DailyFX.ID — NEW YORK – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan komitmennya untuk terus membuka jalur diplomasi bagi Iran, sebagai upaya mengakhiri eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mike Waltz, di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York.

Dalam forum Al-Monitor Live, Waltz menyatakan keyakinan AS bahwa waktu berpihak pada mereka dalam menghadapi ketegangan militer dan politik dengan Iran yang telah berlangsung sejak akhir Februari 2026. Ia berharap proses pemulihan stabilitas di kawasan dapat dicapai melalui jalur damai dan mekanisme diplomasi.

Waltz membantah keras klaim yang menyebutkan Iran mengajukan syarat penghentian sanksi ekonomi dan pembayaran ganti rugi sebagai prasyarat dimulainya kembali perundingan. Menurutnya, klaim tersebut tidak mencerminkan realitas di lapangan. “Rezim Iran saat ini berada di titik terlemahnya sejak 1979 dan kondisinya semakin melemah,” ujar Waltz, merujuk pada tekanan ekonomi yang berat serta merosotnya nilai mata uang Iran.

Rencana Perdamaian Gaza dan Dinamika Kawasan

Selain isu Iran, Waltz memaparkan pendekatan AS terhadap konflik di Gaza, yang ia sebut sebagai penerapan “multilateralisme bentuk baru”. Pembahasan mengenai implementasi rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk Gaza dijadwalkan berlanjut setelah pelaksanaan pemilihan umum parlemen Israel pada akhir Oktober 2026.

Rencana strategis tersebut mencakup pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina, pelaksanaan rekonstruksi wilayah pascakonflik, dan penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional. Meskipun demikian, negosiasi mengenai pelucutan senjata Hamas dan penarikan penuh pasukan Israel masih menghadapi jalan buntu.

Di sisi lain, AS menyambut baik perkembangan hubungan diplomatik di kawasan, seperti penetapan duta besar antara Israel dan Maroko. AS juga mengklaim adanya ketertarikan dari sejumlah negara baru untuk bergabung dalam Perjanjian Abraham.

Terkait situasi geopolitik di Irak, Waltz memberikan apresiasi atas langkah Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi yang berupaya membawa milisi-milisi bersenjata di bawah kendali penuh pemerintah. Melemahnya posisi Iran dinilai menjadi momentum strategis untuk membatasi pengaruh asing di Irak.

Konflik antara AS dan Iran telah mengalami eskalasi intensif sejak awal tahun, yang memperparah ketidakstabilan keamanan di kawasan Timur Tengah. Kombinasi antara sanksi ekonomi yang ketat, penurunan daya beli masyarakat, dan isolasi finansial membuat posisi tawar Tehran di arena internasional kian terdesak.

Di saat yang sama, pembentukan kerangka kerja baru untuk masa depan Gaza menjadi krusial guna menghentikan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Upaya mengintegrasikan pendekatan diplomasi multilateral melalui Perjanjian Abraham dan penataan pemerintahan lokal di Gaza diharapkan dapat menjadi landasan bagi terciptanya stabilitas keamanan jangka panjang yang melibatkan peran aktif negara-negara di kawasan.