DailyFX.ID — JAKARTA – Calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dihadapkan pada pertanyaan krusial mengenai rekam jejak kebijakan bank sentral di bawah kepemimpinan Perry Warjiyo. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI, Destry diminta mengidentifikasi tiga kebijakan Perry yang dinilai berhasil dan layak dilanjutkan, serta tiga kebijakan yang dianggap gagal atau kurang efektif dan perlu diubah jika ia terpilih.

Pertanyaan ini diajukan oleh Harris Turino, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Harris menekankan keterlibatan Destry yang telah mendampingi Perry sebagai Deputi Gubernur Senior BI selama tujuh tahun, sehingga turut berperan dalam berbagai keputusan penting. Ia mempertanyakan bagaimana DPR dapat yakin bahwa kepemimpinan Destry tidak akan menjadi “Perry Warjiyo jilid kedua.”

“Tolong dielaborasi, Bu, tiga kebijakan dari Pak Perry yang menurut Ibu berhasil dan wajib dilanjutkan dan tiga kebijakan yang menurut Ibu gagal, kurang efektif dan akan Ibu ubah,” ujar Harris dalam uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung pada Rabu (26/8/2026).

Alih-alih memberikan daftar spesifik, Destry menegaskan bahwa keputusan kebijakan BI bersifat kolektif-kolegial di Dewan Gubernur. Ia menjelaskan bahwa perbedaan kepribadian antara dirinya dan Perry tidak memengaruhi keselarasan dalam pengambilan kebijakan. “Pak Perry dengan saya berbeda secara kepribadian, mungkin beda, Pak. Tapi pada saat kita bicara kebijakan, Pak, kita tuh senyawa, Pak,” ungkap Destry.

Destry menambahkan bahwa perbedaan pendapat dalam diskusi kebijakan adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses demokrasi di Dewan Gubernur. Ia mencontohkan diskusi mengenai instrumen kebijakan seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang melibatkan perdebatan sebelum mencapai keputusan bersama. “Bahwa terjadi interaksi, oh ini naik sekian, oh ini apa segala macam, SRBI jangan naik tinggi dan sebagainya. Itu adalah buat kami hal yang biasa. Justru kami melihat ini adalah suatu demokrasi yang jalan dan itu adalah suatu kolektif kolegial,” jelasnya.

Sistem Pembayaran Sebagai Legacy Perry

Meskipun tidak merinci tiga kebijakan yang berhasil dan gagal, Destry secara eksplisit menyebut sistem pembayaran sebagai salah satu pencapaian besar di era Perry Warjiyo yang harus diakui dan dilanjutkan. “Kalau kita mau jujur, apa yang dicapai oleh Bapak Perry sebelum itu, payment system kita itu luar biasa sekali, Pak. Jadi itu adalah benar-benar menjadi suatu legacy yang sangat bagus dari beliau dan kita harus akui itu,” tegas Destry.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Destry akan cenderung melanjutkan kebijakan yang sudah terbukti efektif, sembari melakukan perbaikan pada area yang masih memerlukan penguatan. “Buat kami kebijakan yang sudah bagus tentunya akan terus kita teruskan. Yang masih perlu kita tambah, kita akan tambah,” katanya.

Pendalaman Pasar Keuangan Menjadi Pekerjaan Rumah

Di sisi lain, Destry mengidentifikasi pendalaman pasar keuangan sebagai area yang masih membutuhkan perhatian lebih. Ia menyebutnya sebagai “pekerjaan rumah” BI yang perlu diperbaiki. “PR kami memang masih terkait dengan pendalaman pasar uang, termasuk juga pembukaan cross-border activity, khususnya untuk negara yang mitra-mitra kita seperti LCT (local currency transaction),” ujar Destry.

Pengembangan transaksi lintas batas ini juga bertujuan untuk memperluas penggunaan mata uang selain dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara mitra. “Kita juga akan terus memperkaya perdagangan valas non-dolar di Indonesia, karena juga kita perlu men-serve LCT,” tambahnya.

Dengan demikian, Destry tidak memberikan penilaian hitam-putih terhadap kepemimpinan Perry Warjiyo. Ia menekankan sifat kolektif dari setiap keputusan yang diambil. Namun, jawabannya memberikan sinyal jelas: transformasi sistem pembayaran merupakan warisan penting yang akan dilanjutkan, sementara pendalaman pasar keuangan dan perluasan transaksi lintas negara dengan mata uang non-dolar menjadi fokus perbaikan di masa mendatang.