DailyFX.ID — Pemerintah telah menyiapkan anggaran belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran ini ditujukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Namun, Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai bahwa ruang fiskal untuk belanja yang secara langsung meningkatkan kapasitas ekonomi masih terbatas.

Executive Director CSIS, Yose Rizal Damuri, menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran belanja pemerintah pusat telah dialokasikan untuk kebutuhan wajib dan rutin. Pos-pos tersebut meliputi pembayaran bunga utang negara, subsidi, serta belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN).

“Dalam APBN 2027, sekitar 30% belanja pemerintah pusat akan dipergunakan untuk pembayaran bunga dan subsidi, sekitar 20% merupakan belanja pegawai. Sehingga ruang untuk belanja produktif yang meningkatkan kapasitas pembangunan menjadi terbatas,” kata Yose pada Selasa (25/8/2026).

Yose mengakui bahwa belanja pegawai dan bantuan sosial memiliki fungsi penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa dampaknya berbeda dengan belanja yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi industri dan kegiatan ekonomi dalam jangka panjang.

“Meskipun belanja pegawai dan bantuan sosial dapat meningkatkan daya beli, tetapi tidak akan meningkatkan kapasitas ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, belanja modal yang lebih berkaitan langsung dengan pembangunan aset dan peningkatan kapasitas ekonomi hanya memiliki porsi yang relatif kecil. Yose menyebutkan belanja modal pada umumnya hanya berada di kisaran 10%-15% dari total anggaran.

“Biasanya belanja modal memang cenderung kecil sekitar 10%-15%. Jadi kita tidak bisa mengharapkan peran pemerintah yang terlalu besar,” ujar Yose.

Keterbatasan alokasi belanja produktif ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas pada 2027. Anggaran yang tersedia perlu dibagi ke berbagai kebutuhan, sementara pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 6%.

Oleh karena itu, Yose menilai bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6% tidak dapat hanya mengandalkan belanja pemerintah. Investasi swasta diharapkan dapat mengambil peran yang lebih besar untuk menambah kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

“Prioritas bisa difokuskan pada pembentukan iklim bisnis yang lebih baik. Agar swasta baik dalam maupun luar negeri percaya untuk menanamkan modalnya, dibandingkan pemerintah sendiri yang turun tangan,” jelas Yose.

Menurut Yose, pemerintah sebaiknya memanfaatkan ruang APBN untuk memperkuat sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperbaiki iklim usaha agar investasi swasta dapat tumbuh.

Langkah ini dinilai lebih efektif untuk mendorong masuknya investasi swasta, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan belanja pemerintah.

“Sekali lagi kemampuan pemerintah sangat terbatas. Lebih baik pemerintah fokus pada program-program mendasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penanganan bencana,” tegas Yose.