DailyFX.ID — JAKARTA – Transformasi digital dipandang sebagai motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pesatnya perkembangan teknologi ini juga dibarengi dengan peningkatan risiko, mulai dari ancaman siber, penyalahgunaan data, hingga praktik penipuan atau scam.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menekankan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan upaya menjaga kinerja sistem pembayaran dan antisipasi terhadap dampak negatif yang mungkin timbul. Ia merujuk pada data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Statista yang memproyeksikan kerugian akibat serangan siber di Indonesia dapat mencapai sekitar US$ 6,2 miliar pada tahun 2026. Menghadapi potensi ini, BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan industri serta kementerian/lembaga (K/L) untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

“Kami mendapatkan mandat, menciptakan dan mengembangkan sistem pembayaran yang aman. Tentu menjadi tugas kami untuk menciptakan sistem pembayaran termasuk dengan ekosistemnya, yang tentunya andal, aman, dan juga bisa dipercaya oleh pengguna,” ujar Destry saat Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) di Jakarta International Convention Center, Kamis (24/9/2026).

Ia menambahkan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang positif perlu dipercepat melalui penguatan bauran kebijakan. Kebijakan moneter akan difokuskan pada penjagaan stabilitas, sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan BI dalam mendukung transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional telah diuraikan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Blueprint ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan beberapa capaian penting.

Pertama, BI terus mendorong inovasi dan perluasan layanan pembayaran digital. Salah satu langkahnya adalah perluasan akseptasi Quick Responses Indonesian Standard (QRIS), yang mencatat peningkatan jumlah merchant menjadi 47,11 juta atau tumbuh 13,83% secara tahunan (year on year/YoY). Jumlah pengguna QRIS juga meningkat menjadi 69,32 juta, tumbuh 20,26% YoY.

Destry juga menyatakan komitmen BI untuk terus memperluas konektivitas ekonomi dan keuangan antarnegara guna integrasi ekonomi global. “Salah satunya adalah perluasan QRIS Cross Border Payment yang kami terus integrasikan dengan sistem pembayaran di luar negeri, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan pembayaran antar negara,” jelasnya.

Inisiatif lain yang telah diluncurkan termasuk Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan total 32.457 kartu diterbitkan dan diaktivasi, program Pusat Inovasi Digital (Pidi) Digdaya x Hackaton yang berhasil menjaring 800 proposal inovasi dari 2.094 pendaftar, serta sinergi dengan program Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Kedua, penguatan struktur industri sistem pembayaran terus diarahkan untuk menciptakan industri yang lebih sehat, kompetitif, dan berdaya tahan. Hal ini tercermin dari adopsi Standar Nasional Open Application Programming Interface (API) Pembayaran (SNAP) yang terus meluas. Pada Agustus 2026, transaksi melalui SNAP mencapai 2,69 miliar, tumbuh 67,16% YoY.

Ketiga, penguatan infrastruktur sistem pembayaran terus dilakukan untuk mendukung kebutuhan transaksi yang berkembang pesat. Optimalisasi BI-Fast telah mencatat volume transaksi ritel mencapai 549 juta, tumbuh 37,72% YoY. Selain itu, BI juga sedang mengembangkan New BI-Fast yang skalabel dan modular, memodernisasi BI-RTGS, serta memperkuat infrastruktur data untuk menjaga ketahanan dan integritas transaksi.