— Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Aida Suwandi Budiman, menyoroti krusialnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sebagai modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penekanan ini disampaikan Aida dalam sesi uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Aida menjelaskan bahwa meskipun terkadang terdapat perbedaan dalam implementasi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal, tujuan utamanya harus tetap sama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan memacu pertumbuhan. “Yang penting adalah tujuannya sama yaitu menuju stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Aida di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (26/8/2026).

Lebih lanjut, Aida menguraikan bahwa keselarasan antara pemerintah dan BI perlu diwujudkan dalam beberapa aspek krusial. Ini mencakup upaya menjaga stabilitas inflasi, memastikan pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan, memperkuat struktur ekonomi, serta membangun persepsi positif di mata pelaku ekonomi.

Menurutnya, ketika pelaku ekonomi memahami arah kebijakan yang diambil oleh Indonesia, kepercayaan akan mengalir, yang pada gilirannya akan mendorong masuknya modal. “Bila pelaku ekonomi memahami apa yang dilakukan oleh indonesia, maka mereka akan meminjamkan kepercayaan tersebut dengan mengalirkan modal dan menjadi modal kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

Aida menilai bahwa keselarasan kebijakan moneter dan fiskal mampu menciptakan persepsi positif terhadap perekonomian nasional, mengingat kedua kebijakan ini memegang peranan vital dalam menentukan laju perekonomian.

“Suatu saat, fiskalnya harus konsolidasi, moneternya bisa melakukan ekspansi. Yang penting di sini adalah bagaimana membangun persepsi atau narasi positif dari kebijakan yang dilakukan,” jelas Aida.

Sebagai ilustrasi, Aida mencontohkan bagaimana penetapan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) memerlukan respons kebijakan moneter yang selaras. Hal ini sangat relevan, misalnya, dalam penerbitan surat berharga negara (SBN) hingga surat utang global, yang secara langsung berkaitan dengan pasokan valuta asing (valas) dan stabilitas nilai tukar rupiah.

“Otoritas moneter bisa memahami dan melakukan respons kebijakan yang pas dengan asumsi termasuk, penerbitan surat berharga negara, global bond, karena ini akan mempengaruhi likuiditas valas dan rupiah,” pungkas Aida.