DailyFX.ID — Pemerintah terus berupaya mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Upaya ini mencakup optimalisasi aset negara, pembentukan kelembagaan pendukung, hingga percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, pada Selasa (22/9/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Turut hadir pula Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa, jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Kota Depok.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, pemerintah membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian. Salah satu fokusnya adalah pemanfaatan lahan milik Komdigi di Depok seluas sekitar 45 hektare yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.

“Pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat menambah pasokan hunian bagi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan. Namun, pelaksanaannya tetap memperhatikan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) serta dampak sosial terhadap masyarakat di sekitar kawasan,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Selain pembangunan hunian baru, pemerintah juga mempercepat penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Pembahasan difokuskan pada kesiapan penyedia, penyelesaian pekerjaan, serta pengawasan kontrak untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan standar kualitas yang ditetapkan.

Langkah percepatan ini merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak bencana. Dari sisi kelembagaan, pemerintah juga membahas pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program perumahan secara lebih efektif dan terukur.

Yusuf Ateh menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan agar pembentukan BLU berjalan dengan tata kelola yang baik, memiliki fungsi yang jelas, serta target kinerja yang terukur.

Melalui penguatan tata kelola, optimalisasi aset negara, dan koordinasi lintas instansi, pemerintah berharap percepatan penyediaan hunian dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menjawab kebutuhan perumahan masyarakat di berbagai daerah.