— JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan ketersediaan kedelai nasional akan surplus sekitar 290,9 ribu ton hingga akhir tahun 2026. Proyeksi ini didasarkan pada Neraca Pangan Nasional Bapanas per 3 September 2026, yang mencatat total ketersediaan kedelai diproyeksikan mencapai 3,046 juta ton, sementara kebutuhan nasional diperkirakan sebesar 2,755 juta ton.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan menyatakan bahwa pasokan kedelai nasional saat ini tersedia dan secara neraca masih mencukupi. “Kami sampaikan kepada masyarakat, pasokan kedelai nasional saat ini tersedia dan secara neraca masih mencukupi,” kata Hermawan di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Hermawan menjelaskan bahwa kebutuhan kedelai nasional rata-rata sekitar 229,6 ribu ton per bulan atau 7.547 ton per hari. Dengan angka tersebut, ia menegaskan bahwa masyarakat dan perajin tahu-tempe tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan kedelai secara nasional.

Meskipun proyeksi stok menunjukkan surplus, Bapanas mengakui bahwa struktur pasokan kedelai Indonesia masih sangat bergantung pada impor. “Namun kami juga harus terbuka bahwa struktur pasokan kedelai Indonesia masih sangat bergantung pada impor,” ujarnya.

Produksi kedelai dalam negeri pada tahun 2026 diperkirakan hanya mencapai 131,5 ribu ton. Sebagai perbandingan, realisasi impor kedelai dari Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar 1,920 juta ton. Rencana impor tambahan untuk periode September-Desember 2026 adalah sebesar 750,4 ribu ton.

Untuk mengatasi ketergantungan impor ini, Bapanas berencana untuk memperbaiki struktur pasokan secara bertahap melalui peningkatan produksi dalam negeri dan penguatan cadangan pemerintah. “Inilah yang harus kita perbaiki secara bertahap melalui peningkatan produksi dalam negeri sekaligus penguatan cadangan pemerintah,” ucap Hermawan.

Menanggapi keluhan perajin mengenai fluktuasi harga kedelai yang kerap dipengaruhi oleh importir, Hermawan menyatakan pemerintah tidak akan terburu-buru menyimpulkan adanya permainan harga tanpa pemeriksaan data dan rantai distribusi yang menyeluruh. Ia memastikan setiap keluhan perajin akan ditindaklanjuti.

Bapanas akan menelusuri pergerakan harga kedelai mulai dari importir, distributor, hingga ke tingkat perajin tahu-tempe, termasuk biaya logistik dan disparitas harga antarwilayah. “Pemerintah telah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) kedelai impor di tingkat perajin tahu-tempe maksimal Rp12.000 per kilogram,” kata Hermawan.

Berdasarkan data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) per 10 September 2026, harga kedelai di sejumlah wilayah Jawa masih berada di kisaran Rp 11.200–Rp 11.850 per kilogram. Namun, terdapat disparitas harga yang lebih tinggi di beberapa wilayah luar Jawa.

Hermawan menambahkan bahwa pengawasan akan difokuskan pada daerah yang mengalami harga tinggi dan pada setiap mata rantai distribusinya. Penguatan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) juga menjadi langkah penting. Pemerintah telah menetapkan target pengadaan CKP minimal 70 ribu ton pada 2026, dengan Perum Bulog ditugaskan untuk melaksanakannya.

Dengan adanya cadangan yang dikuasai pemerintah, negara memiliki instrumen untuk melakukan intervensi apabila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga yang tidak wajar. Hermawan menegaskan bahwa proyeksi stok akhir nasional sebesar 290,9 ribu ton berbeda dengan cadangan kedelai pemerintah. Stok nasional mencakup keseluruhan ketersediaan di masyarakat dan pelaku usaha, sementara CKP adalah stok yang dikuasai pemerintah sebagai instrumen stabilisasi.

Secara umum, neraca pangan strategis Indonesia dilaporkan tetap terjaga, termasuk komoditas jagung yang berada dalam kondisi mencukupi. Total ketersediaan jagung tahun 2026 diproyeksikan sekitar 23,368 juta ton, sementara kebutuhan sekitar 16,463 juta ton, menyisakan stok akhir sekitar 6,906 juta ton. Produksi jagung tahun ini diperkirakan mencapai 18 juta ton.

Hermawan merangkum empat langkah strategis pemerintah ke depan untuk sektor kedelai: pertama, menjaga agar pasokan tidak terputus; kedua, memastikan harga di tingkat perajin tetap wajar; ketiga, memperkuat Cadangan Kedelai Pemerintah melalui Bulog; dan keempat, meningkatkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.

“Pesan kami kepada masyarakat dan perajin tahu-tempe, pasokan kedelai nasional masih mencukupi. Pemerintah akan terus menjaga ketersediaan, mengawasi harga dan distribusi, serta tidak akan membiarkan adanya praktik yang menyebabkan harga menjadi tidak wajar,” tegas Hermawan.

Ia kembali memastikan ketersediaan dan kecukupan kedelai secara neraca, meskipun tantangan utamanya adalah ketergantungan impor yang masih tinggi. Pemerintah akan terus memperkuat cadangan kedelai melalui Bulog, mengawasi importir dan distribusi, serta memastikan perajin tahu-tempe memperoleh bahan baku dengan harga yang wajar.

“Kami ingin menegaskan pemerintah akan terus hadir menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, termasuk kedelai, agar kebutuhan masyarakat serta perajin tahu dan tempe tetap terpenuhi,” tutup Hermawan.