DailyFX.ID — Pemerintah berupaya meningkatkan peran Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam membiayai infrastruktur domestik. Langkah ini didorong oleh berkurangnya sumber pembiayaan tradisional pasca krisis keuangan global, sementara kebutuhan infrastruktur di negara berkembang tetap tinggi. Dorongan publik terhadap pemanfaatan kekayaan finansial domestik juga menjadi pertimbangan penting.

Investasi publik di negara kaya sumber daya kerap menghadapi tantangan tata kelola. Kapasitas rendah, kerangka regulasi lemah, dan kurangnya koordinasi antar-entitas publik menjadi kendala. BPI Danantara dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas belanja publik dan menarik investor swasta melalui disiplin investasi yang lebih kuat.

Pendapatan dari sumber daya alam yang disimpan dalam BPI Danantara dapat dimanfaatkan untuk generasi mendatang, mengurangi utang publik, atau meredam volatilitas pendapatan. Namun, kemampuan ekonomi dalam menyerap belanja membatasi efisiensi investasi domestik. Untuk menghindari pemborosan dan overheating, sebagian besar pendapatan ini lazimnya diinvestasikan di luar negeri.

Mengapa Investasi Domestik oleh BPI Danantara?

Studi makroekonomi menunjukkan investasi domestik dari cadangan berlebih berpotensi meningkatkan pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi. Namun, penggunaan BPI Danantara untuk infrastruktur domestik memiliki tantangan signifikan. Literatur mengungkap kesulitan memisahkan keputusan investasi domestik dari campur tangan politik dan penguasaan elit. Kebijakan investasi komersial transparan, meskipun mempertimbangkan imbal hasil lebih rendah demi utilitas publik, sulit menghilangkan tekanan politik.

Investasi infrastruktur di negara berkembang jarang menawarkan skenario berisiko rendah berimbal hasil tinggi seperti proyek yang menarik dana Sovereign Wealth Fund (SWF) asing. Kurangnya kapasitas pemerintah dalam pemilihan, penilaian, perancangan, dan pelaksanaan proyek, ditambah isu ekonomi politik, memperberat tantangan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Hal ini memunculkan pertanyaan apakah BPI Danantara, dengan wewenang belanja domestik, lebih tepat menghadapi tantangan tersebut. Contohnya, Danantara bersinergi dengan TelkomGroup dan pemangku kepentingan energi untuk membangun ekosistem Sovereign AI dan kapasitas data center nasional melalui strategi tiga wilayah. Selain itu, Danantara mengkaji partisipasi dalam proyek strategis perkotaan, seperti perluasan jaringan LRT Jakarta dan program elektrifikasi rel regional.

Tantangan dan Risiko Investasi Domestik BPI Danantara

Isu utama meliputi hubungan pendanaan BPI Danantara dengan proses anggaran dan pengadaan di kementerian teknis, serta penetapan tolok ukur dan mekanisme pengamanan investasi. Bergantung pada besarnya investasi domestik, konsistensi dengan kebijakan stabilisasi makroekonomi bisa menjadi masalah, di mana BPI Danantara dapat memperparah siklus makroekonomi saat harga sumber daya alam dan ekonomi sedang melonjak.

BPI Danantara juga berisiko digunakan untuk menghindari pengawasan parlemen, yang dapat menghasilkan program investasi publik tidak efisien dan terfragmentasi. Hal ini meningkatkan risiko pemborosan anggaran, fragmentasi, intervensi politik, dan kurangnya koordinasi fiskal, terutama di lingkungan dengan kapasitas dan tata kelola rendah.

Karena dana Danantara berasal dari BUMN, bukan dari kelebihan devisa negara seperti SWF pada umumnya, ia tidak tunduk pada disiplin pasar yang serupa. Volatilitas cadangan ekstraktif dan sifat komitmen jangka panjang proyek infrastruktur juga memengaruhi jenis proyek dan mekanisme investasi bagi Danantara. Meskipun risiko ini tidak dapat dihilangkan, terdapat langkah mitigasi yang dapat diambil.

Langkah-Langkah BPI Danantara untuk Memitigasi Risiko

1. Investasi yang Kompetitif

Alokasi investasi domestik sebaiknya tidak dipatok, melainkan ditentukan berdasarkan persaingan dengan aset luar negeri. Jika proyek investasi memiliki tujuan pembangunan yang jelas, kinerjanya tetap dibandingkan dengan imbal hasil keuangan aset luar negeri, dengan penyesuaian penurunan imbal hasil (mark-down) dalam batas tertentu. Investasi yang tidak memenuhi kriteria ini, seperti pada sekolah negeri yang seharusnya dibiayai APBN, tidak dapat diharapkan menghasilkan imbal hasil kompetitif.

2. Investasi Gabungan (Pooled Investments)

Berinvestasi bersama investor swasta, BPI Danantara lain, atau lembaga keuangan internasional dapat mengurangi risiko, mendatangkan keahlian, dan meningkatkan kredibilitas. Contohnya, kerja sama BPI Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) menyuntikkan modal US$200 juta ke proyek pabrik Chlor-Alkali (CA) dan Etilen Diklorida (EDC) PT Chandra Asri Pasifik Tbk. Membatasi peran BPI Danantara sebagai investor minoritas dapat memperkuat integritas proses investasi.

Melalui cakrawala investasi jangka panjangnya, BPI Danantara dapat menawarkan berbagai instrumen berbagi risiko. Melalui skema kemitraan pemerintah-swasta inovatif, BPI Danantara dapat menerima imbal hasil lebih rendah untuk proyek komersial terbatas namun berdampak sosial besar, sehingga menarik sektor swasta.

3. Penerbitan Surat Utang atau Patriot Bonds

Penerbitan surat utang atau Patriot Bonds oleh Danantara bertujuan menarik dana WNI (termasuk dari luar negeri) dan menyediakan pembiayaan murah untuk transisi energi, proyek ramah lingkungan, serta infrastruktur. Instrumen ini menawarkan kupon bunga relatif rendah (sekitar 2% per tahun) dibandingkan Surat Berharga Negara (SBN) biasa. Patriot Bonds diterbitkan melalui skema private placement dan bersifat sukarela, membuka kesempatan bagi kelompok usaha berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Kuat

Tata kelola perusahaan yang baik adalah prasyarat kinerja efektif dan berkelanjutan. Ini memberikan insentif bagi manajemen dan memfasilitasi pemantauan kinerja oleh pemegang saham. Aspek tata kelola yang relevan bagi BPI Danantara mencakup dewan yang independen, staf profesional, pelaporan yang transparan, dan audit independen.

Dewan yang independen harus memenuhi persyaratan keterampilan dan pengalaman tertentu, dengan komite nominasi yang objektif. BPI Danantara memerlukan tenaga profesional terlatih untuk beroperasi sebagai investor ahli. Laporan keuangan kegiatan, aset, dan imbal hasil harus dapat diakses publik, dengan pelaporan terpisah untuk investasi berbasis pasar dan di bawah tingkat pasar. Audit eksternal sebaiknya dilakukan oleh perusahaan internasional independen.

Singkatnya, BPI Danantara sebaiknya tidak berinvestasi pada proyek yang pembenarannya terutama didasarkan pada eksternalitas ekonomi atau sosialnya. Pendanaan semacam itu seharusnya melalui proses anggaran reguler. Investasi BPI Danantara yang tidak didasarkan pada pertimbangan komersial akan menyulitkan akuntabilitas karena kinerjanya tidak dapat diukur berdasarkan imbal hasil finansial.

Oleh karena itu, BPI Danantara sebaiknya menyeleksi usulan investasi domestik terutama berdasarkan imbal hasil finansialnya dan mencari peluang pembangunan yang menawarkan imbal hasil setara pasar atau mendekati pasar, guna menarik partisipasi investor swasta (crowding-in). Dalam situasi tertentu, dana tersebut dapat menerima imbal hasil sedikit di bawah tingkat pasar untuk investasi domestik yang memberikan manfaat ekonomi besar. Proses yang jelas dan transparan dalam menetapkan tolok ukur imbal hasil finansial serta menyeimbangkan tujuan finansial dan non-finansial sangatlah penting.