DailyFX.ID — JAKARTA – Konsumsi rumah tangga Indonesia dilaporkan tetap terjaga, didukung oleh berbagai stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah. Selain itu, keyakinan dan ekspektasi penghasilan konsumen juga menunjukkan tren menguat.

Hal ini tercermin dari Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Agustus 2026. Dalam survei tersebut, keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2026 tercatat sebesar 118,5, berada dalam zona optimistis (indeks >100), naik dari 116,8 pada Juli 2026.

Peningkatan keyakinan konsumen ini ditopang oleh membaiknya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang mencapai 109,4 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 127,6. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada Juli 2026, yaitu 107,9 untuk IKE dan 125,7 untuk IEK.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus terjaga baik. Ia menekankan pentingnya mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi. Investasi juga menunjukkan kinerja positif, terutama didukung oleh investasi pemerintah, meskipun investasi swasta masih perlu ditingkatkan.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor nonmigas dilaporkan meningkat seiring dengan lonjakan permintaan dari beberapa negara. Namun, upaya lebih lanjut tetap diperlukan untuk mengoptimalkan dampak kenaikan harga komoditas ekspor.

“Ke depan, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik, didukung implementasi berbagai program stimulus pemerintah, keyakinan pelaku ekonomi yang membaik, serta optimalisasi berbagai sumber pertumbuhan ekonomi,” ujar Destry dalam jumpa pers BI di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Destry menambahkan, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah menjaga stabilitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berdaya tahan. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%.

Enam Sektor Prioritas Penggerak Ekonomi

Secara terpisah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan enam sektor prioritas yang akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor-sektor tersebut meliputi infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis, ketahanan pangan, dan energi terbarukan.

Pemilihan sektor-sektor ini didasarkan pada potensi permintaan domestik yang kuat dan proyeksi pertumbuhan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. “Seluruh enam sektor ini adalah sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Artinya apa? Permintaan domestiknya tidak akan pernah kurang,” kata Suahasil dalam acara Antara Business Forum (ABF) di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Suahasil menjelaskan bahwa kebutuhan akan infrastruktur digital, produk hilirisasi sumber daya alam, energi baru, hingga ketahanan pangan dan energi akan terus berkembang. Hal ini menjadi landasan pemerintah dalam memprioritaskan sektor-sektor tersebut untuk mendorong perekonomian.

Pengembangan sektor prioritas ini memerlukan dukungan dari sejumlah faktor pendukung atau enabler. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dasar dan konektivitas, membangun institusi yang efektif, serta memastikan kepastian regulasi bagi pelaku ekonomi.

Stabilitas makroekonomi, akses pembiayaan, sektor keuangan yang kompetitif, serta stabilitas politik dan keamanan juga dinilai krusial dalam mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut.

Suahasil membandingkan aspirasi pertumbuhan Indonesia dengan pengalaman Korea Selatan sebelum menjadi negara maju. Pada periode tersebut, pertumbuhan sektor manufaktur dan investasi Korea Selatan mampu melampaui 10%, sementara pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai lebih dari 8%.

“Ini aspirasi kita. Kita harus berjuang mencapai titik tersebut menggunakan sumber daya kita, sektor-sektor tadi, menggunakan enablers, modal manusia, hingga produktivitas,” ujar Suahasil.

Inflasi Terjaga dalam Sasaran

Sementara itu, Destry Damayanti menyatakan bahwa Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga dalam sasaran yang ditetapkan. Inflasi IHK pada Agustus 2026 tercatat 3,19% secara year on year (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,88% (yoy).

Kenaikan inflasi IHK terutama dipengaruhi oleh lonjakan inflasi kelompok volatile food (VF) menjadi 4,06% (yoy). Hal ini disumbang oleh kenaikan harga komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan beras. Inflasi inti sendiri tetap terkendali di angka 2,92% (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan BI. Inflasi kelompok administered prices (AP) menurun menjadi 3,32% (yoy), sejalan dengan penyesuaian harga avtur dan BBM nonsubsidi.

Destry menjelaskan, BI terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah, agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% untuk tahun 2026 dan 2027. Bank Indonesia juga memperkuat sinergi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), guna mengendalikan inflasi pangan, termasuk antisipasi dampak gangguan cuaca (El Nino) terhadap harga pangan.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, dalam laporan LPEM FEB UI edisi September 2026, memaparkan bahwa inflasi masih berada dalam kisaran target BI. Namun, kenaikan harga minyak pada awal tahun ini berkorelasi dengan inflasi yang sedikit lebih tinggi pada triwulan II-2026, mengindikasikan bahwa harga energi masih menjadi sumber potensial tekanan inflasi.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah baru-baru ini dapat memicu tekanan inflasi, dengan risiko yang semakin besar apabila ketegangan di Eropa juga meningkat. “Bagaimana Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang baru mengoordinasikan prioritas kebijakan masing-masing, khususnya dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas nilai tukar dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal, akan menjadi penting dalam mempertahankan kepercayaan terhadap kerangka kebijakan Indonesia dalam beberapa bulan mendatang,” jelas Riefky.