan beras yang banyak) kita bisa segera intervensi harga secepatnya di mana pun di Indonesia. Apalagi, pengeluaran SPHP diganti oleh pemerintah (ada subsidi),” tandasnya.