DailyFX.ID — Pemerintah berupaya meningkatkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam membiayai infrastruktur domestik. Langkah ini didorong oleh berkurangnya sumber pembiayaan tradisional pasca-krisis keuangan global, sementara kebutuhan infrastruktur di negara berkembang tetap tinggi. Akumulasi kekayaan finansial domestik juga menjadi pertimbangan untuk mendorong investasi di dalam negeri.

Investasi publik di negara kaya sumber daya kerap terkendala masalah tata kelola, kapasitas rendah, regulasi lemah, dan kurangnya koordinasi. BPI Danantara dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas belanja publik dan menarik investor swasta melalui disiplin investasi yang lebih kuat.

Pendapatan negara dari sumber daya alam yang disimpan dalam BPI Danantara dapat bermanfaat bagi generasi mendatang. Dana tersebut bisa digunakan untuk mengurangi utang, meredam volatilitas pendapatan, atau dibelanjakan untuk program pemerintah. Namun, kapasitas ekonomi dalam menyerap belanja membatasi efisiensi investasi domestik, sehingga sebagian besar pendapatan biasanya diinvestasikan di luar negeri untuk menghindari pemborosan dan overheating.

Mengapa Investasi Domestik oleh BPI Danantara?

Studi makroekonomi menunjukkan investasi domestik dari cadangan berlebih berpotensi meningkatkan pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi. Namun, pembiayaan infrastruktur domestik oleh BPI Danantara menghadapi tantangan signifikan.

Literatur mengungkap kesulitan memisahkan keputusan investasi domestik BPI Danantara dari campur tangan politik dan penguasaan elit. Kebijakan investasi komersial yang transparan, bahkan dengan mempertimbangkan imbal hasil lebih rendah demi utilitas publik, kemungkinan tidak akan menghilangkan tekanan tersebut karena pengembalian sosial sulit diukur.

Investasi infrastruktur di negara berkembang mungkin tidak menawarkan skenario berisiko rendah namun berimbal hasil tinggi seperti proyek yang didanai dana kekayaan negara (SWF) asing. Kurangnya kapasitas pemerintah dalam pemilihan, penilaian, perancangan, dan pelaksanaan proyek, ditambah lemahnya tata kelola dan koordinasi, menjadi tantangan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Pertanyaan muncul apakah BPI Danantara, dengan wewenang belanja domestik, lebih tepat menghadapi tantangan ini. Contohnya, Danantara bersinergi dengan TelkomGroup untuk membangun ekosistem Sovereign AI dan kapasitas data center nasional, serta mengkaji pendanaan proyek strategis perkotaan seperti perluasan LRT Jakarta dan program elektrifikasi rel regional.

Isu Utama dan Risiko

Isu utama mencakup hubungan pendanaan BPI Danantara dengan anggaran dan sistem pengadaan di kementerian, serta penetapan tolok ukur dan mekanisme pengamanan investasi. Bergantung pada besarnya investasi domestik, konsistensi dengan kebijakan stabilisasi makroekonomi menjadi masalah. BPI Danantara dapat memperparah siklus makroekonomi jika melakukan investasi besar saat harga sumber daya alam melonjak.

Penggunaan BPI Danantara juga dapat menghindari pengawasan parlemen, berpotensi menciptakan program investasi publik yang tidak efisien dan terfragmentasi. Hal ini dapat meningkatkan risiko pemborosan, fragmentasi anggaran, intervensi politik, dan kurangnya koordinasi fiskal, terutama di lingkungan berkapasitas rendah.

Karena dana Danantara berasal dari BUMN, bukan dari kelebihan devisa negara seperti SWF pada umumnya, ia tidak tunduk pada disiplin pasar yang serupa. Volatilitas cadangan ekstraktif dan keterbatasan fleksibilitas portofolio juga memengaruhi jenis proyek dan mekanisme investasi. Meskipun risiko ini tidak dapat dihilangkan, ada langkah mitigasi yang dapat diambil.

Langkah-Langkah BPI Danantara untuk Memitigasi Risiko

1. Investasi yang Kompetitif

Alokasi investasi domestik sebaiknya ditentukan berdasarkan persaingan dengan aset luar negeri, bukan dipatok pada porsi tertentu. Jika proyek investasi memiliki tujuan pembangunan jelas, kinerjanya tetap dibandingkan dengan imbal hasil keuangan aset luar negeri, dengan penyesuaian penurunan imbal hasil (mark-down) yang diperbolehkan dalam batas tertentu. Investasi yang tidak memenuhi kriteria ini, seperti sekolah negeri yang seharusnya dibiayai anggaran negara, tidak dapat diharapkan menghasilkan imbal hasil kompetitif.

2. Investasi Gabungan (Pooled Investments)

Berinvestasi bersama investor swasta, BPI Danantara lain, dan lembaga keuangan internasional dapat mengurangi risiko, mendatangkan keahlian, serta meningkatkan kredibilitas. Contohnya, kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Indonesia Investment Authority (INA) menyuntikkan modal US$200 juta ke proyek pabrik Chlor-Alkali (CA) dan Etilen Diklorida (EDC) PT Chandra Asri Pasifik Tbk.

Investasi bersama (co-investing) adalah praktik standar untuk mengelola risiko dan menarik mitra strategis. Membatasi peran BPI Danantara sebagai investor minoritas dapat memperkuat integritas proses investasi di tengah potensi tekanan politik.

Dengan cakrawala investasi jangka panjangnya, BPI Danantara dapat menawarkan instrumen berbagi risiko untuk menjadikan proyek yang kurang menarik secara komersial menjadi layak pasar. Melalui skema kemitraan pemerintah-swasta inovatif, BPI Danantara dapat menerima imbal hasil lebih rendah untuk proyek dengan manfaat sosial besar, sehingga menarik sektor swasta.

3. Penerbitan Surat Utang atau Patriot Bonds

Penerbitan surat utang atau Patriot Bonds oleh Danantara bertujuan menarik dana WNI (termasuk dari luar negeri) dan menyediakan pembiayaan murah untuk transisi energi, proyek ramah lingkungan, serta infrastruktur. Instrumen ini menawarkan kupon atau bunga relatif rendah (sekitar 2% per tahun) dibandingkan Surat Berharga Negara (SBN) biasa.

Patriot Bonds diterbitkan melalui skema private placement dan bersifat sukarela, membuka kesempatan bagi kelompok usaha Indonesia berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi serta memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Kuat

Tata kelola perusahaan yang baik prasyarat kinerja efektif dan berkelanjutan. Ini memberikan insentif bagi manajemen dan memfasilitasi pemantauan kinerja oleh pemegang saham.

Aspek Tata Kelola yang Relevan:

  • Dewan yang Independen: Pejabat pemerintah sering menjabat anggota dewan entitas negara, menimbulkan konflik kepentingan. Anggota dewan harus memenuhi persyaratan keterampilan dan pengalaman tertentu untuk menjamin profesionalisme dan independensi. Komite nominasi dapat membantu proses seleksi bebas intervensi politik.
  • Staf Profesional: BPI Danantara perlu didukung tenaga profesional terlatih untuk beroperasi sebagai investor yang ahli.
  • Pelaporan yang Transparan: BPI Danantara harus menerbitkan laporan keuangan publik mengenai kegiatan, aset, dan imbal hasil. Portofolio berbasis pasar dan investasi di proyek berimbal hasil di bawah pasar harus dilaporkan terpisah.
  • Audit Independen: Audit internal dilaporkan ke dewan, sementara audit eksternal oleh perusahaan internasional independen.

Sebagai dana kekayaan negara, BPI Danantara sebaiknya tidak berinvestasi pada proyek yang pembenarannya terutama didasarkan pada eksternalitas ekonomi atau sosialnya. Investasi semacam itu seharusnya didanai melalui anggaran reguler.

Investasi BPI Danantara yang tidak berdasarkan pertimbangan komersial akan menyulitkan akuntabilitas karena kinerjanya tidak dapat diukur berdasarkan tolok ukur imbal hasil finansial. BPI Danantara mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Oleh karena itu, BPI Danantara sebaiknya menyeleksi usulan investasi domestik terutama berdasarkan imbal hasil finansialnya dan mencari peluang pembangunan yang menawarkan imbal hasil setara pasar atau mendekati pasar di sektor di mana dana tersebut dapat menarik partisipasi investor swasta (crowding-in), alih-alih menggantikan mereka.

Dalam situasi tertentu, dana tersebut dapat menerima imbal hasil sedikit di bawah tingkat pasar untuk investasi domestik yang memberikan manfaat ekonomi besar. Untuk investasi yang tidak sepenuhnya komersial, penting memiliki proses yang jelas dan transparan dalam menetapkan tolok ukur imbal hasil finansial serta menyeimbangkan tujuan finansial dan non-finansial.